Oleh : Rivka Mayangsari*) Upaya menjaga stabilitas nasional tidak pernah terlepas dari peran vital Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Dalam situasi pasca demonstrasi yang sempat merebak di sejumlah wilayah tanah air, sinergi kedua institusi ini kembali menegaskan perannya sebagai pilar utama penjaga keamanan, persatuan, dan kedaulatan bangsa. Kepala Pusat Penerangan…
Oleh: M. Safruddin*) Keamanan dan ketertiban masyarakat menjadi fondasi utama yang menentukan arah pembangunan nasional. Dalam konteks inilah, keberadaan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menjadi faktor kunci. Keduanya memang memiliki peran yang berbeda, di mana TNI lebih difokuskan pada pertahanan negara dari ancaman eksternal, sedangkan Polri mengemban tugas menjaga keamanan…
Oleh: Usman Saifullah) Pemerintah Indonesia terus menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga lapangan kerja dan mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK) melalui berbagai kebijakan strategis. Kebijakan ini tidak hanya menjadi respons terhadap tantangan ekonomi global, tetapi juga bentuk keberpihakan negara dalam melindungi tenaga kerja sebagai aset pembangunan. Melalui langkah nyata di berbagai sektor, pemerintah ingin memastikan bahwa…
Oleh : Hendri Hendrawan )* Pemerintah terus menunjukkan keseriusannya dalam menindaklanjuti aspirasi buruh yang dikenal dengan “17+8”, sebuah kumpulan tuntutan yang selama ini diperjuangkan oleh serikat pekerja di berbagai sektor. Aspirasi tersebut mencakup 17 tuntutan utama dan 8 tambahan, yang intinya menyoroti perlindungan hak-hak pekerja, kepastian kerja, dan jaminan sosial. Dalam konteks ini, pemerintah bergerak…
Oleh: Bara Winatha*) Pemberantasan judi daring di Indonesia menjadi salah satu agenda prioritas pemerintah dalam menjaga stabilitas sosial, ekonomi, dan keamanan digital masyarakat. Ancaman judi daring bukan hanya memicu kerugian finansial bagi individu, tetapi juga merusak tatanan keluarga, memunculkan tindak kriminal, hingga berisiko terhadap penyalahgunaan data pribadi. Fenomena ini semakin kompleks karena melibatkan jaringan lintas…
Oleh: Dhita Karuniawati )* Stabilitas harga pangan merupakan salah satu fondasi penting dalam menjaga ketahanan pangan nasional sekaligus mendukung keberlanjutan program swasembada pangan. Pemerintah Indonesia menyadari bahwa harga pangan yang stabil tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan bahan makanan, tetapi juga erat hubungannya dengan kesejahteraan petani, daya beli masyarakat, serta stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Oleh sebab…
Oleh : Agus Marwan )* Swasembada pangan kembali ditempatkan sebagai prioritas utama dalam arah pembangunan nasional. Pemerintah menegaskan bahwa kedaulatan pangan bukan sekadar persoalan penyediaan bahan pokok, tetapi juga instrumen strategis untuk memperkuat perekonomian sekaligus menciptakan lapangan kerja baru. Di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian, kemampuan bangsa memenuhi kebutuhan pangan dari produksi dalam negeri…
Oleh: Qolbi Nur Muhammad (* Dalam dinamika kehidupan berbangsa, stabilitas keamanan menjadi syarat mutlak bagi kelangsungan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Indonesia sebagai negara demokrasi memberikan ruang seluas-luasnya bagi warganya untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Namun, kebebasan ini kerap disalahgunakan oleh segelintir pihak dengan melakukan provokasi hingga berujung pada tindakan anarkis. Dalam situasi seperti inilah,…
Oleh : Aditya Akbar )* Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah akhirnya menunjukkan keseriusan penuh dalam menjawab aspirasi rakyat yang tergabung dalam 17+8 tuntutan publik. Salah satu buktinya tercermin jelas dalam langkah konkret menjadikan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset sebagai agenda utama pembahasan di Program Legislasi Nasional (Prolegnas), bahkan kini diambil alih sebagai inisiatif DPR….
Oleh : Ridwan Kurnia )* Revisi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025–2026 akhirnya membawa Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset ke dalam daftar prioritas utama pembahasan. Keputusan tersebut menandai bagaimana langkah besar DPR dan pemerintah dalam merespons 17+8 suara rakyat yang selama ini menuntut komitmen nyata terhadap pemberantasan korupsi dan pencucian uang di Indonesia. Pergeseran posisi RUU…
