Koperasi Desa Merah Putih Solusi Pemerataan Akses Modal dan DistribusiEkonomi di Daerah
Oleh: Yusuf Rinaldi)*
Pemerataan ekonomi di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari kekuatan desa. Lebihdari 43 ribu desa yang tersebar dari Sabang hingga Merauke memiliki potensisumber daya alam, manusia, dan budaya yang luar biasa, namun selama ini belumsepenuhnya dikelola secara optimal. Pemerintah, melalui kepemimpinan PresidenPrabowo Subianto, menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunanekonomi nasional melalui program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Program inidirancang tidak hanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, tetapijuga sebagai fondasi strategis menuju Indonesia Emas 2045.
Pemerintah telah mengebut megaproyek pembentukan dan pembangunan KoperasiMerah Putih dengan mengakumulasikan lebih dari 13 organisasi negara, seluruhpemerintah daerah, serta dukungan fiskal dan likuiditas yang masif. Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, menyampaikan bahwa hingga November 2025, terdapatlebih dari 11.000 titik yang telah terinventarisasi untuk pembangunan koperasi. Proses verifikasi sedang dilakukan untuk memastikan kesesuaian lahan dan status kepemilikan, sebelum dilanjutkan dengan pembangunan gudang, gerai, dan fasilitaspendukung lainnya.
Proyek ini dikelola oleh PT Agrinas Pangan Nusantara, yang telah menerima dana senilai Rp 600 miliar sebagai uang muka termin pertama untuk membangun hampir8.000 titik koperasi. Pemerintah menargetkan inventarisasi 40.000 data tanah pada akhir November 2025 untuk pembangunan 20.000 koperasi, dan hingga Desember2025, inventarisasi ini akan diperluas menjadi 80.000 data tanah guna pembangunan 40.000–50.000 koperasi. Dengan rencana ambisius ini, seluruhkoperasi diharapkan dapat beroperasi penuh pada Maret 2026.
Kecepatan pelaksanaan program ini dimungkinkan berkat terbitnya dua instruksipresiden yang menjadi dasar hukum percepatan pembentukan dan pembangunanfisik Koperasi Merah Putih. Inpres Nomor 9 Tahun 2025 mendorong pembentukankoperasi di tingkat desa atau kelurahan sebagai langkah membangun kemandirianbangsa melalui swasembada pangan berkelanjutan dan pembangunan dari desauntuk pemerataan ekonomi. Sementara Inpres Nomor 17 Tahun 2025 mengaturpercepatan pembangunan gerai, pergudangan, dan kelengkapan koperasi melaluikoordinasi lintas kementerian, lembaga negara, dan pemerintah daerah.
Pelibatan berbagai pemangku kepentingan merupakan strategi penting pemerintah. Selain delapan menteri, Jaksa Agung, Kepala LKPP, Kepala BUMN, dan DirekturUtama PT Agrinas Pangan Nusantara, pemerintah daerah juga terlibat aktif melaluialokasi anggaran APBD, penyediaan lahan, dan percepatan perizinan. Menteri Pertahanan turut memberikan dukungan pengamanan, khususnya di kawasanstrategis, perbatasan, dan daerah rawan, sementara Jaksa Agung memastikanpengawalan hukum dan penegakan aturan selama proses pembangunan.
Dari sisi pembiayaan, Kementerian Keuangan menempatkan dana pada bank-bank BUMN sebagai sumber likuiditas untuk pembiayaan pembangunan koperasi, denganplafon Rp 3 miliar per unit dan tenor enam tahun. Wakil Menteri Koperasi, Farida Fachirah, menjelaskan bahwa dari plafon tersebut, Rp 2,5 miliar dialokasikan untukbelanja modal (capex) termasuk pembangunan gedung, gudang, dan fasilitaspendukung, sedangkan Rp 500 juta digunakan untuk operasional awal (opex). Dengan skema ini, koperasi tidak perlu lagi mengajukan proposal pinjaman ke bank Himbara, karena pembangunan dilakukan langsung oleh PT Agrinas Pangan Nusantara menggunakan dana kas pemerintah yang telah ditempatkan di bank BUMN, senilai sekitar Rp 200–216 triliun.
