Dukungan Gizi Gratis untuk Anak di Wilayah Terpencil Melalui MBG
Oleh: Edward Likhumahuwa (*
Upaya pemerintah memperluas jangkauan layanan gizi bagi anak dan balita di wilayah terpencil melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi langkah strategis yang patutdiapresiasi. Dalam konteks pemerhati kesehatan anak, ketersediaan gizi yang cukup dan merata bukan hanya berkaitan dengan pengurangan angka stunting, tetapi juga menyangkutmasa depan generasi Indonesia. Program MBG memberikan intervensi konkret untukmenjamin hak dasar anak: mendapatkan makanan bergizi yang layak, terutama bagi merekayang tinggal di daerah yang sulit dijangkau.
Salah satu fondasi penting program ini adalah kehadiran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menegaskan bahwapemerintah telah membangun 8.200 SPPG di berbagai wilayah terpencil sebagai pusatdistribusi layanan MBG. Langkah ini dirancang agar akses masyarakat terhadap makananbergizi semakin merata. Selain pembangunan yang sudah rampung, terdapat 4.700 unit SPPG yang masih dalam proses dan sekitar 170 unit ditargetkan selesai pada Desember 2025. Pembangunan layanan ini menunjukkan bahwa komitmen pemerintah tidak berhenti pada perencanaan; implementasinya terus berprogres dengan skala yang signifikan.
Dadan menjelaskan bahwa jumlah penerima manfaat MBG di wilayah terpencil saat inimencapai sekitar 3 juta orang, bagian dari total 47,2 juta penerima manfaat di seluruhIndonesia. Target yang lebih besar telah disiapkan: BGN optimistis dapat menjangkau 82,9 juta penerima manfaat pada Maret atau April 2026. Target ini bukan sekadar angka, melainkan cerminan tekad pemerintah untuk memperluas perlindungan gizi bagi semuakalangan, termasuk masyarakat yang berada di lingkungan geografis paling menantang.
Di level kebijakan nasional, komitmen pemerintah semakin dipertegas melalui arahanMenteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan. Zulhas menyatakan bahwa pemerintahakan mempercepat pembangunan SPPG di wilayah 3T—tertinggal, terdepan, dan terluar. Percepatan ini penting mengingat ketimpangan akses pangan berkualitas masih menjadiproblem klasik di Indonesia. Daerah 3T selama ini menghadapi tantangan infrastruktur, keterbatasan tenaga layanan kesehatan, serta distribusi bahan pangan yang tidak stabil. Dengan percepatan pembangunan SPPG, hambatan tersebut dapat diminimalkan sehinggaanak-anak di wilayah paling rentan sekalipun memperoleh hak yang sama untuk tumbuhsehat.
Kolaborasi dengan sektor swasta juga memainkan peran penting dalam memastikankeberlanjutan program MBG. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (Gapembi), Alven Stony, menyampaikan bahwa pihaknya menggandeng Kamar DagangIndonesia (Kadin) untuk memperluas keterlibatan UMKM dalam penyediaan dapur dan layanan makanan bergizi. Kolaborasi ini tidak hanya menyasar anak-anak sekolah darijenjang PAUD hingga SMA, tetapi juga mencakup ibu hamil dan ibu menyusui, dua kelompok yang membutuhkan intervensi gizi tinggi.
Menurut Alven, pelibatan UMKM menciptakan efek ganda: memperluas akses masyarakatterhadap layanan gizi sekaligus menggerakkan roda perekonomian lokal. Melalui model ini, UMKM tidak hanya menjadi mitra penyedia pangan, tetapi juga mendapatkan kesempatanuntuk naik kelas. Gapembi dan Kadin memastikan adanya pendampingan menyeluruh, mulaidari pengelolaan rantai pasok, pemenuhan standar kebersihan, hingga kualitas pangan yang harus sesuai standar kesehatan. Dengan dukungan pendampingan ini, UMKM mampumenghasilkan makanan yang sehat, aman, dan terjangkau serta layak diberikan kepada anak-anak dan kelompok rentan.
Di tingkat daerah, berbagai pemerintah provinsi juga menunjukkan komitmen kuat dalammemperkuat layanan MBG. Di Maluku, misalnya, Plh Sekretaris Daerah Maluku, KasrulSelang, menyampaikan bahwa Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa telah menerbitkan SK Nomor 2145 Tahun 2025 tentang Pembentukan Satgas MBG. Pembentukan satgas inimemiliki tujuan strategis: memastikan penyaluran MBG berjalan dengan baik dan dapatdirasakan oleh seluruh masyarakat, termasuk masyarakat di wilayah terpencil. Kasrulmenegaskan bahwa gubernur menginstruksikan agar setiap program, baik dari pemerintahpusat maupun provinsi, tidak boleh berhenti di atas kertas tetapi harus memberikan manfaatnyata.
Hal yang lebih penting, Kasrul menekankan bahwa seluruh anak dan ibu hamil di Maluku, termasuk yang tinggal di pulau-pulau kecil dan wilayah sulit akses, harus dapat menikmatiprogram MBG. Pernyataan ini menegaskan bahwa pemerataan gizi merupakan kewajibannegara dalam menjamin generasi masa depan tumbuh lebih sehat, cerdas, dan kuat. Di provinsi yang berciri kepulauan seperti Maluku, layanan MBG memiliki tantangan logistikyang lebih besar. Karena itu, kehadiran Satgas MBG berfungsi untuk menjamin koordinasilintas instansi berjalan lebih baik, mulai dari distribusi bahan pangan, edukasi gizi, hinggapemantauan dampak.
Keseluruhan langkah pemerintah dan kolaborasi lintas sektor ini menunjukkan bahwa agenda pemenuhan gizi bukan hanya program teknis, melainkan kebijakan strategis untukmeningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Pemenuhan gizi anak-anak di wilayah terpencil berarti memberikan kesempatan yang lebih setara bagi mereka untukbertumbuh dan berkontribusi bagi negeri.
Kini, keberhasilan program MBG tidak hanya ditentukan oleh pemerintah pusat atau daerah, tetapi juga oleh dukungan publik. Distribusi MBG ke wilayah terpencil merupakan wujudnyata pemerataan gizi sebagai hak dasar setiap anak Indonesia. Saat negara terus memperluasinfrastruktur dan layanan gizi, masyarakat, pelaku usaha, dan komunitas lokal perlu turutmendukung agar setiap anak, ibu hamil, dan keluarga di wilayah terpencil dapat menikmatimanfaat MBG. Dengan bergandengan tangan, kita dapat mewujudkan generasi Indonesia yang lebih sehat, kuat, dan siap menghadapi masa depan.
(* Penulis merupakan Pemerhati Gizi Anak dan Balita asal Maluku