Merawat Kondusivitas Papua Menyambut Natal dan Tahun Baru

Oleh: Sylvia Mote *) Menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, suasana kehidupan masyarakat di Papua mulai diwarnai oleh aktivitas keagamaan, sosial, dan kebersamaan. Momentum akhir tahun ini menjadi waktu yang dinantikan banyak pihak untuk beribadah, berkumpul dengan keluarga, serta merayakan pergantian tahun dalam suasana penuh sukacita. Agar seluruh rangkaian kegiatan tersebut dapat berlangsung dengan…

Read More

Menjaga Kondusivitas Papua Jelang Natal dan Tahun Baru sebagaiTanggung Jawab Bersama

Oleh: Elias Kogoya* Menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, komitmen menjagakeamanan dan ketertiban masyarakat di Tanah Papua semakin menguat. Momentum Natal dan pergantian tahun memiliki makna spiritual dan sosial yang mendalam bagimasyarakat Papua, sehingga membutuhkan suasana yang aman, damai, dan penuhkebersamaan. Kesadaran kolektif untuk menjaga kondusivitas tidak hanya menjadiharapan, tetapi telah diwujudkan dalam sikap dan pernyataan para tokohmasyarakat serta tokoh agama yang mengajak seluruh elemen masyarakat berperanaktif menciptakan kedamaian. Di Papua Tengah, tokoh masyarakat Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Derek Alom, menegaskan komitmen masyarakat Distrik Tembagapura dan Distrik Kimbeliuntuk mendukung aparat keamanan dalam menjaga stabilitas wilayah. Iamenyampaikan bahwa masyarakat memiliki tekad kuat agar perayaan Natal dan Tahun Baru dapat berlangsung dengan aman, tertib, dan penuh sukacita. Dukunganmasyarakat terhadap aparat keamanan dipandang sebagai wujud tanggung jawabbersama dalam menjaga keharmonisan sosial dan kenyamanan seluruh warga. Derek Alom juga menekankan pentingnya kewaspadaan masyarakat terhadapberbagai isu yang berpotensi mengganggu ketenangan. Menurutnya, ketenangandan rasa aman merupakan fondasi utama bagi kehidupan sosial yang sehat sertapintu masuk bagi pembangunan dan kemajuan daerah. Dengan terciptanya situasiyang kondusif, aktivitas keagamaan, ekonomi, dan sosial dapat berjalan optimal, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap proses pembangunan yang sedang berlangsung di Mimika dan wilayah Papua Tengah secara umum. Komitmen masyarakat Mimika untuk menjaga keamanan dari wilayah pesisir hinggapegunungan menunjukkan kuatnya semangat persatuan. Kesadaran bahwakeamanan bukan hanya tanggung jawab aparat, melainkan kewajiban bersamaseluruh warga, menjadi modal sosial yang sangat penting. Sinergi antara masyarakatdan aparat keamanan ini diharapkan mampu menjaga stabilitas wilayah selamarangkaian perayaan Natal dan Tahun Baru, sekaligus menjadi contoh positif bagidaerah lain di Papua. Dari sisi keagamaan, tokoh agama Tanah Papua, Pendeta Dr. Yones Wenda, turutmenyuarakan pentingnya menjaga kondusivitas menjelang Nataru. Iamenyampaikan dukungan penuh terhadap aparat keamanan dalam menjagastabilitas Papua agar umat Kristiani dapat menjalankan ibadah Natal dengankhusyuk dan masyarakat menyambut Tahun Baru dengan rasa aman. Pendeta Yones Wenda juga menekankan bahwa suasana damai akan memperkuat makna Natal sebagai perayaan kasih, persaudaraan, dan harapan bagi seluruh masyarakat Papua. Selain itu, Pendeta Yones Wenda mengajak seluruh lapisan masyarakat, mulai daritokoh adat, tokoh pemuda, hingga generasi muda, untuk menjaga persatuan dan kebersamaan. Dalam pandangannya, Papua yang aman dan harmonis merupakanprasyarat penting agar berbagai program pembangunan dan perhatian pemerintahpusat terhadap Papua dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagikesejahteraan masyarakat. Semangat menjaga kondusivitas juga terlihat jelas di Papua Barat…

