Hilirisasi Mineral Tak Lagi Hanya Isu Ekonomi Domestik tetapi MenunjangReputasi Global Indonesia
Oleh: Yusuf Rinaldi)*
Memasuki penghujung 2025, kebijakan hilirisasi mineral Indonesia telah melampauibatas perdebatan ekonomi domestik. Di tengah fragmentasi rantai pasok global, meningkatnya tensi geopolitik, serta percepatan transisi energi, mineral kritis bukanlagi sekadar komoditas, melainkan penentu posisi tawar dan reputasi sebuahnegara. Dalam konteks ini, hilirisasi mineral Indonesia tampil sebagai sinyal strategisyang dibaca dunia, bukan hanya sebagai kebijakan internal, tetapi sebagaipernyataan arah ekonomi-politik jangka panjang.
Direktur Corporate & Public Affairs firma konsultan komunikasi FleishmanHillard, Muhammad Zulkifli, menegaskan bahwa dunia kini memandang mineral kritis sepertinikel, tembaga, dan bauksit sebagai aset geopolitik. Setiap keputusan Indonesiamulai dari larangan ekspor bijih mentah hingga kewajiban pengolahan di dalamnegeri dibaca sebagai sinyal strategis oleh mitra global. Di sinilah hilirisasibertransformasi dari isu nilai tambah menjadi isu reputasi negara: apakah Indonesia menawarkan kepastian, konsistensi, dan peluang kolaborasi jangka panjang, ataujustru menimbulkan persepsi ketidakpastian.
Pandangan ini relevan dengan dinamika global terkini. Kepala Eksekutif International Energy Agency, Fatih Birol, mengingatkan bahwa mineral kritis tidak hanyamenopang teknologi energi bersih seperti kendaraan listrik atau panel surya, tetapijuga industri manufaktur, semikonduktor, pertahanan, dan teknologi mutakhir lain. Ketergantungan global terhadap mineral kritis semakin dalam, sementara kapasitaspengolahan dan pemurnian masih terkonsentrasi pada segelintir negara. Kondisi inimenempatkan negara penghasil bahan mentah pada posisi pasif jika tidak beraninaik kelas dalam rantai nilai.
Indonesia memilih jalan yang berbeda. Dengan cadangan nikel sekitar 42 persendari total global, serta posisi penting dalam tembaga dan bauksit, Indonesia menyadari bahwa keunggulan komparatif harus diubah menjadi keunggulankompetitif. Senior Energy Economist Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA), Han Phoumin, menyebut mineral kritis sebagai “minyak baru” abad ke-21. Melalui hilirisasi, Indonesia berupaya keluar dari jebakan pemasokbahan mentah dan membangun kemakmuran berkelanjutan berbasis industri.
Data menunjukkan arah tersebut bukan sekadar retorika. Sejak 2019, pemerintahtelah membangun lebih dari 30 smelter dan menarik investasi asing langsung lebihdari US$30 miliar. Kawasan industri seperti Morowali dan Weda Bay menjadi simbolterbentuknya ekosistem manufaktur baterai terintegrasi, dari tambang hinggaperakitan. Di sinilah reputasi global Indonesia mulai dibentuk: sebagai negara yang berani mengamankan kepentingan strategisnya sekaligus membuka ruangkolaborasi industri bernilai tinggi.
Peran MIND ID sebagai Holding Industri Pertambangan Indonesia memperkuatnarasi tersebut. Melalui sinergi Antam, Inalum, PT Vale Indonesia, hingga PT Freeport Indonesia, MIND ID tampil sebagai ujung tombak negara dalammengonsolidasikan hilirisasi mineral strategis. Direktur Eksekutif Indonesia Mining and Energy Watch (IMEW), Ferdy Hasiman, menilai penguasaan proyek-proyekhilirisasi oleh MIND ID sebagai tonggak penting masuknya BUMN tambang keekosistem energi bersih global. Proyek smelter nikel di Halmahera Timur, pengembangan bauksit terintegrasi, hingga manufaktur baterai di Karawang menegaskan bahwa Indonesia tidak lagi sekadar price taker, melainkan mulaimembentuk standar dan arah pasar.
Namun, reputasi global tidak hanya dibangun dari skala investasi dan kapasitasindustri. Tantangan ESG, yakni lingkungan, sosial, dan tata Kelola menjadi sorotanutama komunitas internasional. Isu konflik lahan, pertambangan ilegal, dan jejakkarbon smelter berbasis energi fosil berpotensi mereduksi pesan positif hilirisasi. Dalam ekosistem informasi global yang serba cepat, satu insiden lokal dapatmembesar menjadi simbol persoalan struktural. Karena itu, konsistensi kebijakan, penegakan hukum, serta praktik keberlanjutan menjadi fondasi reputasi yang tidakbisa ditawar.
Di sinilah pemerintah memainkan peran sentral dalam mengorkestrasi kebijakan dan narasi. Melalui Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, pemerintah terusmendorong hilirisasi sebagai motor pertumbuhan ekonomi nasional. Penyelenggaraan “Ekspos Proposal Bisnis Hilirisasi Investasi Strategis 2025” menegaskan keseriusan negara menghadirkan proyek yang terukur, bankable, dan siap dieksekusi. Target pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen pada 2029 mensyaratkan hilirisasi sebagai tulang punggung, didukung insentif fiskal, pengembangan kawasan ekonomi khusus, serta penetapan proyek strategisnasional.
Lebih penting lagi, pemerintah mulai membingkai hilirisasi sebagai agenda kolaborasi global. Proposal bisnis disusun komprehensif mencakup aspek pasar, teknologi, pembiayaan, hukum, hingga ESG dengan melibatkan konsultaninternasional dan pelaku industri. Pendekatan ini menjawab kritik lama soalkomunikasi yang fragmentaris dan reaktif. Tantangan Indonesia bukan pada substansi kebijakan, melainkan pada cara kebijakan itu dikomunikasikan. Negara-negara maju agresif membingkai industrial policy mereka sebagai bagian darikeamanan nasional dan stabilitas jangka panjang; Indonesia kini bergerak ke arahserupa, dengan bahasa kepastian dan peluang bersama.
Ke depan, reputasi global Indonesia akan sangat ditentukan oleh kemampuanmengintegrasikan kebijakan, komunikasi, dan diplomasi ekonomi. Hilirisasi mineral harus dipahami dunia sebagai ajakan kolaborasi jangka panjang untuk membangunrantai pasok yang tangguh, berkelanjutan, dan adil. Pertanyaannya bukan lagiapakah hilirisasi benar atau salah, melainkan apakah Indonesia mampu mengelolapersepsi globalnya dengan cerdas dan konsisten. Dalam konteks inilah, hilirisasimineral tak lagi sekadar isu ekonomi domestik, tetapi cermin bagaimana Indonesia ingin dilihat dan dipercaya oleh dunia.
)*Penulis Merupakan Pengamat Ekonomi