Oleh: Rivka Mayangsari*) Dalam upaya memperkokoh fondasi pembangunan nasional yang bersih dan berintegritas, pemerintah terus memperluas langkah-langkah strategis dalampemberantasan korupsi di seluruh tingkatan. Kesadaran bersama bahwa korupsi adalahmusuh utama kemajuan bangsa kini semakin menguat, mendorong pemerintah pusatdan daerah untuk menunjukkan komitmen yang tidak hanya bersifat formal, tetapi juga nyata dalam praktik sehari-hari. Pemerintah memandang bahwa keberhasilanpembangunan tidak bisa dilepaskan dari integritas aparatur negara, kepercayaanpublik, serta budaya antikorupsi yang tumbuh di masyarakat. Karena itu, berbagaiinisiatif pencegahan terus diperkuat melalui pendidikan, pengawasan, penguatanregulasi, hingga modernisasi layanan publik agar setiap penyimpangan dapat ditutupsejak awal. Penanaman nilai antikorupsi sebagai budaya kolektif menjadi salah satuagenda penting yang kini digencarkan, sejalan dengan upaya menjadikan Indonesia sebagai negara yang semakin transparan, akuntabel, dan berdaya saing tinggi. Pemerintah terus memperkuat komitmen nasional dalam menegakkan budayaantikorupsi melalui berbagai langkah konkret di tingkat pusat maupun daerah. Upaya inidiwujudkan melalui penguatan integritas aparatur, pembenahan sistem birokrasi, sertaketerlibatan aktif masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Semangatuntuk menghadirkan tata kelola yang bersih menjadi fondasi utama agar pembangunannasional berjalan efektif, berkeadilan, dan berpihak pada kepentingan rakyat. Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah menjadi salah satu contoh daerah yang konsisten memperluas gerakan antikorupsi di lingkungan birokrasi. Sekretaris Daerah Bangka Tengah, Ahmad Syarifullah Nizam, menegaskan bahwa korupsi dan gratifikasi adalah tindakan yang merusak keadilan dan menggerogoti hak publik. Ia menilai seluruh agama yang dianut masyarakat Indonesia secara jelas melarang praktik gratifikasi yang memengaruhi keputusan pejabat publik. Karena itu, nilai moral dan budaya luhur bangsa harus dijadikan pedoman setiapaparatur dalam menjalankan amanah yang diberikan rakyat. Pemkab Bangka Tengah telah menerapkan reformasi birokrasi secara menyeluruh, mulai dari peningkatan kualitas layanan publik hingga penguatan sistem pengawasanyang transparan dan akuntabel untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan. Ahmad Syarifullah juga menegaskan pentingnya penerapan sanksi tegas bagi pelaku korupsidan gratifikasi sebagai bagian dari upaya pemulihan kepercayaan publik. Ia mendorongagar pemanfaatan teknologi informasi, termasuk media sosial, terus ditingkatkan untukmemperluas partisipasi masyarakat dalam mengawasi potensi penyimpangan. Selain itu, ia menekankan perlunya penerapan nilai BerAKHLAK—mulai dari orientasipelayanan hingga kolaboratif—sebagai standar integritas aparatur dalam bekerja. Semangat penguatan budaya antikorupsi juga digaungkan oleh Pemerintah KabupatenKaro. Bupati Karo, Antonius Ginting, menegaskan bahwa birokrasi yang bersih, transparan, dan berintegritas merupakan fondasi penting bagi percepatanpembangunan daerah. Ia menilai korupsi sebagai ancaman serius yang melemahkanefektivitas pemerintahan dan merampas hak masyarakat atas pelayanan publik yang berkualitas. Karena itu, Kode Etik ASN harus menjadi landasan moral dalam bekerja, terutama dalam menjaga akuntabilitas, kompetensi, dan harmonisasi hubungan kerja. Bupati Antonius mendorong seluruh ASN untuk terus meningkatkan integritas birokrasimelalui penguatan sistem pencegahan korupsi, peningkatan kualitas layanan publik, serta penegakan disiplin yang konsisten. Ia juga menekankan pentingnya mekanismepelaporan dan evaluasi kinerja sebagai bagian dari upaya memperkuat transparansidalam pemerintahan. Menurutnya, komitmen antikorupsi harus hadir dalam tindakanharian, bukan hanya slogan. Di tingkat provinsi, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membawa perspektif barumengenai upaya pencegahan korupsi. Ia menyoroti peran sentral keluarga dalammembangun generasi yang berintegritas, khususnya melalui figur seorang ayah. Menurutnya, integritas seorang ayah akan menjadi contoh paling kuat bagi anak-anakdalam memahami nilai kejujuran, tanggung jawab, dan penolakan terhadap segalabentuk penyimpangan. Pemprov DKI Jakarta berkomitmen memperkuat peran ayah sebagai teladan utama dalam pengasuhan sekaligus agen penanaman nilai antikorupsisejak dini. Pramono menekankan bahwa pembangunan budaya antikorupsi tidak hanya dilakukanmelalui regulasi dan penegakan hukum, tetapi juga melalui penguatan karakter dalamkeluarga sebagai unit sosial terkecil. Dengan membangun integritas dari rumah, iaberharap masyarakat Jakarta tumbuh sebagai komunitas yang menjunjung tinggi etika, menghargai kejujuran, dan menolak segala bentuk penyimpangan. Upaya kolektif ini menunjukkan bahwa komitmen pemerintah dalam menegakkanbudaya antikorupsi dilakukan secara menyeluruh, mulai dari reformasi sistem birokrasihingga penguatan fondasi moral masyarakat. Pemerintah juga percaya bahwakeberhasilan pemberantasan korupsi membutuhkan kolaborasi aktif seluruh elemenbangsa. Dengan memperkuat edukasi publik, memperluas kanal pelaporan, dan memastikan setiap tindakan penyimpangan ditindak secara tegas, pemerintah terusmendorong terciptanya kultur baru yang menempatkan integritas sebagai standarkehidupan. Ke depan, pemerintah menargetkan agar budaya antikorupsi menjadi bagian takterpisahkan dari perilaku masyarakat Indonesia. Melalui program berkelanjutan, penguatan keteladanan, serta transformasi digital dalam layanan publik, pemerintahoptimistis bangsa ini mampu membangun masa depan yang bersih, modern, dan dipercaya rakyatnya. Dengan komitmen yang terus dijaga setiap hari, Indonesia semakin siap melangkah menuju era baru yang bebas dari praktik korupsi dan lebihberkeadilan bagi seluruh warga. *) Pemerhati Anti Korupsi