Read More

Pemerintah Dorong Masyarakat Tidak Terpengaruh Provokasi 1 Desember

Oleh : Yohanes Wandikbo )* Menjelang 1 Desember, berbagai elemen masyarakat di Papua kembali menegaskan komitmen untuk menolak provokasi dan menjaga stabilitas daerah. Momentum yang kerap dimanfaatkan pihak tertentu untuk memicu kegaduhan kini dihadapi dengan pendekatan yang jauh lebih matang, terarah, dan selaras dengan kebijakan pemerintah dalam memperkuat keamanan serta harmoni sosial. Upaya menjaga situasi…

Read More

Langkah Terpadu Perkuat Ketahanan Pangan Papua: Produksi Meningkat, Pengawasan Diperketat

Jayapura – Ketahanan pangan Papua diperkuat melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga akademis, dan instansi pengawasan pangan. Pemkot Jayapura bekerja sama dengan Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar untuk mengembangkan sektor pertanian dan perikanan berbasis potensi lokal sebagai langkah strategis mewujudkan kemandirian pangan. “Ini merupakan komitmen kami dalam mendorong kemandirian ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan perikanan lokal…

Read More

Ketahanan Pangan Papua Melesat, Pemerintah Perkuat Modernisasi Pertanian dan Peran Petani Muda

PAPUA – Ketahanan pangan di Papua menunjukkan kemajuan signifikan seiring menguatnya arah pembangunan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pemerintah menjadikan ketahanan pangan sebagai pilar utama pembangunan melalui modernisasi pertanian, penguatan ekonomi lokal, dan transformasi digital yang kini menjangkau seluruh wilayah, termasuk Papua. Seluruh langkah percepatan ini berjalan…

Read More

Pemerintah Perkuat Ketahanan Pangan Papua untuk Dorong Kemandirian Wilayah

Oleh : Loa Murib Upaya memperkuat ketahanan pangan di Papua semakin menunjukkan arah yang semakinprogresif. Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah, lembaga akademis, dan otoritasmoneter terus memperkuat koordinasi untuk memastikan Papua mampu mencapaikemandirian pangan yang menjadi prasyarat bagi kesejahteraan masyarakat. Dalam konteksini, ketahanan pangan bukan hanya persoalan kecukupan produksi, tetapi juga menyangkutstabilitas harga, pemanfaatan teknologi, transformasi ekonomi lokal, hingga penguatankapasitas pelaku utama di sektor pertanian. Papua memiliki potensi lahan yang luas dan subur, namun belum sepenuhnya dioptimalkan. Karena itu, penguatan kebijakan dan sinergimultipihak menjadi kunci untuk membawa Papua menuju masa depan pangan yang mandiri, tangguh, dan berdaya saing. Salah satu langkah strategis yang mendapat perhatian adalah pemanfaatan dana OtonomiKhusus (Otsus) untuk memperkuat sektor pertanian. Komisi IV DPR RI menilai bahwa dana Otsus yang cukup besar harus menjadi modal utama bagi percepatan pembangunan pertanianberbasis lokal. Menurut pandangan Riyono dari Komisi IV DPR RI, potensi penguatanketahanan pangan melalui dana Otsus akan sangat bergantung pada komitmen politikpemerintah daerah dalam memberikan pendampingan kepada petani. Ia menekankan bahwajumlah petani di Papua masih relatif sedikit akibat faktor kultur dan minimnyapendampingan. Padahal, tanah Papua memiliki kesuburan yang tinggi dan mampu memenuhikebutuhan pangan sendiri tanpa harus terlalu bergantung pada pasokan dari luar daerah. Pandangan tersebut menggambarkan bahwa kebijakan yang tepat dan terarah sangat diperlukan untuk memperkuat peran petani lokal sebagai aktor utama pembangunan panganPapua. Komitmen memperkuat pangan lokal juga terlihat dari langkah Pemerintah Kota Jayapura yang menggandeng Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar dalam membangun model pertanian dan perikanan modern. Kolaborasi ini mencerminkan bahwa peningkatanproduktivitas membutuhkan dukungan keilmuan dan teknologi yang mampu memberikaninovasi di tingkat akar rumput. Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Saru menyampaikan bahwapengembangan dilakukan melalui lima lokasi proyek percontohan pertanian dengankomoditas strategis seperti cabai besar, cabai kecil, jagung, semangka, dan tomat. Program ini telah menunjukkan perkembangan signifikan berkat pemeliharaan rutin, bahkan hasilpanen awal ditargetkan sudah dapat dilakukan pada akhir 2025. Selain itu, sektor perikananjuga menjadi sasaran dengan adanya uji coba budidaya kepiting soka, ikan bubara, udang air tawar, serta ikan nila yang menunjukkan perkembangan positif. Rektor Unhas Jamaluddin Jompa menegaskan komitmen lembaganya untuk menyediakan sumber daya manusia terbaikguna mendukung penguatan pertanian dan perikanan daerah. Pandangan ini menegaskanbahwa transformasi pangan di Papua membutuhkan dukungan ilmiah dan teknologi yang relevan. Penguatan ketahanan pangan Papua tidak dapat dipisahkan dari stabilitas harga sebagaibagian dari pengendalian inflasi pangan. Bank Indonesia (BI) Papua melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) 2025 telah menunjukkan capaian konkret. Kepala Perwakilan BI Papua Faturrahman menyampaikan bahwa inflasi di Papua saat initerkendali pada level yang rendah dan stabil, jauh di bawah sasaran nasional. Stabilitas inididukung oleh berbagai kegiatan strategis seperti 402 kali Gerakan Pangan Murah (GPM) sepanjang Januari–Oktober 2025, pelatihan Good…

