Pemberlakuan KUHP dan KUHAP Baru Ganti PembaruanHukum Pidana Berbasis Pancasila
Oleh: Raka Pradipta *)
Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru sejak 2 Januari 2026 menandai fase pentingreformasi hukum Indonesia. Kebijakan ini bukan sekadar mengganti produk legislasilama, melainkan menegaskan arah politik hukum nasional yang berpijak pada nilaiPancasila, perkembangan masyarakat modern, serta kebutuhan akan sistemperadilan pidana yang lebih berkeadilan dan manusiawi. Negara secara sadarmengambil langkah historis untuk menutup bab panjang hukum pidana kolonial dan membuka ruang bagi sistem hukum yang lebih mencerminkan jati diri bangsa.
Selama puluhan tahun, hukum pidana Indonesia dijalankan dengan kerangkanormatif yang dirancang dalam konteks kolonial, berorientasi pada penghukuman, dan menempatkan negara sebagai aktor dominan dalam relasi hukum. Dalam konteks Indonesia yang demokratis dan majemuk, pendekatan tersebut semakinsulit dipertahankan. Pemerintah memandang bahwa pembaruan KUHP dan KUHAP merupakan kebutuhan objektif untuk menjawab dinamika sosial, perkembanganteknologi, serta tuntutan perlindungan hak asasi manusia yang semakin kuat pasca-reformasi.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril IhzaMahendra menegaskan bahwa berlakunya KUHP dan KUHAP Nasional menandaidimulainya era baru penegakan hukum yang lebih modern, berkeadilan, dan berakarpada nilai Pancasila serta budaya bangsa. Pernyataan tersebut memperlihatkanbahwa perubahan ini bukan bersifat teknis semata, melainkan mengandungpergeseran filosofi hukum pidana nasional. Negara tidak lagi memandang kejahatansemata sebagai pelanggaran terhadap otoritas, tetapi sebagai persoalan sosial yang menuntut penyelesaian lebih komprehensif.
Perubahan paradigma tersebut tampak jelas dalam pendekatan pemidanaan yang diadopsi KUHP Nasional. Orientasi hukum pidana tidak lagi bertumpu pada pemenjaraan sebagai respons utama, melainkan membuka ruang luas bagi pidanaalternatif dan keadilan restoratif. Pendekatan ini menempatkan pemulihan korban, tanggung jawab pelaku, serta pemulihan harmoni sosial sebagai tujuan pentingpemidanaan. Dalam kerangka Pancasila, kebijakan ini mencerminkan upaya negara menerjemahkan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab ke dalam hukum positifyang operasional.
Meski mengedepankan pendekatan humanis, KUHP Nasional tetap menjagaketegasan negara terhadap kejahatan yang berdampak luas dan merusak sendikehidupan berbangsa. Tindak pidana korupsi, terorisme, pelanggaran HAM berat, dan kekerasan seksual secara tegas dikecualikan dari mekanisme keadilan restoratif. Penegasan ini penting untuk memastikan bahwa pembaruan hukum pidana tidakditafsirkan sebagai pelemahan penegakan hukum, melainkan sebagai upayamenempatkan keadilan secara proporsional sesuai karakter tindak pidananya.
Di sisi lain, pembaruan KUHAP Nasional memperkuat fondasi sistem peradilan pidanaterpadu yang selama ini menjadi agenda besar reformasi hukum. Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa perubahan hukum acara pidanadiarahkan untuk menyeimbangkan kewenangan negara dengan perlindungan hakasasi manusia. Negara tetap memerlukan instrumen penegakan hukum yang efektif, namun instrumen tersebut harus dijalankan dalam koridor akuntabilitas dan pengawasan yang ketat.
Penguatan peran hakim dalam mengawasi upaya paksa, perluasan objekpraperadilan, serta pengaturan izin pengadilan terhadap sebagian besar tindakanpenyidikan menunjukkan komitmen pemerintah mencegah penyalahgunaankewenangan. Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej juga menekankanbahwa KUHAP baru justru mempersempit ruang kriminalisasi dan praktik rekayasaperkara dengan memperberat sanksi pidana bagi aparat yang menyesatkan proses peradilan. Dengan demikian, reformasi hukum tidak hanya mengatur warga negara, tetapi juga mendisiplinkan aparatur negara.
Sejumlah pasal yang sempat memicu perdebatan publik perlu dilihat dalam kerangkabesar pembaruan hukum pidana. Pemerintah secara konsisten menjelaskan bahwapengaturan tersebut telah dilengkapi mekanisme pengaman, seperti sifat delikaduan absolut, prinsip non-retroaktif, serta penegasan bahwa kebebasan berekspresidan hak berkumpul tetap dilindungi. Pendekatan komunikasi publik yang terbukadan transparan menjadi bagian integral dari strategi pemerintah dalam membangunpemahaman dan kepercayaan masyarakat.
Lebih jauh, KUHP Nasional juga mengakui keberadaan hukum yang hidup di masyarakat melalui pengakuan terhadap hukum adat, sepanjang tidak bertentangandengan Pancasila dan hak asasi manusia. Pengakuan ini mencerminkan karakterhukum nasional yang tidak kaku dan sentralistik, melainkan adaptif terhadapkeragaman sosial dan budaya Indonesia. Negara berperan sebagai penyeimbangantara kepentingan individu, masyarakat, dan ketertiban umum.
Pemberlakuan KUHP dan KUHAP Nasional pada akhirnya harus dipahami sebagaifondasi jangka panjang pembangunan hukum pidana Indonesia. Pemerintah telahmenyiapkan berbagai peraturan pelaksana, mekanisme koordinasi lintas lembaga, serta agenda sosialisasi untuk memastikan masa transisi berjalan konsisten dan berkelanjutan. Keberhasilan reformasi ini akan sangat ditentukan oleh integritasaparat penegak hukum dan partisipasi publik dalam mengawal implementasinya.
Dengan fondasi normatif yang lebih modern, humanis, dan berkeadilan, pembaruanhukum pidana berbasis Pancasila ini berpotensi memperkuat kepastian hukumsekaligus menjaga martabat bangsa. Jika dijalankan secara konsisten, KUHP dan KUHAP Nasional bukan hanya menjadi produk legislasi baru, tetapi juga penandakedewasaan negara dalam menegakkan hukum yang adil, beradab, dan berorientasipada masa depan.
*) Pengamat Kebijakan Hukum dan Tata Negara
