Oleh: Alexander Royce*) Akses menuju desa-desa yang sempat terisolir akibat bencana banjir dan longsor di Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), Sumatera Utara, kini kembali terbuka secara signifikan berkat upaya percepatan penanganan yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah. Kemajuan ini menjadi simbol keberhasilan kolaborasi lintas kementerian/lembaga serta sinergi aparat TNI/Polri bersama masyarakat dalam mengatasi dampak bencana alam…

Jakarta, – Pemerintah Republik Indonesia terus mengintensifkan penanganan pascabencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatera, meliputi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa penanganan pascabencana tidak boleh dilakukan secara parsial. “Negara harus hadir secara utuh. Kita tidak hanya membangun kembali rumah yang rusak, tetapi juga…

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah memandang serius penanganan bencana dan berkomitmen meringankan beban warga. Presiden juga mengapresiasi inisiatif Danantara dalam percepatan pembangunan huntara, serta meminta koordinasi dijalankan ketat agar penanganan berjalan tertib. “Saya terima kasih sama Danantara yang telah melakukan suatu pekerjaan yang saya lihat baik. Ini membangun hunian dalam waktu singkat itu…

Oleh: Dani Pratama )* Swasembada pangan menjadi pijakan awal yang menentukan arah pembangunan nasional pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sejak tahun pertama kepemimpinan, sektor pangan ditempatkan sebagai prioritas utama karena berkaitan langsung dengan stabilitas ekonomi, kemandirian bangsa, dan kesejahteraan rakyat. Sepanjang 2025, berbagai kebijakan strategis yang dijalankan pemerintah menunjukkan hasil nyata, terutama pada…

Oleh: Dita Permata Siwi )* Ketahanan pangan nasional menunjukkan penguatan signifikan sepanjang 2025 pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran RakabumingRaka. Berbagai kebijakan strategis yang dijalankan pemerintah secara konsisten membuahkan hasil nyata, baik dari sisi produksi, ketersediaan stok, stabilitas harga, maupun peningkatan kesejahteraan pelaku utama sektor pangan. Pangan tidak lagi diposisikan sekadar sebagai komoditas, melainkan sebagai…

Jakarta – Pemerintah memastikan Indonesia berhasil mencapai swasembada pangan lebih cepat dari target awal pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Capaian tersebut terutama ditopang oleh keberhasilan swasembada beras, seiring melonjaknya produksi nasional dan menguatnya stok cadangan pemerintah. Sejak awal masa pemerintahan, Presiden Prabowo menargetkan swasembada beras dapat diraih dalam…

Jakarta – Pemerintah memastikan Indonesia berhasil mewujudkan swasembada pangan sepanjang 2025. Keberhasilan ini ditopang oleh berbagai kebijakan strategis, salah satunya program optimasi lahan yang mampu meningkatkan produktivitas pertanian tanpa perlu membuka lahan baru. Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Kementerian Pertanian, Hermanto, mengatakan optimasi lahan menjadi strategi penting untuk mendongkrak produksi padi nasional. Program ini…

Oleh Mardani Aliadin )* Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang akan efektif mulai 2 Januari 2026 menjadi tonggak penting dalam sejarah reformasi hukum Indonesia. Setelah puluhan tahun menggunakan KUHP warisan kolonial, Indonesia akhirnya memiliki sistem hukum pidana yang dirancang berdasarkan nilai, kebutuhan, dan karakter bangsa sendiri. Kehadiran KUHP baru bukan sekadar penggantian regulasi lama, melainkan sebuah lompatan paradigma…

Oleh: Juana Syahril)* Penerapan hukuman kerja sosial sebagai alternatif hukuman penjara menandai babak baru reformasi hukum pidana nasional. Kebijakan ini akan mulai diberlakukan seiring berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru pada Januari 2026. Kehadiran pidana kerja sosial menunjukkan komitmen negara dalam menghadirkan sistem pemidanaan yang lebih berorientasi pada restorasi, pemulihan sosial, dan kemanfaatan…

Jakarta — Penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) nasional menandai babak baru pembaruan hukum pidana di Indonesia. Perubahan fundamental tidak hanya terjadi pada norma hukum materiil, tetapi juga menyentuh hukum acara pidana melalui penyesuaian KUHAP. Dalam konteks ini, integritas dan kesiapan aparat penegak hukum dinilai menjadi faktor kunci agar implementasi KUHP baru berjalan efektif, adil,…