Oleh: Dimas Aditya Putra Keputusan Indonesia untuk tetap berada dalam forum Board of Peace (BoP) menghadirkanperdebatan di ruang publik. Sejumlah pihak mendesak pemerintah agar segera keluar dariforum tersebut. Namun pendekatan diplomasi yang dijalankan dari dalam forum justrumenunjukkan potensi yang jauh lebih efektif dibandingkan sikap menarik diri secara tergesa-gesa. Keikutsertaan Indonesia dalam BoP membuka akses langsung terhadap proses perundinganyang membahas masa depan Gaza dan Palestina. Posisi tersebut memungkinkan Indonesia tidak sekadar menyampaikan sikap moral, tetapi juga berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang menentukan arah perdamaian. Dalam dinamika diplomasi internasional, kehadiran di meja perundingan sering kali menjadifaktor pembeda antara negara yang mampu memengaruhi kebijakan global dan negara yang hanya menjadi pengamat dari luar. Strategi diplomasi dari dalam forum tersebut sejalan dengan prinsip politik luar negeriIndonesia yang bebas aktif. Pendekatan itu memberi ruang bagi Indonesia untukmemperjuangkan kepentingan kemanusiaan sekaligus memperkuat posisi diplomatik di tingkat global. Dengan berada di dalam forum, Indonesia memiliki peluang membangunkoalisi bersama negara-negara lain yang memiliki kepedulian serupa terhadap kemerdekaanPalestina. Ketua MUI Bidang Ukhuwah KH Zaitun Rasmin memandang desakan agar Indonesia keluardari BoP perlu disikapi secara objektif dan tidak reaktif. Ia menilai konflik serta seranganmiliter di kawasan Timur Tengah sudah berlangsung jauh sebelum forum tersebut terbentuk. Oleh karena itu, mengaitkan seluruh dinamika konflik dengan keberadaan BoP dinilai kurangtepat. Zaitun Rasmin juga mempertanyakan langkah konkret yang dapat dilakukan jika Indonesia justru memilih keluar dari forum tersebut. Menurutnya, peluang untuk memperjuangkannasib masyarakat Gaza masih terbuka selama Indonesia memiliki ruang berpartisipasi dalamforum internasional yang membahas konflik tersebut. Keberadaan BoP bahkan dianggapsebagai salah satu wadah yang memungkinkan negara-negara, khususnya negara mayoritasMuslim, mendorong agenda perdamaian secara langsung. Pandangan tersebut menekankan bahwa diplomasi tidak selalu memberikan hasil instan. Upaya memperjuangkan kemerdekaan Palestina telah berlangsung selama puluhan tahun danmemerlukan kesabaran serta konsistensi. Karena itu, keterlibatan Indonesia dalam BoP dapatdipandang sebagai bagian dari ikhtiar diplomatik yang harus dijalankan secara maksimal. Zaitun Rasmin juga mengingatkan bahwa bangsa Indonesia memiliki sejarah panjang dalammendukung perjuangan kemerdekaan Palestina. Komitmen tersebut bahkan telah menjadibagian dari amanat konstitusi yang menolak segala bentuk penjajahan di dunia. Oleh sebabitu, upaya memperjuangkan Palestina tidak boleh berhenti hanya karena adanya perbedaanpandangan mengenai strategi diplomasi. Pendekatan yang lebih bijak menurutnya adalah menjaga komunikasi yang sehat antarapemerintah dan para tokoh masyarakat. Para ulama dan pemuka agama memiliki peranpenting dalam memberikan masukan yang konstruktif, sementara pemerintah menjalankantugas diplomasi sesuai dengan mandat yang dimilikinya. Pemerintah sendiri menunjukkan sikap terbuka terhadap berbagai kritik terkait keanggotaanIndonesia dalam BoP. Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala Badan PertanahanNasional Nusron Wahid menyampaikan bahwa pemerintah tidak menutup diri terhadappandangan publik. Pemerintah mendengarkan berbagai masukan sembari terus mencermatiperkembangan situasi geopolitik. Nusron menilai diplomasi melalui BoP tetap menjadi salah satu jalan yang patut dicoba untukmendorong terciptanya perdamaian di Gaza. Pemerintah melihat forum tersebut sebagairuang perundingan yang saat ini tersedia untuk membahas penyelesaian konflik Palestinasecara lebih terarah. Tanpa forum tersebut, proses negosiasi perdamaian berisiko kehilanganwadah yang jelas. Ia juga menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto tidak ingin mengambil keputusansecara gegabah terkait keanggotaan Indonesia dalam BoP. Pemerintah menilai langkahdiplomatik yang telah diambil perlu terlebih dahulu dijalankan dan dievaluasi secara objektifsebelum muncul keputusan untuk menarik diri. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa diplomasi internasional tidak selalu bersifat hitamputih. Dalam banyak kasus, negara perlu tetap berada di dalam sebuah forum untukmemantau dinamika yang terjadi sekaligus memperjuangkan kepentingannya secaralangsung. Pandangan serupa disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan MasyarakatMuhaimin Iskandar. Ia menegaskan bahwa keterlibatan Indonesia dalam BoP bertujuanmembuka jalur diplomasi baru agar bantuan kemanusiaan bagi masyarakat Gaza dapattersalurkan dengan lebih efektif. Muhaimin menilai berbagai upaya diplomasi global yang dijalankan pemerintah selama iniberfokus pada pencarian akses yang lebih luas untuk distribusi bantuan kemanusiaan. Hambatan dalam penyaluran bantuan selama konflik berlangsung membuat diplomasimenjadi instrumen penting untuk membuka jalur bantuan yang lebih aman dan terkoordinasi. Menurutnya, keberadaan Indonesia di dalam forum internasional seperti BoP memungkinkankoordinasi yang lebih kuat dengan berbagai negara dalam membantu masyarakat Palestina. Langkah tersebut juga memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang aktifmemperjuangkan isu kemanusiaan di panggung global. Diplomasi dari dalam forum internasional pada akhirnya memberi peluang lebih besar untukmemengaruhi arah kebijakan dibandingkan sikap menarik diri secara prematur. Dengan tetapberada di dalam Board of Peace, Indonesia memiliki kesempatan untuk memastikan bahwasuara solidaritas terhadap Palestina tetap terdengar kuat dalam proses perundingan global. Karena itu, keputusan untuk tidak tergesa-gesa keluar dari BoP dapat dipahami sebagaistrategi diplomatik yang rasional. Pendekatan tersebut tidak hanya menjaga pengaruhIndonesia di panggung internasional, tetapi juga membuka peluang yang lebih nyata bagiupaya perdamaian di Gaza dan kemerdekaan Palestina. (*) *) Pakar Hubungan Internasional