Read More

Pemerintah Dorong Transformasi Pertanian Guna Penguatan Ketahanan Pangan Papua

Oleh : Yohanes Wandikbo )* Ketahanan pangan Papua menjadi lebih progresif seiring menguatnya arah pembangunan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pemerintah menempatkan ketahanan pangan sebagai pilar utama pembangunan nasional melalui pendekatan modernisasi pertanian, penguatan ekonomi lokal, dan transformasi digital di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Papua sebagai salah satu episentrum…

Read More

Akselerasi Pembangunan Faskes dan Program CKG Jadi Tonggak KemajuanKesehatan Papua

Oleh: Andreas Wanimbo* Peningkatan layanan kesehatan di Papua kini memasuki fase yang semakin progresif melaluipenguatan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) dan percepatan pembangunan fasilitaskesehatan di berbagai wilayah. Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah pusatdan daerah menempatkan kesehatan masyarakat sebagai prioritas utama pembangunan, sejalan dengan upaya mewujudkan kesejahteraan dan pemerataan layanan publik di Tanah Papua. Program dan kebijakan yang terus digulirkan ini memperlihatkan bahwa Papua sedang bergerak ke arah ekosistem kesehatan yang jauh lebih inklusif, modern, dan adaptifterhadap kebutuhan warganya. Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, menjadi salah satu tokoh yang mendorong kuatpercepatan penguatan layanan kesehatan. Ia menilai bahwa pembangunan fasilitas kesehatanbaru dan peningkatan sarana yang sudah ada merupakan langkah strategis dalam memastikanseluruh masyarakat Papua mendapatkan pelayanan yang berkualitas. Penataan dan pembangunan rumah sakit, laboratorium kesehatan, serta penyediaan alat-alat medis modern dipandangnya sebagai bagian integral dari transformasi sektor kesehatan Papua. Sikap inimencerminkan optimisme bahwa percepatan pembangunan akan memperkuat fondasipelayanan rujukan, sekaligus memberikan standar layanan yang lebih tinggi bagi masyarakatdi berbagai kabupaten dan kota. Pemerintah pusat melalui Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin turut memberikanperhatian besar terhadap Papua. Ia memastikan bahwa seluruh usulan pembangunan fasilitaskesehatan dan permintaan alat medis dari Pemerintah Provinsi Papua akan ditindaklanjutisecara terarah. Respons ini menunjukkan bahwa Papua tidak hanya diprioritaskan dalampembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga dalam penyediaan alat kesehatan vital yang mendukung layanan diagnostik modern seperti MRI, CT-Scan, hingga peralatan bedah saraf. Dengan dukungan penuh dari pemerintah pusat, pembangunan fasilitas kesehatan di Papua menjadi bagian dari langkah besar untuk memperkuat layanan kesehatan nasional secaramenyeluruh. Kemajuan layanan kesehatan juga tampak nyata di wilayah Papua Pegunungan. Kepala Dinas Kesehatan Isak Yikwa menegaskan bahwa penyediaan ambulans baru merupakan buktikomitmen pemerintah dalam meningkatkan kecepatan dan jangkauan layanan kesehatan. Fasilitas ini memungkinkan masyarakat di wilayah pegunungan memperoleh penangananyang lebih cepat, termasuk dalam situasi darurat. Penambahan ambulans untuk RSUD Wamena dan Klinik Kalvari memperkuat pelayanan pasien rujukan serta penangananpenyakit tertentu, termasuk HIV-AIDS, yang membutuhkan layanan berkesinambungan. Langkah ini menunjukkan bahwa transformasi kesehatan Papua tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pada penguatan sistem pelayanan lapangan. Sementara itu, efektivitas program CKG mulai terasa langsung oleh masyarakat. Di Manokwari, Plt Kepala Dinas Kesehatan Marthen Rantetampang menilai tingginyapartisipasi masyarakat dalam program ini sebagai indikator kesadaran kesehatan yang semakin meningkat. Antusiasme warga yang mencapai lebih dari delapan ribu pesertamencerminkan keberhasilan pendekatan preventif yang digalakkan pemerintah. Ia juga menilai bahwa penguatan Integrasi Layanan Primer (ILP) akan semakin memperkokohstruktur layanan kesehatan di tingkat puskesmas, memastikan masyarakat mendapatkanpemeriksaan yang konsisten dan terarah. Papua Barat Daya mencatat capaian lebih tinggi melalui pemanfaatan program CKG yang telah menjangkau lebih dari dua puluh satu ribu jiwa. Plt Kepala Dinas Kesehatan Jan Pieter Kambu memandang hal ini sebagai bukti nyata bahwa masyarakat semakin percaya pada layanan kesehatan yang disediakan pemerintah. Ia menegaskan bahwa keberhasilan CKG menunjukkan bahwa pendekatan kesehatan berbasis komunitas berjalan dengan baik dan mampu menjadi fondasi menuju target kesehatan jangka panjang, termasuk visi Indonesia…

Read More

Pemerintah Percepat Transformasi Kesehatan Papua Lewat CKG dan Digitalisasi Layanan

