Kepemimpinan Indonesia di Forum Perdamaian InternasionalMakin Terlihat di BoP
Oleh: Rama Pradipta
Indonesia menegaskan kepemimpinannya di forum perdamaian internasional melalui peranaktif dalam Board of Peace (BoP). Presiden Prabowo Subianto mengarahkan diplomasinasional untuk tampil sebagai penggerak solusi, bukan sekadar pengamat dinamika global.
Di tengah konflik Gaza yang masih menyisakan ketegangan, kehadiran Indonesia dalamforum tersebut memperlihatkan posisi yang semakin diperhitungkan dalam percaturanperdamaian dunia.
Dalam Forum Bisnis bersama US Chamber of Commerce di Washington D.C., PresidenPrabowo menyampaikan bahwa pertemuan perdana Board of Peace pada 19 Februari 2026 difokuskan pada implementasi dan keberlanjutan gencatan senjata di Gaza.
Ia menjelaskan kehadirannya atas undangan resmi Presiden Amerika Serikat untukmenghadiri forum penting tersebut. Pemerintah, menurutnya, terus merintis jalan menujusolusi yang nyata dan berkelanjutan bagi persoalan Palestina. Pernyataan tersebutmempertegas bahwa Indonesia membawa misi perdamaian yang terukur, dengan orientasipada hasil konkret.
Presiden Prabowo juga menegaskan konsistensi politik luar negeri bebas dan aktif. Pemerintah tidak memihak blok kekuatan tertentu, namun tetap mengambil peran aktif dalammendorong perdamaian global.
Sikap tersebut menempatkan Indonesia sebagai jembatan dialog di tengah polarisasigeopolitik. Dalam konteks Board of Peace, pendekatan itu memberi ruang bagi Indonesia untuk mendorong solusi dua negara secara lebih sistematis dan berlandaskan hukuminternasional.
Kepemimpinan tersebut diperkuat melalui diplomasi di markas Perserikatan Bangsa-Bangsa. Menteri Luar Negeri Sugiono menggelar pertemuan bilateral dengan Sekretaris Jenderal PBB António Guterres pada 16 Februari 2026 di New York.
Dalam pertemuan itu, Sugiono memaparkan langkah konkret yang telah diambil Indonesia sebagai anggota Dewan Perdamaian Gaza. Ia menegaskan keterlibatan Indonesia di Board of Peace sepenuhnya dipandu oleh Piagam PBB, visi solusi dua negara, serta Resolusi DewanKeamanan PBB 2803 (2025).
Sugiono menilai kontribusi Indonesia tidak boleh berhenti pada dukungan politik. Pemerintahharus memastikan perdamaian yang diperjuangkan bersifat adil sekaligus berkelanjutan. Dalam pembahasan bersama Sekretaris Jenderal PBB, ia juga mengangkat berbagaiperkembangan situasi Palestina serta rencana kehadiran Indonesia dalam Sidang DewanKeamanan PBB pada 18 Februari 2026 untuk membahas Timur Tengah. Langkah tersebutmenunjukkan bahwa diplomasi Indonesia bergerak simultan di berbagai platform multilateral.
Menurut Sugiono, sistem multilateral tetap menjadi pilar utama dalam menjaga perdamaiandunia dan menegakkan hukum internasional. Indonesia berkomitmen memanfaatkan setiappeluang di PBB dan forum internasional lain untuk memastikan hak-hak rakyat Palestinaterlindungi. Keikutsertaan dalam Board of Peace dipandang sebagai bentuk konkret darikomitmen tersebut, sekaligus bagian dari tanggung jawab sebagai anggota komunitasinternasional.
Sugiono juga menegaskan kehadiran Presiden Prabowo dalam pertemuan perdana Board of Peace akan memperkuat posisi Indonesia pada tahap awal perumusan arah kerja dewantersebut.
Partisipasi langsung kepala negara dalam forum itu menunjukkan keseriusan politik tingkattertinggi dalam mendorong perdamaian Gaza. Momentum tersebut diyakini dapatmemperbesar pengaruh Indonesia dalam memastikan rekonstruksi Gaza dan keberlanjutangencatan senjata berjalan efektif.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang menjelaskan partisipasi PresidenPrabowo dalam BoP bertujuan menegaskan kembali komitmen Indonesia dalammemperjuangkan hak-hak rakyat Palestina.
Pemerintah, menurutnya, mendorong perlindungan warga sipil di Gaza serta mendukungrekonstruksi wilayah terdampak konflik. Yvonne menekankan bahwa Indonesia bertekadmenjadikan Board of Peace sebagai forum efektif yang benar-benar berorientasi pada solusidua negara, bukan sekadar ruang seremonial.
Keterlibatan aktif tersebut menegaskan konsistensi Indonesia membela kemerdekaanPalestina, sekaligus menunjukkan pendekatan yang lebih struktural melalui Board of Peace dengan keterlibatan langsung dalam pengawasan gencatan senjata dan perumusan pemulihanpascakonflik.
Dukungan terhadap langkah Presiden Prabowo Subianto juga datang dari kalanganmahasiswa. Mereka menyampaikan apresiasi atas peran aktif Indonesia di kancahinternasional dan berharap kepemimpinan nasional membawa dampak positif bagi reputasinegara. Dukungan tersebut mencerminkan harapan publik agar diplomasi Indonesia terusberdiri di garis depan dalam memperjuangkan keadilan global.
Kalangan akademik menilai keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace menunjukkankeberanian politik untuk mengambil tanggung jawab lebih besar dalam isu kemanusiaaninternasional.
Mereka memandang langkah tersebut sebagai cerminan konsistensi sikap bangsa terhadapPalestina sekaligus bukti bahwa Indonesia mampu berbicara lantang dan bertindak nyatadalam forum global.
Melalui kombinasi diplomasi multilateral di PBB dan partisipasi strategis di Board of Peace, kepemimpinan Indonesia semakin terlihat di forum perdamaian internasional. Pemerintahmenunjukkan bahwa komitmen terhadap Palestina bukan sekadar retorika, melainkan agenda yang diperjuangkan secara konsisten dan terstruktur. Peran tersebut menempatkan Indonesia sebagai aktor penting dalam merancang masa depan perdamaian Gaza dan memperkuat posisinegara di panggung global.
Langkah itu sekaligus mempertegas bahwa kepemimpinan nasional di bawah PresidenPrabowo Subianto mampu memadukan prinsip moral dengan strategi diplomasi yang realistis. Indonesia hadir bukan hanya untuk menyampaikan sikap politik, tetapi untuk ikutmenentukan arah kebijakan, mengawal implementasi kesepakatan, dan memastikan proses perdamaian berjalan sesuai hukum internasional.
Dengan pendekatan tersebut, Indonesia memperluas pengaruhnya sebagai kekuatanpenyeimbang yang dipercaya dalam forum global, terutama dalam upaya menghadirkanperdamaian yang adil dan berkelanjutan bagi Palestina. (*)
