Ketahanan Energi Papua Dipercepat Lewat Kebijakan Terpadu
Oleh: Bima Saputra )*
Pemerintah terus mempercepat penguatan ketahanan energi nasional denganmenjadikan Papua sebagai salah satu pilar strategis pembangunan sektor energi. Kebijakan yang diterapkan dirancang secara terpadu agar potensi energi Papua dapatdikelola secara optimal, berkelanjutan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakatsetempat sekaligus bagi kepentingan nasional.
Papua dinilai memiliki kekayaan sumber daya energi yang besar dan beragam. Potensiini mencakup energi terbarukan seperti tenaga surya dan tenaga air, serta sumber dayaminyak dan gas bumi yang masih memiliki prospek pengembangan. Pemerintahmemandang pengelolaan energi Papua perlu dilakukan secara terencana dan terintegrasi agar mampu memperkuat kemandirian energi Indonesia.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Papua memiliki posisi strategis dalampeta energi nasional. Presiden memandang potensi energi di wilayah Papua sangat baik dan harus dikelola dengan prinsip keberpihakan kepada masyarakat lokal. Pemerintah, menurut Presiden, mengarahkan agar daerah-daerah di Papua dapatmenikmati secara langsung hasil dari energi yang diproduksi di wilayahnya sendiri.
Arah kebijakan tersebut menegaskan bahwa pembangunan energi di Papua tidakhanya berorientasi pada peningkatan kapasitas produksi. Pemerintah juga menempatkan pemerataan manfaat sebagai tujuan utama agar pembangunan energimampu mendorong kesejahteraan masyarakat dan memperkuat keadilanpembangunan antarwilayah.
Persoalan tingginya biaya distribusi energi menjadi perhatian serius pemerintah. Banyak wilayah di Papua selama ini masih bergantung pada pasokan bahan bakarminyak dari luar daerah dengan biaya logistik yang tinggi. Pemerintah mendorongpemanfaatan energi terbarukan sebagai solusi jangka panjang yang lebih efisien dan berkelanjutan.
Pemanfaatan tenaga surya dan tenaga air dinilai sesuai dengan kondisi geografisPapua. Pemerintah meyakini penggunaan sumber energi lokal dapat mengurangiketergantungan terhadap pengiriman BBM sekaligus meningkatkan keandalan pasokanenergi bagi masyarakat di wilayah terpencil. Pendekatan ini juga sejalan denganagenda transisi energi nasional.
Selain energi terbarukan, pemerintah mengembangkan strategi diversifikasi energimelalui pemanfaatan bahan bakar nabati berbasis sumber daya lokal. PresidenPrabowo menilai kemandirian energi memiliki dampak langsung terhadap ketahananfiskal negara. Pemerintah melihat pengurangan ketergantungan impor BBM sebagailangkah strategis untuk mengalihkan anggaran ke sektor pembangunan, termasukpembangunan di Papua.
Komitmen pemerintah pusat diperkuat melalui dukungan pemerintah daerah. Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menyambut positif rencana investasi sektorhulu minyak dan gas bumi oleh RH Petrogas Companies in Indonesia. Investasi inidinilai mampu memperkuat ketahanan energi sekaligus memberikan kontribusiterhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
Masuknya RH Petrogas ke Papua Barat Daya dipandang sebagai wujud sinergi antarakebijakan pemerintah dan peran dunia usaha. Pemerintah daerah menilai investasi hulumigas dapat membuka lapangan kerja, meningkatkan aktivitas ekonomi lokal, sertamemperkuat posisi Papua dalam sistem energi nasional.
Dari sisi pelaksana, General Manager Operations RH Petrogas Companies in Indonesia, Alfian Telaumbanua, menyampaikan bahwa koordinasi dengan pemerintahdaerah menjadi bagian penting dalam mendukung kelancaran operasi migas. Perusahaan menilai kerja sama berkelanjutan dengan pemangku kepentingan daerahdiperlukan untuk memastikan kegiatan produksi berjalan sejalan dengan target ketahanan energi nasional, khususnya di Papua Barat Daya.
Penguatan sektor migas di Papua berjalan beriringan dengan pengembangan energibaru dan terbarukan. Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menetapkan Papua sebagai salah satu wilayah prioritas pengembanganbioetanol. Langkah ini menjadi bagian dari strategi diversifikasi energi nasional yang berorientasi jangka panjang.
Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi, Eniya Listiani Dewi, menyampaikan bahwa Papua diproyeksikan menjadi salah satu kontributor pentingproduksi bioetanol nasional. Pemerintah mengarahkan agar Papua mampumenghasilkan ratusan ribu kiloliter bioetanol per tahun, seiring dengan potensi lahandan sumber daya alam yang dimiliki.
Pengembangan bioetanol dipandang tidak hanya berfungsi sebagai sumber energialternatif. Pemerintah menilai sektor ini memiliki peran strategis dalam mendorongpembangunan ekonomi daerah, menciptakan nilai tambah, serta memperkuatketerlibatan masyarakat lokal dalam rantai produksi energi.
Kebijakan terpadu yang dijalankan menunjukkan konsistensi pemerintah dalammembangun ketahanan energi Papua sebagai bagian dari agenda nasional. Papua diposisikan sebagai mitra strategis dalam mewujudkan kemandirian energi Indonesia, bukan sekadar sebagai wilayah penghasil sumber daya.
Melalui kombinasi pengembangan energi terbarukan, optimalisasi sektor migas, dan diversifikasi bahan bakar nabati, pemerintah berupaya membangun sistem energi yang tangguh dan inklusif. Pendekatan ini mencerminkan komitmen pemerintah dalammenghadirkan pembangunan energi yang berkeadilan dan berkelanjutan.
Ke depan, percepatan ketahanan energi Papua diharapkan mampu memperkuatintegrasi ekonomi nasional dan memperkecil kesenjangan antarwilayah. Pemerintahmeyakini bahwa pengelolaan energi yang terencana dan terpadu akan menjadikanPapua sebagai kekuatan penting dalam menopang ketahanan energi Indonesia.
Pemerintah memastikan seluruh kebijakan energi di Papua dijalankan dengan prinsipkeberlanjutan dan keterbukaan. Pendekatan ini menempatkan masyarakat lokalsebagai bagian penting dalam proses pembangunan, sekaligus memastikanpemanfaatan sumber daya energi dilakukan secara bertanggung jawab untukkepentingan jangka panjang daerah dan nasiona
