Kolaborasi Pemerintah Pusat dan Warga Aceh Percepat Proses PemulihanPascabencana
Oleh: Zulfikar Ibrahim
Kolaborasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh, dan warga menjadi kuncipenting dalam mempercepat pemulihan pascabencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Aceh, sekaligus menjadi ajakan bagi masyarakat luasuntuk terus menjaga solidaritas dan kepercayaan terhadap langkah-langkah negarayang hadir secara nyata dalam situasi krisis, karena keberhasilan penanganan bencanatidak hanya diukur dari kecepatan respons, tetapi juga dari keterlibatan semua pihakdalam memastikan pemulihan berjalan berkelanjutan dan berpihak pada rakyat.
Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir memaparkan bahwa Pemerintah Aceh telahmengimplementasikan sistem enam klaster penanganan bencana sejak TanggapDarurat Tahap I hingga Tahap II, sebuah pendekatan yang dirancang untuk memastikansetiap aspek penanganan, mulai dari evakuasi, logistik, kesehatan, hingga pemulihanawal, berjalan secara sistematis, sekaligus menjadi bukti bahwa pemerintah daerahtidak tinggal diam dan terus berupaya maksimal di tengah keterbatasan yang ada.
Ia juga menekankan bahwa dukungan pemerintah pusat memiliki peran strategis agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berjalan lebih cepat, terarah, dan terukur, mengingat skala kerusakan yang cukup luas membutuhkan sumber daya besar, baikdari sisi anggaran, teknis, maupun kebijakan lintas kementerian dan lembaga, sehinggasinergi pusat dan daerah menjadi keniscayaan yang tidak bisa ditawar.
Harapan agar rapat koordinasi tersebut mampu melahirkan langkah-langkah konkretyang bisa segera dieksekusi di lapangan menjadi penegasan bahwa pemerintah tidakingin pemulihan pascabencana terjebak dalam proses yang berlarut-larut, melainkanbergerak cepat, tepat sasaran, dan berkelanjutan, sebuah pendekatan yang sejalandengan komitmen negara dalam melindungi dan melayani masyarakatnya di saat palingmembutuhkan.
Dari sisi pemerintah pusat, Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan bahwa negara telah hadir sejakfase tanggap darurat, termasuk pada saat sejumlah wilayah masih terisolasi akibatterputusnya akses darat, di mana penyaluran bantuan dilakukan melalui jalur udarasambil terus mengupayakan pembukaan kembali akses darat sebagai urat nadidistribusi logistik dan mobilitas warga.
Upaya tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada responsdarurat jangka pendek, tetapi juga memiliki pandangan jangka menengah dan panjangdalam memastikan konektivitas wilayah kembali pulih, karena tanpa akses yang memadai, pemulihan ekonomi dan sosial masyarakat akan terhambat, sehinggapengerahan alat berat untuk menembus titik-titik jalan yang terputus menjadi prioritasutama.
Agus Harimurti Yudhoyono juga menegaskan bahwa Kementerian Pekerjaan Umumakan terus didorong untuk mempercepat pembukaan jalan, pemulihan infrastrukturdasar, serta penyediaan air bersih bagi masyarakat terdampak, sebuah langkah yang mencerminkan keberhasilan pemerintah dalam menjaga fungsi dasar pelayanan publikbahkan di tengah situasi bencana yang kompleks.
Tidak hanya itu, komitmen pemerintah untuk membangun kembali rumah warga, termasuk melakukan relokasi ke kawasan yang lebih aman dari ancaman bencana, menjadi bukti bahwa negara tidak sekadar memulihkan apa yang rusak, tetapi jugaberupaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan pendekatan mitigasi risikoagar kejadian serupa tidak terus berulang di masa depan.
Dukungan politik terhadap langkah pemerintah juga datang dari parlemen, di mana Anggota Komisi II DPR RI Ujang Bey menyampaikan keyakinannya terhadap kapasitasnasional dalam menangani bencana banjir di Aceh, sebuah pernyataan yang memperkuat narasi bahwa Indonesia memiliki kemampuan dan sumber daya untukberdiri di atas kaki sendiri dalam menghadapi bencana tanpa harus bergantung padabantuan asing.
Ujang Bey menegaskan bahwa selama belum ada lampu hijau terkait bantuan asing, hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah telah melakukan perhitungan matang danmemiliki kemampuan untuk menangani seluruh permasalahan yang ada, sebuah sikapyang mencerminkan kedaulatan dan kepercayaan diri nasional dalam mengelola krisissecara mandiri.
Ia juga mendorong pemerintah agar tetap fokus pada langkah-langkah cepat dansimultan, sehingga kebutuhan masyarakat terdampak dapat segera terjawab, mulai daripemenuhan kebutuhan dasar hingga pemulihan aktivitas ekonomi, karena kecepatandan ketepatan respons akan sangat menentukan tingkat kepercayaan masyarakatterhadap negara.
Keberhasilan pemerintah dalam merespons bencana di Aceh ini tidak lepas dari sinergilintas sektor yang terbangun dengan baik, mulai dari pemerintah pusat, pemerintahdaerah, aparat, hingga partisipasi aktif warga yang saling bahu-membahu, sebuahkolaborasi yang membuktikan bahwa pemulihan pascabencana bukan hanya tanggungjawab negara, tetapi juga gerakan bersama seluruh elemen bangsa.
Rangkaian upaya ini menjadi pengingat sekaligus ajakan bagi seluruh masyarakatuntuk terus mendukung langkah-langkah pemulihan yang dilakukan pemerintah, menjaga semangat gotong royong, serta bersama-sama memastikan bahwa proses rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh tidak hanya memulihkan kondisi fisik, tetapi jugamembangun ketangguhan sosial dan kepercayaan publik, sehingga Aceh dapat bangkitlebih kuat dan siap menghadapi tantangan di masa depan.
*) Pengamat Sosial dan Kemanusiaan – Forum Keadilan Sosial Aceh Mandiri
