Babel — Pemerintah terus memperluas jangkauan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) sebagai langkah strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Republik Indonesia Muhammad Qadari menyampaikan bahwa hingga saat ini, sebanyak 36 juta warga telah memanfaatkan layanan tersebut untuk memeriksa kondisi kesehatannya secara dini. “Saat ini sudah 36 juta jiwa masyarakat…
JAKARTA – Sekitar 40 juta orang di seluruh Indonesia telah mendaftar untuk memanfaatkan program Cek Kesehatan Gratis (CKG), sebuah inisiatif nasional yang dirancang untuk memastikan masyarakat tetap sehat dan produktif. Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan bahwa dari jumlah tersebut, 36 juta warga sudah menjalani pemeriksaan kesehatan. “Sudah ada hasilnya, dan terlihat jelas masalah kesehatannya…
JAKARTA – Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto telah resmi mencatat capaian yang besar dengan menjangkau hampir 30 juta penerima manfaat di seluruh pelosok Indonesia. Diluncurkan pada bulan Februari 2025 lalu, program tersebut menjadi bagian dari inisiatif Hasil Terbaik Cepat (PHTC) dengan tujuan membangun sistem kesehatan inklusif serta berfokus pada pencegahan….
JAKARTA – Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menjadikan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) sebagai strategi utama membangun sistem kesehatan yang adil, merata, dan menyeluruh. Diluncurkan pada Februari 2025, program tersebut merupakan bagian dari inisiatif Hasil Terbaik Cepat (PHTC) dan Asta Cita yang menekankan pencegahan serta deteksi dini penyakit. Kementerian Kesehatan melaporkan hingga 17…
Jakarta – Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Ali Ghufron Mukti menilai rencana penyesuaian iuran kepesertaan BPJS Kesehatan mulai 2026 merupakan langkah positif untuk menjaga keberlanjutan dan stabilitas layanan fasilitas kesehatan (faskes). Ali menyebut bahwa kebijakan ini, jika terealisasi, akan menjadi pertanda baik bagi masa depan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). “Itu bagus,” kata…
Jakarta – Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, penyesuaian tarif diperlukan untuk menjaga keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Menurutnya, semakin besar manfaat layanan kesehatan yang diberikan kepada peserta, semakin tinggi pula biaya yang harus ditanggung. “Keberlanjutan JKN sangat bergantung pada manfaat yang dinikmati peserta. Jika manfaat meningkat, otomatis biayanya juga bertambah,” kata Sri Mulyani…
Oleh: Iqbal Mubarok Pemerintah Indonesia menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan fasilitas kesehatan melalui penyesuaian iuran BPJS Kesehatan. Kebijakan ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk menjaga keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Selain itu, penyesuaian ini juga bertujuan memperkuat rumah sakit dan klinik agar dapat memberikan layanan yang optimal bagi seluruh masyarakat. Dengan dukungan…
Oleh: Rahman Prawira*) Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan salah satu pencapaian besar bangsa dalam memastikan hak setiap warga negara untuk memperoleh layanan kesehatan yang adil, merata, dan berkesinambungan. Sejak diluncurkan lebih dari satu dekade lalu, program yang dikelola oleh BPJS Kesehatan ini telah menjadi tumpuan masyarakat dari berbagai lapisan sosial. Namun, dengan semakin kompleksnya…
Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah. Jakarta – Pemerintah berencana menyesuaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mulai 2026. Rencana tersebut sudah tertuang dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026, sebagai langkah untuk menjaga keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang menjadi tulang punggung perlindungan kesehatan masyarakat. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati…
Menteri Keuangan, Sri Mulyani JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemerintah memastikan rencana penyesuaian iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan akan mulai diberlakukan pada 2026 mendatang. Namun, penyesuaian tersebut tidak dilakukan sekaligus, melainkan secara bertahap agar tidak membebani masyarakat. “Kalau dilakukan sekaligus tentu risikonya tinggi. Dengan bertahap, kami berharap penyesuaian lebih terukur dan…
