Jakarta – Pemerintah Indonesia melalui kolaborasi intensif antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) berhasil menunjukkan efektivitas operasi modifikasi cuaca untuk menurunkan potensi curah hujan di Provinsi Aceh pasca bencana hidrometeorologi yang terjadi pada akhir 2025. Upaya strategis ini menjadi bagian dari respons cepat pemerintah dalam menghadapi dinamika cuaca…

Oleh: Syamsul Huda )* Pembangunan hunian tetap bagi korban bencana merupakan indikator penting kehadiran negara dalam menjamin hak dasar warga terdampak. Bencana banjir dan longsor di Sumatra tidak hanya meninggalkan kerusakan fisik, tetapi juga luka sosial yang membutuhkan pemulihan berkelanjutan. Dalam konteks ini, langkah sinergis pemerintah pusat dan daerah menjadi krusial agar proses rehabilitasi tidak terfragmentasi. Pendekatan…

Oleh: Nadira Citra Maheswari)* Pemulihan ekonomi pascabanjir di wilayah Sumatera menjadi salah satu fokus utama pemerintah dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat. Bencana banjir yang melanda sejumlah provinsi di Sumatera dalam beberapa waktu terakhir telah menimbulkan dampak luas, tidak hanya pada infrastruktur dan permukiman, tetapi juga terhadap aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya sektor usaha mikro, kecil,…

Oleh : Lailani Yunzi Anggraini )* Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) yang dijalankan pemerintah di wilayah Aceh dan sejumlah provinsi di Pulau Sumatra patut mendapat apresiasi luas sebagai langkah strategis dalam menekan risiko banjir ekstrem susulan. Di tengah dinamika cuaca yang masih berada pada puncak musim hujan, kebijakan ini menunjukkan kehadiran negara yang sigap, berbasis sains, serta mengedepankan keselamatan…

Jakarta — Pemerintah terus mempercepat proses sertifikasi dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bagian dari komitmen menjaga kualitas dan keamanan pangan nasional. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh dapur yang terlibat dalam penyediaan makanan bagi masyarakat memenuhi standar higiene dan sanitasi yang ketat, sejalan dengan besarnya jumlah penerima…

Jakarta — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus diperkuat sebagai kebijakan strategis nasional yang tidak hanya berorientasi pada pemenuhan gizi, tetapi juga menjamin keamanan pangan bagi seluruh penerima manfaat. Pemerintah menegaskan bahwa sertifikasi higiene menjadi standar utama dalam pelaksanaan program MBG di seluruh wilayah Indonesia. Lebih dari 4.500 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) atau penyedia…

Oleh: Yasir Gema Wirawan)* Pemerintah telah menunjukkan komitmennya dalam memperkuat ketahanan pangan dan peningkatan gizi bagi Masyarakat melalui program MBG, khususnya bagi 55,1 juta penerima manfaat setiap harinya. Angka ini merupakan lonjakan signifikan dari target awal yang hanya sebesar 6 juta orang.  Meningkatnya cakupan penerima manfaat MBG ini tidak terlepas dari upaya pemerintah dalam memastikan bahwa distribusi…

Oleh : Ricky Rinaldi Pemerintah terus memperkuat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menempatkan aspek higienitas dapur sebagai fondasi utama keberlanjutan program. Sertifikasi higienis dapur MBG dipandang bukan sekadar prosedur administratif, melainkan instrumen penting untuk memastikan keamanan pangan, menjaga kesehatan penerima manfaat, serta membangun kepercayaan publik terhadap program strategis nasional tersebut. Dalam konteks pelaksanaan di lapangan, pemerintah memastikan bahwa…

JAKARTA — Pemerintah terus memperkuat Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan kelompok rentan, terutama para lansia terlantar. Pemberian porsi nutrisi khusus bagi lansia dinilai dapat membantu menjaga kesehatan dan kualitas hidup mereka di usia senja. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan, program MBG akan menyasar lansia terlantar berusia di atas…

Jakarta – Pemerintah menargetkan perluasan penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga 82,9 juta orang pada akhir 2026 sebagai bagian dari penguatan perlindungan pangan nasional. Program ini tidak hanya menyasar anak-anak dan ibu hamil, tetapi juga menempatkan kelompok rentan seperti lanjut usia (lansia) dan penyandang disabilitas sebagai prioritas utama dalam kebijakan sosial pemerintah. Presiden…