Oleh Lailani Yunzi )* Pengembangan UMKM di berbagai daerah semakin menunjukkan peran strategisnya dalammendorong pemerataan perekonomian nasional. Dalam dinamika ekonomi yang terusberkembang, UMKM menjadi pilar penting yang menjaga ketahanan ekonomi lokal sekaligusmenyediakan lapangan kerja bagi masyarakat. Berbagai inisiatif pemerintah daerah, perbankan, hingga komunitas lokal bergerak searah untuk memastikan UMKM memiliki ruang tumbuh yang lebih luas. Upaya kolaboratif ini memperlihatkan bahwa pemerataan pembangunan hanya dapattercapai apabila usaha kecil dan menengah didukung melalui ekosistem yang kuat, inklusif, danberkelanjutan. Salah satu komitmen kuat tampak jelas dari langkah bank daerah. Bank Jatim misalnya, terusmemperkuat transformasi produk dan layanan digital. Direktur Utama Bank Jatim WinardiLegowo menegaskan bahwa pihaknya berupaya menghadirkan inovasi agar layanan perbankansemakin relevan dengan kebutuhan zaman, khususnya dalam mempermudah akses pembiayaandan sistem pembayaran digital bagi para pelaku UMKM. Ia juga menyampaikan bahwadukungan Bank Jatim tidak berhenti pada penyediaan pembiayaan, melainkan juga membukaakses pasar melalui kemitraan strategis dengan berbagai lembaga di tingkat lokal maupuninternasional. Winardi menilai kemitraan tersebut akan membantu pelaku UMKM memperluasbasis pasar dan meningkatkan daya saing produk lokal. Ke depan, menurutnya, Bank Jatim akanterus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dan komunitas bisnis untuk menciptakanekosistem UMKM yang tangguh. Sementara itu, di Kutai Kartanegara, upaya pengembangan UMKM menjadi sangat penting di tengah pergeseran struktur ekonomi pascatambang. Dalam diskusi bertema penguatan UMKM dalam transisi energi berkeadilan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukarberperan aktif merumuskan strategi ekonomi alternatif yang mampu menjaga keberlanjutan desa-desa terdampak tambang. Penggerak Swadaya Masyarakat DPMD Kukar, Ahmad Irji’i, menyampaikan bahwa forum ini menjadi ruang penting untuk memetakan tantangan dan peluangbagi pelaku UMKM di wilayah yang sangat bergantung pada pertambangan. Ia menilai bahwaKalimantan Timur berada pada fase transisi yang menentukan, ketika industri batubara mulaimeredup dan masyarakat membutuhkan sumber ekonomi baru yang lebih stabil. Irji’i juga menekankan bahwa daerah yang bergantung pada tambang merupakan kelompok yang paling merasakan risiko sosial akibat pergeseran menuju energi terbarukan. Karena itu, menurutnya, ekonomi alternatif seperti UMKM harus benar-benar disiapkan agar masyarakattidak kehilangan sumber penghidupan. Dalam forum tersebut, ia menggambarkan semangatbersama para peserta untuk menggali potensi lokal mulai dari pengolahan hasil bumi hinggawirausaha kreatif sebagai model ekonomi baru yang dapat bertahan di luar bayang-bayangindustri ekstraktif. Namun ia mengingatkan bahwa berbagai tantangan masih membayangi, mulaidari keterbatasan modal, kesulitan akses pasar, hingga kemampuan manajerial pelaku UMKM yang belum merata. Dengan kondisi tersebut, Irji’i menilai kolaborasi lintas sektor sebagai kunciutama agar proses transisi berjalan adil dan tidak meninggalkan kelompok usaha kecil. Dari forum itu pula, Irji’i menyampaikan harapan agar rekomendasi yang dihasilkan dapat segeraditerjemahkan ke dalam peta jalan penguatan UMKM di wilayah pascatambang. Ia menegaskanbahwa semangat perubahan harus dimulai dari desa, karena desa merupakan titik awal ketahananekonomi nasional. Baginya, memperkuat UMKM desa berarti memperkuat fondasi ekonomidaerah menuju masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan. Di Papua, peran UMKM juga mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah dan Bank Papua. Dalam pertemuan antara Gubernur Papua Mathius Fakhiri dan jajaran Bank Papua, pemerintah menekankan pentingnya keberpihakan bank daerah bagi para pelaku usaha kecil. Direktur Operasional Bank Papua Isak S. Wopari menyampaikan bahwa arahan gubernur sangatjelas, yaitu agar Bank Papua memperkuat dukungan kepada UMKM sebagai motor penggerakperekonomian rakyat. Ia menjelaskan bahwa program pembinaan dan pendampingan yang dilakukan Bank Papua telah menjangkau sekitar seribu UMKM di Jayapura, Abepura, dansejumlah daerah lainnya. Isak melihat bahwa pembinaan yang diberikan mampu meningkatkankapasitas para pelaku UMKM, baik dari sisi manajemen, akses permodalan, maupun pemahamanterhadap pasar lokal. Isak juga menambahkan bahwa koordinasi antara pemerintah provinsi dan Bank Papua akansemakin diperkuat, mengingat pengendalian operasional Bank Papua tetap berada di bawahotoritas gubernur sebagai pemegang saham mayoritas. Langkah ini diharapkan dapatmenciptakan kebijakan yang lebih terarah dan selaras dalam memperkuat UMKM di seluruhwilayah Papua, terutama dalam menghadapi tantangan pemerataan ekonomi dan pembangunanwilayah. Melihat inisiatif dari Jawa Timur, Kalimantan Timur, hingga Papua, terlihat jelas bahwapengembangan UMKM di daerah bukan sekadar upaya meningkatkan pendapatan masyarakatsetempat, tetapi juga strategi nasional untuk mewujudkan pemerataan ekonomi. Ketikapemerintah daerah, perbankan, akademisi, komunitas lokal, dan pelaku usaha kecil bergerakseirama, maka UMKM menjadi motor transformasi menuju ekonomi yang lebih inklusif, tangguh, dan merata. Upaya memperkuat UMKM berarti memperkuat fondasi perekonomiannasional, karena pemerataan kesejahteraan hanya dapat dicapai jika seluruh daerah diberikesempatan yang sama untuk berkembang. )* Penulis adalah Pengamat Ekonomi