RUU Penanggulangan Disinformasi dan Propaganda Asing Lindungi Publik di Era Perang Digital
Oleh : Antonius Utama*
Di tengah derasnya arus informasi digital, Indonesia menghadapi tantangan serius berupapenyebaran konten tidak akurat dan narasi manipulatif yang memengaruhi opini publik. Untukmerespons hal tersebut, pemerintah menyiapkan RUU Penanggulangan Disinformasi dan Propaganda Asing sebagai langkah strategis melindungi masyarakat dan kepentingan nasionaldari ancaman informasi lintas negara, sekaligus menjawab kompleksitas risiko di era digital.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta mengatakan pihaknya mengapresiasi langkahpemerintah yang tengah menyiapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) PenanggulanganDisinformasi dan Propaganda Asing. Hal ini sebagai respons atas semakin masif dan sistemiknyaancaman disinformasi di ruang digital. Arah kebijakan dalam RUU tersebut sudah berada di jaluryang tepat, khususnya dalam membedakan antara misinformasi yang terjadi tanpa unsurkesengajaan dan disinformasi yang dilakukan secara sadar, terorganisir, serta memiliki tujuantertentu.
Perkembangan RUU ini menunjukkan kesadaran bahwa ancaman informasi manipulatif bukanlagi persoalan lokal, melainkan fenomena global yang memerlukan respons hukum terpadu. Disinformasi dan propaganda asing telah menjadi bagian dari perang digital yang berpotensimengganggu stabilitas sosial, ekonomi, dan politik, sehingga mendorong Indonesia mengikutilangkah banyak negara lain dalam memperkuat ketahanan informasi melalui kerangka hukumyang lebih sistemik.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril IhzaMahendra mengatakan RUU ini direncanakan akan mengatur pembentukan sebuah badan yang menangani kontra-propaganda dan kontra-agitasi asing. Badan tersebut kemungkinan akandiintegrasikan dengan institusi yang sudah ada, seperti Badan Intelijen Negara, Sandi Negara, Komdigi, dan lainnya
RUU ini diinisiasi di tengah gelombang tantangan informasi lintas batas yang pernah dialamiIndonesia. Banyak narasi yang salah kaprah tentang produk unggulan nasional seperti kelapasawit, minyak kelapa, dan hasil perikanan beredar di ranah publik global dan seringdisalahartikan sebagai propaganda untuk melemahkan daya saing Indonesia di pasar internasional. RUU ini hadir bukan untuk mengisolasi atau membatasi kebebasan berbicara, melainkan untuk menciptakan payung hukum yang jelas dalam menangani operasionaldisinformasi asing yang berdampak luas.
Pemerintah melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga tengah menyusun naskahakademik sebagai dasar RUU ini, yang memetakan kerentanan Indonesia terhadap serangandisinformasi dan propaganda asing serta menilai efektivitas regulasi yang ada. Dokumen tersebutjuga mengusulkan pembentukan badan khusus kontra-propaganda yang terintegrasi denganlembaga intelijen dan keamanan siber, guna memperkuat respons negara dalam menjagaintegritas informasi di ruang publik.
Penting untuk dipahami bahwa RUU ini tidak dirancang untuk mengekang kebebasanberekspresi atau membungkam kritik yang sah. Para penggagas RUU menegaskan bahwa media yang mematuhi standar jurnalistik dan kode etik tidak akan diperlakukan sebagai pelakudisinformasi. Di dalam naskah akademik tersebut ditegaskan bahwa informasi yang disampaikansecara kritis dan berdasarkan fakta tetap dilindungi oleh konstitusi serta hak kebebasanberekspresi. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan utama RUU bukanlah kontrol terhadap suarapublik yang sah, melainkan pengaturan terhadap konten yang dirancang untuk membingungkan, memanipulasi, atau memecah belah masyarakat demi kepentingan pihak luar.
Respons masyarakat sipil dan sejumlah organisasi juga menjadi bagian penting dari wacanapublik seputar RUU ini. Ada pandangan yang mengingatkan agar penguatan ketahanan informasinasional tidak berujung pada kontrol negara atas ruang informasi dan kebebasan individu. Pendekatan yang seimbang justru menekankan perlunya keterbukaan, edukasi publik, dan penegakan hukum yang transparan agar setiap warga negara dapat menyaring sendiri informasiyang diterima secara kritis dan bertanggung jawab. Namun demikian, pandangan ini senadadengan semangat RUU untuk mendidik masyarakat agar lebih melek digital dan tidak mudahterjerat oleh informasi yang menyesatkan.
Tidak dapat dipungkiri bahwa teknologi digital, terutama kemampuan kecerdasan buatan (AI), telah mempercepat penyebaran konten yang tampak sangat meyakinkan meski sebenarnya palsuatau dimanipulasi. Fenomena deepfake dan bot otomatis yang terus berkembang menjadi contohnyata bagaimana disinformasi dapat digaungkan dalam skala besar dan cepat. RUU Penanggulangan Disinformasi dan Propaganda Asing menjadi salah satu instrumen pentinguntuk merespons tantangan teknologi ini dengan kebijakan yang adaptif, responsif, dan berbasisdata.
Meski masih dalam tahap awal, penyusunan RUU ini patut diapresiasi sebagai langkah progresifmelindungi masyarakat dari dampak perang digital. Dengan perumusan yang cermat dan berlandaskan hak asasi manusia serta kebebasan berekspresi, RUU ini berpotensi menjadifondasi bagi ekosistem informasi yang sehat dan akuntabel, sekaligus mencerminkan dinamikademokrasi melalui dialog terbuka antara pemerintah dan masyarakat
.
Melindungi publik di era perang digital bukan berarti menutup ruang debat, tetapi justrumemperkuat daya tahan masyarakat agar dapat menghadapi tantangan baru dengan lebih kritisdan bijak. RUU Penanggulangan Disinformasi dan Propaganda Asing hadir sebagai jawaban ataskebutuhan itu sebuah upaya positif untuk menjaga integritas informasi nasional, memperkuatketahanan digital, dan memastikan bahwa suara publik tetap didasarkan pada fakta yang akuratserta bukan pada narasi manipulatif yang merugikan bangsa.
)* Pengamat Kebijakan Publik
