Kategori: Opini

Oleh: Bara Winatha*) Perampasan aset hasil tindak pidana telah lama menjadi perhatian publik, terutama ketika maraknya praktik korupsi, pencucian uang, hingga kejahatan terorganisir yang merugikan negara. Upaya menghadirkan regulasi yang mampu menjadi payung hukum progresif semakin mendesak seiring dengan aspirasi masyarakat dan kebutuhan hukum nasional yang terus berkembang. Pemerintah bersama DPR berkomitmen mendorong Rancangan Undang-Undang…

Oleh : Gavin Asadit )* Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada September 2025 mengambil langkah penting dengan memasukkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas. Kebijakan ini lahir di tengah meningkatnya tekanan publik, terutama melalui gelombang protes dan tuntutan masyarakat yang dikenal sebagai “17+8”. Publik menuntut respons nyata terhadap…

Oleh: Citra Anggraini Kerusuhan politik di Nepal pada September 2025 menjadi salah satu tragedi paling serius dalam sejarah negeri Himalaya tersebut. Aksi demonstrasi yang semula berangkat dari ketidakpuasan terhadap kebijakan pemblokiran media sosial berubah menjadi gelombang kemarahan massal. Massa bukan hanya menuntut pencabutan kebijakan, tetapi juga melampiaskan amarah dengan cara-cara brutal yang merugikan banyak pihak….

Oleh: Jaya Putra Suasana politik Nepal kembali bergejolak setelah aksi unjuk rasa besar-besaran melanda Kathmandu dan kota-kota lain pada awal September 2025. Aksi ini dipelopori anak muda Gen Z, yang marah atas kebijakan pemerintah memblokir 26 platform media sosial populer, mulai dari Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, hingga X. Pemerintah setempat beralasan pemblokiran dilakukan karena perusahaan…

*) Oleh : Ammar Aditya Pengungkapan sindikat judi daring internasional oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri merupakan capaian penting dalam menjaga stabilitas sosial dan keamanan digital di Indonesia. Kasus ini menegaskan bahwa praktik judi daring bukan sekadar hiburan ilegal, melainkan jaringan kejahatan transnasional yang mengancam ketertiban masyarakat. Dengan berkembangnya teknologi, modus pelaku kian kompleks,…

Oleh: Billa Utami )* Pemerintah Indonesia menunjukkan keseriusannya dalam memerangi praktik perjudian daring. Melalui berbagai kementerian dan lembaga, langkah-langkah konkret terus dilakukan, mulai dari pemblokiran situs, penindakan rekening yang terindikasi, hingga pemutusan alur pembayaran digital. Upaya ini dipandang sebagai bentuk tanggung jawab negara untuk melindungi masyarakat dari dampak buruk praktik ilegal yang semakin meresahkan. Kementerian…

Oleh : Ricky Rinaldi Situasi politik dan keamanan di Nepal dalam beberapa waktu terakhir menjadi pelajaran penting bagi negara lain, termasuk Indonesia. Gelombang unjuk rasa yang berujung pada aksi anarkis di Kathmandu memunculkan keprihatinan mendalam dari berbagai kalangan internasional. Mantan Ketua Mahkamah Agung Nepal Sushila Karki menilai bahwa bentrokan tersebut lahir dari lemahnya kewaspadaan publik…

Oleh : Garvin Reviano )* Dalam era keterhubungan global saat ini, setiap informasi yang beredar di ruang digital dapat dengan cepat membentuk persepsi publik, baik positif maupun negatif. Narasi tentang kerusuhan di Nepal menjadi contoh nyata bagaimana isu-isu regional dapat digiring menjadi provokasi yang berpotensi memengaruhi cara pandang masyarakat di negara lain, termasuk Indonesia. Situasi…

Oleh : Riky Afreza )* Pemerintah menegaskan bahwa reformasi pajak yang tengah disusun tidak hanya berorientasi pada kepentingan fiskal negara, tetapi juga mencerminkan aspirasi publik yang terangkum dalam tuntutan “17+8” dari kalangan pekerja dan pelaku usaha. Dalam beberapa bulan terakhir, wacana reformasi perpajakan sempat menuai pro dan kontra, terutama karena kekhawatiran akan beban tambahan bagi…

Oleh: Alexander Royce *) Sejak akhir Agustus 2025, gelombang aspirasi rakyat yang dikenal sebagai “17+8 Tuntutan Rakyat” menggema di berbagai kota di Indonesia. Aksi mahasiswa, buruh, serta elemen masyarakat sipil tidak hanya menuntut keringanan ekonomi dan penghentian fasilitas mewah pejabat, tetapi juga mendesak reformasi sistem perpajakan yang lebih adil, transparan, dan tidak membebani mereka yang…