Oleh: Sylvia Mote *) Pemerintah terus memperkuat layanan kesehatan di Papua melalui program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang sejak 2024 menjadi salah satu instrumen utamapeningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Program ini hadir untuk memperluaspemeriksaan kesehatan preventif, meningkatkan deteksi dini penyakit, sertamemperkuat peran puskesmas sebagai garda depan pelayanan kesehatan. Dengancakupan yang semakin luas, CKG memperlihatkan bahwa pendekatan pemerintahterhadap kesehatan masyarakat Papua kini lebih adaptif dan berorientasi pada pemerataan layanan. Di Kabupaten Manokwari, tingginya partisipasi masyarakat dalam program inimenunjukkan keberhasilan kebijakan kesehatan berbasis komunitas. Berdasarkandata Dinas Kesehatan Manokwari, hingga November 2025 tercatat 8.343 warga telahmemanfaatkan layanan CKG dari total 10.233 pendaftar. Plt Kepala Dinas Kesehatan Manokwari, Marthen Rantetampang, menjelaskan bahwa angka pemanfaatansebesar 81,53 persen memperlihatkan meningkatnya kesadaran masyarakat akanpentingnya rutin memeriksakan kesehatan. Penjelasan ini memperlihatkan bahwaprogram pemerintah tidak hanya hadir sebagai layanan tambahan, tetapi menjadikebutuhan masyarakat karena manfaatnya dapat dirasakan secara langsung. Pemerintah Kota Jayapura juga menunjukkan capaian yang impresif. Melalui laporanPlt Kepala Dinas Kesehatan Kota Jayapura, Drg. Juliana Napitupulu, sekitar 88.000 warga telah menjalani pemeriksaan kesehatan gratis. Capaian ini menempatkanJayapura sebagai wilayah dengan cakupan CKG tertinggi di seluruh Papua. MenurutDrg. Juliana, temuan utama dalam pemeriksaan adalah tingginya kasus malaria dan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), disusul penyakit tidak menular seperti asamurat, hipertensi, kolesterol, dan gula darah. Informasi ini memberikan gambaranbahwa CKG tidak hanya menjadi sarana pemeriksaan, tetapi juga alat pemetaankesehatan masyarakat untuk menetapkan intervensi pemerintah yang tepat sasaran. Temuan terhadap penyakit dominan memperkuat pentingnya pendekatan preventifdalam sistem kesehatan Papua. Pemerintah melihat bahwa deteksi dini penyakitmelalui CKG sangat membantu menurunkan risiko komplikasi dan memaksimalkanefektivitas penanganan. Pemerintah daerah juga menilai bahwa CKG mampumenjadi instrumen strategis dalam penyuluhan pola hidup bersih, peningkatansanitasi lingkungan, serta penguatan edukasi gizi. Dengan data yang semakinlengkap, pemerintah dapat merancang kebijakan kesehatan yang lebih terukursesuai karakteristik wilayah dan kebutuhan masyarakat. Selain memperkuat layanan pemeriksaan, pemerintah juga mendorong transformasipelayanan melalui digitalisasi. Pengalaman warga Jayapura, Wehelmina Kbarek, mencerminkan manfaat integrasi layanan kesehatan dengan aplikasi Mobile JKN. Iamenyampaikan bahwa pelayanan kini jauh lebih mudah karena cukup menunjukkanKTP tanpa perlu membawa kartu fisik KIS. Selain itu, melalui Mobile JKN masyarakatdapat mengecek kepesertaan, mendaftar antrean secara daring, memantau kartudigital, hingga memastikan fasilitas kesehatan rujukan. Transformasi digital inimempermudah masyarakat mengakses layanan, terutama bagi warga yang tinggal di kawasan perkotaan Papua dengan mobilitas tinggi. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Jayapura, Hernawan Priyastomo, menjelaskanbahwa sistem JKN memastikan peserta, khususnya Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dibiayai pemerintah, dapat memperoleh pelayanan tanpa hambatanadministratif, terutama dalam kondisi kegawatdaruratan. Hal ini menegaskan bahwapeningkatan layanan kesehatan di Papua bukan hanya melalui program pemeriksaanrutin, tetapi juga pembenahan sistem jaminan kesehatan yang memberikanperlindungan finansial dan akses layanan yang lebih merata. Integrasi antara CKG dan JKN menjadi bentuk konkret bagaimana pemerintah memperkuat fondasikesehatan masyarakat melalui pendekatan komprehensif. Peningkatan akses layanan kesehatan juga terlihat dari penambahan jam pelayananpuskesmas, peningkatan kualitas fasilitas, serta penugasan tenaga medis pada wilayah-wilayah padat penduduk. Kebijakan ini menunjukkan orientasi pemerintahyang tidak hanya menghadirkan layanan, tetapi memastikan layanan tersebut dapatdimanfaatkan optimal oleh masyarakat….

Read More

Program CKG dan Percepatan Pembangunan Faskes Perkuat Akses Kesehatan Masyarakat Papua

JAYAPURA – Upaya peningkatan kesehatan di Tanah Papua terus menunjukkan perkembangan melalui percepatan pembangunan fasilitas kesehatan serta perluasan layanan Cek Kesehatan Gratis (CKG). Pemerintah pusat dan daerah berkolaborasi untuk memastikan masyarakat memperoleh pelayanan yang merata, terutama di wilayah yang selama ini terkendala akses dan sarana medis. Gubernur Papua Matius D. Fakhiri menegaskan perlunya percepatan pembangunan…

Read More