Mahasiswa Minta Aksi Damai: Tolak Provokasi yang Memecah Belah Bangsa

Oleh : Naomi Leah Christine )* Gelombang demonstrasi yang berujung kerusuhan dalam beberapa pekan terakhir memunculkan kritik keras dari kalangan mahasiswa, pelajar, dan pemuda. Aliansi Solidaritas Rakyat Indonesia (ASRI) bersama Koalisi Nasional Perempuan Indonesia (KNPRI) menegaskan bahwa unjuk rasa merupakan hak konstitusional setiap warga negara, namun harus dijalankan dengan cara yang damai, tertib, dan bermartabat….

Read More

Dukung Penegakan Hukum, Kelompok Pemuda Desak Usut Dalang Kerusuhan

Oleh : Gema Iva Kirana )* Gelombang kerusuhan yang terjadi dalam aksi demonstrasi pada akhir Agustus 2025 meninggalkan luka mendalam bagi masyarakat. Aksi yang sejatinya merupakan ruang konstitusional untuk menyuarakan pendapat berubah menjadi peristiwa penuh kekerasan, perusakan, dan penjarahan. Situasi itu memunculkan desakan yang luas dari berbagai kelompok pemuda, pelajar, dan mahasiswa agar pemerintah dapat…

Read More

Presiden Prabowo Teguhkan Komitmen dengan Pembentukan Tim Investigasi Penuhi 17+8 Rakyat

Oleh: Bayu Hidayat )* Keputusan Presiden RI Prabowo Subianto menyetujui pembentukan tim investigasi independen untuk menindaklanjuti tuntutan 17+8 rakyat menjadi sorotan publik sekaligus menuai apresiasi luas. Langkah ini dianggap sebagai bukti nyata bahwa pemerintah serius mendengarkan aspirasi masyarakat sekaligus berkomitmen menjaga keadilan dan demokrasi. Rangkaian kerusuhan pada 25, 28 dan 30 Agustus 2025 telah meninggalkan…

Read More

Publik Apresiasi Komitmen Presiden Prabowo Lewat Tim Investigasi 17+8 Tuntutan Rakyat

Oleh: Laras Natalia )* Keputusan Presiden RI Prabowo Subianto membentuk tim investigasi independen untuk menindaklanjuti tuntutan 17+8 yang disuarakan rakyat pasca demonstrasi besar pada Agustus 2025 mendapat sambutan luas dari berbagai kalangan. Publik menilai langkah tersebut menunjukkan sikap tegas sekaligus keterbukaan pemerintah dalam menyerap aspirasi masyarakat. Komitmen Presiden untuk menuntaskan persoalan ini tidak hanya dipandang…

Read More

Judi Daring Ancaman Multidimensi bagi Sosial Ekonomi dan Keamanan Nasional

Oleh: Bara Winatha*) Judi daring semakin nyata menjadi ancaman serius bagi kehidupan sosial, ekonomi, hukum, dan keamanan digital di Indonesia. Perkembangan teknologi yang pesat memang memberikan banyak manfaat, tetapi di sisi lain juga menghadirkan risiko besar ketika ruang digital dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menyebarkan praktik perjudian daring. Aktivitas ini bukan hanya merugikan secara finansial,…

Read More

Sinergitas TNI Polri Redam Aksi Rusuh dan Pulihkan Keamanan

Oleh: Indah Prameswari)* Presiden Prabowo Subianto menekankan pada aparat keamanan, yakni TNI dan Polri, untuk segera memulihkan stabilitas keamanan demi menjaga stabilitas nasional. Langkah ini dianggap penting agar aktivitas masyarakat tetap berjalan normal dan roda perekonomian nasional tidak terganggu. Situasi kericuhan saat aksi demonstrasi pada akhir Agustus lalu telah menimbulkan kegelisahan serta ketakutan yang meluas…

Read More

Pasca PSU Warga Dihimbau Tidak Mudah Terpengaruh Hoaks

Oleh : Robby Purnomo )* Pemungutan Suara Ulang (PSU) merupakan proses demokrasi yang penting dalam memastikan kedaulatan rakyat tetap terjaga dan suara masyarakat benar-benar terakomodasi. Meski terdapat dinamika dalam pelaksanaan, sejauh ini situasi di lapangan dapat dikatakan relatif terkendali. Hal ini tidak terlepas dari kerja keras aparat keamanan, tokoh masyarakat, dan berbagai elemen yang terus…

Read More

Pemerintah Imbau Masyarakat Tetap Tenang dan Kondusif Pasca PSU

Oleh : Tania Ditrajaga )* Gelombang dinamika politik yang mengemuka pasca pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di sejumlah daerah terbukti tidak mengurangi penerimaan masyarakat terhadap hasil pemilihan yang telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Baik di Kalimantan Tengah maupun Papua, proses demokrasi yang dijalankan sesuai koridor hukum dinilai telah menjadi penegasan bahwa mekanisme konstitusional tetap…

Read More

Pemerintah Dorong RUU Perampasan Aset Jadi Payung Hukum Progresif Merespons Aspirasi 17+8

Oleh: Bara Winatha*) Perampasan aset hasil tindak pidana telah lama menjadi perhatian publik, terutama ketika maraknya praktik korupsi, pencucian uang, hingga kejahatan terorganisir yang merugikan negara. Upaya menghadirkan regulasi yang mampu menjadi payung hukum progresif semakin mendesak seiring dengan aspirasi masyarakat dan kebutuhan hukum nasional yang terus berkembang. Pemerintah bersama DPR berkomitmen mendorong Rancangan Undang-Undang…

Read More

RUU Perampasan Aset Jadi Pilar Baru Penguatan Pemberantasan Korupsi dan Respon Konkret 17+8

Oleh : Gavin Asadit )* Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada September 2025 mengambil langkah penting dengan memasukkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas. Kebijakan ini lahir di tengah meningkatnya tekanan publik, terutama melalui gelombang protes dan tuntutan masyarakat yang dikenal sebagai “17+8”. Publik menuntut respons nyata terhadap…

Read More