Program MBG Investasi Strategis Pemerintah Tingkatkan Kualitas SDM Generasi Muda

Program MBG Investasi Strategis Pemerintah Tingkatkan Kualitas SDM Generasi Muda

Jakarta — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah mulai menunjukkan dampak nyata dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia generasi muda Indonesia sebagai bentuk intervensi strategis pemerintah. Ketua Bidang Kebijakan Ekonomi DPP Partai Golkar, Mukhamad Misbakhun, menegaskan bahwa manfaat MBG dalam peningkatan kualitas SDM sudah mulai dirasakan. Program ini ditegaskannya bukan sebagai beban APBN, melainkan sebagai…

Read More
Program MBG Mampu Hapus Kesenjangan Antar Siswa Menjadi Setara Di Lingkungan Sekolah

Program MBG Mampu Hapus Kesenjangan Antar Siswa Menjadi Setara Di Lingkungan Sekolah

Palu – Guru Besar Universitas Tadulako (Untad) Palu Nur Sangadji mengatakan program MBG dapat menjadi instrumen pemerataan sosial yang mampu menghapus kesenjangan antar siswa menjadi setara di lingkungan sekolah. Program Makan Bergizi Gratis merupakan kebijakan inklusif yang menghadirkan kesetaraan di lingkungan sekolah dengan memberikan akses makanan yang sama bagi seluruh siswa tanpa membedakan latar belakang…

Read More
MBG Jadi Motor Ekonomi Kerakyatan, Bukti Keberpihakan Pemerintah pada Rakyat Kecil

MBG Jadi Motor Ekonomi Kerakyatan, Bukti Keberpihakan Pemerintah pada Rakyat Kecil

Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintahan Prabowo Subianto kian menunjukkan perannya sebagai motor penggerak ekonomi kerakyatan. Tidak hanya berfokus pada peningkatan gizi masyarakat, program ini dinilai menjadi instrumen nyata dalam memperkuat daya beli dan menghidupkan aktivitas ekonomi hingga ke lapisan paling bawah. Presiden Prabowo menegaskan bahwa MBG telah memberi dampak langsung…

Read More
Sekolah Rakyat Ikhtiar Negara Penuhi Hak Dasar Cegah Komersialisasi Pendidikan

Sekolah Rakyat Ikhtiar Negara Penuhi Hak Dasar Cegah Komersialisasi Pendidikan

Program Sekolah Rakyat terus diperkuat sebagai upaya negara dalam memenuhi hak dasar pendidikan sekaligus mencegah komersialisasi akses belajar bagi masyarakat kurang mampu. Pemerintah menegaskan bahwa program ini menyasar kelompok paling rentan melalui pendekatan jemput bola agar tidak ada anak yang tertinggal dari sistem pendidikan nasional. Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, menekankan bahwa Sekolah Rakyat tidak menggunakan…

Read More
Lewat Sekolah Rakyat, Negara Tegaskan Pendidikan Bukan Komoditas

Lewat Sekolah Rakyat, Negara Tegaskan Pendidikan Bukan Komoditas

Program Sekolah Rakyat kembali ditegaskan sebagai wujud komitmen negara dalam memastikan pendidikan menjadi hak dasar seluruh anak, bukan komoditas yang hanya dapat diakses kelompok tertentu. Pemerintah menempatkan program ini sebagai ruang pembinaan sekaligus perlindungan bagi anak-anak dari latar belakang rentan. Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, menekankan bahwa Sekolah Rakyat tidak sekadar menjadi tempat belajar, melainkan ruang…

Read More

Sekolah Rakyat Jamin Hak Dasar Pendidikan Masyarakat

Oleh: Tiana Pramesti )* Kehadiran Sekolah Rakyat menjadi penegasan nyata bahwa negara mengambil peran aktif dalam menjamin hak dasar pendidikan bagi seluruh masyarakat, khususnya kelompok rentan. Program ini dirancang tidak hanya sebagai solusi jangka pendek, tetapi sebagai strategi berkelanjutan dalam memutus rantai kemiskinan melalui pendekatan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah Fauzi, memandang…

Read More

Sekolah Rakyat dan Penegasan Negara atas Hak Pendidikan

Oleh: Hanif Ridho )* Pemerintah terus memperkuat peran negara dalam menjamin pemenuhan hak pendidikan melalui pengembangan program Sekolah Rakyat. Inisiatif ini diposisikan sebagai langkah strategis untuk memastikan bahwa akses pendidikan tidak lagi bergantung pada kemampuan ekonomi, melainkan menjadi hak dasar yang dapat dirasakan seluruh anak Indonesia, terutama dari kelompok miskin dan rentan. Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, menegaskan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat…

Read More
PP TUNAS Perkuat Perlindungan Anak, Cegah Paparan Radikalisme Digital

PP TUNAS Perkuat Perlindungan Anak, Cegah Paparan Radikalisme Digital

Jakarta, – Pemerintah terus memperkuat upaya perlindungan anak di ruang digital melalui implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 sebagai langkah strategis menghadapi ancaman radikalisme dan penyalahgunaan teknologi. Regulasi ini menjadi bagian penting dalam menciptakan ekosistem digital yang aman, sehat, dan berpihak pada masa depan generasi muda Indonesia. Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menegaskan…

Read More
PP TUNAS Lindungi Anak dari Terorisme dan Radikalisme Digital

PP TUNAS Lindungi Anak dari Terorisme dan Radikalisme Digital

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat komitmen dalam melindungi generasi muda di ruang digital melalui implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS). Regulasi ini menjadi tonggak penting dalam menciptakan ekosistem digital yang aman, sehat, dan ramah anak, termasuk dalam menghadapi ancaman terorisme dan radikalisme berbasis…

Read More

Safe Screen, Safe Mind: PP TUNAS dan Perlindungan Anak 

Oleh : Abdul Razak)* Transformasi digital telah membawa manfaat besar dalam kehidupan masyarakat, namun di sisi lain juga menghadirkan tantangan serius, khususnya bagi perlindungan anak. Di tengah derasnya arus informasi dan interaksi di ruang siber, kehadiran regulasi yang kuat menjadi kebutuhan mendesak. Pemerintah Indonesia menjawab tantangan ini melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata…

Read More