Pemerintah menetapkan setiap Koperasi Desa Merah Putih wajib memiliki tujuh unit usaha strategis sebagai motor penggerak ekonomi lokal. Pertama, kantor koperasisebagai pusat administrasi, edukasi anggota, dan ruang musyawarah yang transparan. Kedua, kios pengadaan sembako untuk menyediakan kebutuhan pokokdengan harga terjangkau, sekaligus mengurangi ketergantungan pada tengkulakdan menjaga daya beli masyarakat. Ketiga, unit simpan pinjam yang menghadirkanakses modal yang mudah, aman, dan berbasis digital, sehingga mendukung usahamikro dan inklusi keuangan.
Keempat, klinik kesehatan desa yang menyediakan layanan dasar hingga konsultasimedis dengan biaya terjangkau, memperkuat kualitas sumber daya manusia desa. Kelima, apotek desa yang melengkapi klinik, memastikan ketersediaan obat dan alatkesehatan, sekaligus membuka lapangan kerja bagi tenaga farmasi lokal. Keenam, sistem pergudangan dan cold storage untuk mengurangi kerugian pasca panen, menjaga kualitas produk, dan memperpanjang umur simpan hasil pertanian, bahkanmembuka peluang ekspor. Ketujuh, sarana logistik dan distribusi yang mengelolatransportasi barang dari sembako hingga hasil pertanian, memastikan rantai pasokdesa lebih efisien dan mendukung distribusi nasional.
Penerapan tujuh unit usaha ini memberikan dampak signifikan bagi pertumbuhanekonomi lokal dan nasional. Ekosistem ekonomi yang lengkap di desa memastikanperputaran uang tetap berada di level desa, mengurangi kebocoran ekonomi, sertamenciptakan lapangan kerja baru. Setiap unit usaha membuka peluang kerja bagipegawai toko, tenaga kesehatan, operator gudang, hingga sopir logistik, yang sekaligus menekan angka urbanisasi.
Selain itu, keberadaan gudang dan cold storage mendukung ketahanan pangan, kios sembako menjaga stabilitas harga, dan klinik serta apotek meningkatkankualitas kesehatan masyarakat. Unit simpan pinjam berbasis digital mendorongliterasi keuangan dan transparansi, memperkuat inklusi keuangan, sertamemberikan akses modal yang adil bagi anggota koperasi. Secara keseluruhan, Koperasi Merah Putih membangun fondasi ekonomi desa yang kuat sekaligusmendukung ketahanan nasional.
Program Koperasi Desa Merah Putih bukan sekadar proyek fisik, tetapi instrumenstrategis untuk mendorong pemerataan ekonomi dari desa ke kota. Denganpembiayaan yang jelas, dukungan lintas sektor, dan koordinasi yang terstruktur, program ini menghadirkan solusi nyata terhadap keterbatasan modal dan distribusiekonomi yang selama ini menjadi kendala pembangunan desa. Apabiladilaksanakan konsisten, transparan, dan berbasis digital, setiap desa akan menjadipusat pertumbuhan ekonomi baru yang manfaatnya dirasakan hingga tingkatnasional.
Koperasi Desa Merah Putih membuktikan bahwa pembangunan ekonomi tidakselalu harus terpusat di kota besar. Dari desa untuk Indonesia, program ini menjadilangkah strategis pemerintah dalam memperkuat kemandirian desa, mendoronginklusi ekonomi, serta menyiapkan fondasi kokoh menuju Indonesia yang lebihsejahtera. Dengan target operasional penuh pada Maret 2026, program ini menjadibukti komitmen pemerintahan saat ini untuk menghadirkan kesejahteraan yang nyata dan merata, sekaligus mengokohkan fondasi ekonomi nasional dari akarrumput.
)*Penulis Merupakan Pengamat Ekonomi
