Kategori: Opini

Oleh: Bara Winatha*) Perlindungan HAM bukan sekadar wacana normatif, melainkan amanat konstitusi yang harus dipenuhi oleh sebuah negara. Sejalan dengan Aspirasi 17+8, pemerintah menegaskan komitmen untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan sipil dan penegakan hukum. Aspirasi ini menekankan pentingnya melindungi hak-hak dasar warga negara, terutama dalam situasi sosial politik yang dinamis, tanpa mengorbankan stabilitas nasional dan…

Oleh : Hendri Hendrawan )* Dalam kehidupan berbangsa yang majemuk seperti Indonesia, demokrasi menjadi landasan utama dalam mengelola perbedaan dan keragaman. Demokrasi bukan hanya tentang kebebasan berpendapat, melainkan juga tentang tanggung jawab setiap warga negara untuk menjaga ketertiban dan menghormati hak orang lain. Dalam konteks ini, peran masyarakat menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa praktik…

Oleh: Hana Widya Saraswati Pemerintah semakin menegaskan komitmennya untuk memberantas praktik judi daring yang kini kian marak di ruang digital. Melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), langkah strategis berbasis teknologi mulai digalakkan demi menjaga masyarakat dari dampak destruktif aktivitas ilegal ini. Salah satu terobosan terbaru adalah dioperasikannya Sistem Analisis dan Monitoring (SAMAN) secara penuh pada…

Oleh : Rivka Mayangsari*) Pemerintah terus menegaskan komitmennya dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Kembali beroperasinya PT Gag Nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya, menjadi bukti bahwa aktivitas pertambangan dapat berjalan beriringan dengan regulasi lingkungan yang ketat. Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya pengawasan intensif terhadap aktivitas perusahaan ini, sehingga seluruh kegiatan…

Oleh: Elias Mandacan *) PT Gag Nikel kembali beroperasi di Pulau Gag, Raja Ampat, Papua Barat Daya sejak awal September 2025 setelah sebelumnya sempat dihentikan sementara pada Juni lalu. Pemerintah menetapkan sejumlah aturan ketat agar aktivitas pertambangan tersebut tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Presiden Prabowo Subianto juga memberikan arahan khusus kepada kementerian terkait untuk…

Oleh: Yandi Arya Adinegara)* Seiring dengan perkembangan zaman, salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh bangsa Indonesia dalam dunia pendidikan adalah kesenjangan akses terhadap teknologi. Hal ini menjadi masalah signifikan bagi daerah-daerah terpencil dan kelompok masyarakat yang hidup dalam garis kemiskinan. Namun, melalui program Sekolah Rakyat, yang saat ini tengah digalakkan oleh pemerintah, ada angin…

Oleh: Fakhri Muhamad)* Pemerintah menegaskan komitmennya dalam pembangunan sumber daya manusia melalui program Sekolah Rakyat. Program ini menjadi salah satu prioritas utama yang digagas sebagai upaya memberikan akses pendidikan yang layak dan merata, khususnya bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Dengan mengedepankan pemerataan kesempatan belajar, Sekolah Rakyat diharapkan menjadi investasi jangka panjang dalam mencetak generasi…

Oleh: Dewi Amara )* Langkah pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset mendapat sambutan positif dari berbagai kalangan. Regulasi ini dipandang sebagai instrumen hukum penting untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi, sekaligus memastikan negara memiliki landasan tegas dalam merampas aset hasil tindak pidana. Anggota Komisi III DPR, Nasir Djamil, menyatakan…

Oleh: Adrian Pratama )* Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset kembali menempati posisi penting dalam agenda politik nasional setelah gelombang demonstrasi besar-besaran pada akhir Agustus 2025. Salah satu poin utama dari tuntutan 17+8 yang disuarakan masyarakat adalah percepatan pembahasan RUU yang sejak 2009 belum pernah benar-benar diselesaikan. Situasi ini memberi tekanan sekaligus momentum baru bagi pemerintah…

Oleh: Sadewa Ananta )* Pemerintah Indonesia terus mendorong pencapaian swasembada energi melalui pengembangan energi terbarukan dan pemanfaatan sumber daya domestik secara optimal. Langkah ini menjadi bagian dari strategi untuk memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa kemandirian energi tidak hanya menekan defisit anggaran akibat subsidi bahan bakar…