Kategori: Opini

Oleh: Mahmud Sutramitajaya)* Pemerintah terus menaruh perhatian besar terhadap sektor pangan sebagai penopang utama ekonomi berkelanjutan. Salah satu langkah strategis yang kini digenjot adalah percepatan program swasembada beras melalui penambahan lahan pertanian dan pembangunan kawasan pangan. Target ambisius ini diyakini akan tercapai pada tahun ini, sejalan dengan visi memperkuat ketahanan pangan nasional. Deputi Bidang Keterjangkauan…

Oleh: Anggina Kuswandari* Ketahanan pangan adalah salah satu pilar utama dalam menjaga kedaulatan bangsa. Indonesia sebagai negara agraris memiliki potensi besar untuk menjadi lumbung pangan dunia, namun realitasnya selama beberapa dekade terakhir masih menghadapi tantangan serius berupa ketergantungan pada impor. Oleh karena itu, langkah pemerintah mempercepat swasembada pangan melalui ekstensifikasi lahan menjadi strategi penting yang…

Oleh : Naomi Leah Christine )* Gelombang demonstrasi yang berujung kerusuhan dalam beberapa pekan terakhir memunculkan kritik keras dari kalangan mahasiswa, pelajar, dan pemuda. Aliansi Solidaritas Rakyat Indonesia (ASRI) bersama Koalisi Nasional Perempuan Indonesia (KNPRI) menegaskan bahwa unjuk rasa merupakan hak konstitusional setiap warga negara, namun harus dijalankan dengan cara yang damai, tertib, dan bermartabat….

Oleh : Gema Iva Kirana )* Gelombang kerusuhan yang terjadi dalam aksi demonstrasi pada akhir Agustus 2025 meninggalkan luka mendalam bagi masyarakat. Aksi yang sejatinya merupakan ruang konstitusional untuk menyuarakan pendapat berubah menjadi peristiwa penuh kekerasan, perusakan, dan penjarahan. Situasi itu memunculkan desakan yang luas dari berbagai kelompok pemuda, pelajar, dan mahasiswa agar pemerintah dapat…

Oleh: Bayu Hidayat )* Keputusan Presiden RI Prabowo Subianto menyetujui pembentukan tim investigasi independen untuk menindaklanjuti tuntutan 17+8 rakyat menjadi sorotan publik sekaligus menuai apresiasi luas. Langkah ini dianggap sebagai bukti nyata bahwa pemerintah serius mendengarkan aspirasi masyarakat sekaligus berkomitmen menjaga keadilan dan demokrasi. Rangkaian kerusuhan pada 25, 28 dan 30 Agustus 2025 telah meninggalkan…

Oleh: Laras Natalia )* Keputusan Presiden RI Prabowo Subianto membentuk tim investigasi independen untuk menindaklanjuti tuntutan 17+8 yang disuarakan rakyat pasca demonstrasi besar pada Agustus 2025 mendapat sambutan luas dari berbagai kalangan. Publik menilai langkah tersebut menunjukkan sikap tegas sekaligus keterbukaan pemerintah dalam menyerap aspirasi masyarakat. Komitmen Presiden untuk menuntaskan persoalan ini tidak hanya dipandang…

Oleh: Bara Winatha*) Judi daring semakin nyata menjadi ancaman serius bagi kehidupan sosial, ekonomi, hukum, dan keamanan digital di Indonesia. Perkembangan teknologi yang pesat memang memberikan banyak manfaat, tetapi di sisi lain juga menghadirkan risiko besar ketika ruang digital dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menyebarkan praktik perjudian daring. Aktivitas ini bukan hanya merugikan secara finansial,…

Oleh: Indah Prameswari)* Presiden Prabowo Subianto menekankan pada aparat keamanan, yakni TNI dan Polri, untuk segera memulihkan stabilitas keamanan demi menjaga stabilitas nasional. Langkah ini dianggap penting agar aktivitas masyarakat tetap berjalan normal dan roda perekonomian nasional tidak terganggu. Situasi kericuhan saat aksi demonstrasi pada akhir Agustus lalu telah menimbulkan kegelisahan serta ketakutan yang meluas…

Oleh : Robby Purnomo )* Pemungutan Suara Ulang (PSU) merupakan proses demokrasi yang penting dalam memastikan kedaulatan rakyat tetap terjaga dan suara masyarakat benar-benar terakomodasi. Meski terdapat dinamika dalam pelaksanaan, sejauh ini situasi di lapangan dapat dikatakan relatif terkendali. Hal ini tidak terlepas dari kerja keras aparat keamanan, tokoh masyarakat, dan berbagai elemen yang terus…

Oleh : Tania Ditrajaga )* Gelombang dinamika politik yang mengemuka pasca pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di sejumlah daerah terbukti tidak mengurangi penerimaan masyarakat terhadap hasil pemilihan yang telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Baik di Kalimantan Tengah maupun Papua, proses demokrasi yang dijalankan sesuai koridor hukum dinilai telah menjadi penegasan bahwa mekanisme konstitusional tetap…