Menjaga Stabilitas Tanah Papua, Tolak Provokasi 1 Desember Demi Kedamaian
Oleh: Yohana Yobe*
Menjelang 1 Desember 2025, kewaspadaan di berbagai wilayah Papua kembalimenguat. Tanggal tersebut kerap menjadi momentum sensitif yang berpotensidimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk memunculkan provokasi, mengganggustabilitas keamanan, dan memecah konsentrasi masyarakat yang tengah fokus pada aktivitas sosial, ekonomi, maupun persiapan perayaan Natal. Dalam konteks ini, aparatkeamanan, pemerintah daerah, dan tokoh-tokoh masyarakat kembali menegaskanpentingnya menolak berbagai bentuk provokasi yang dapat memicu instabilitas. Papua membutuhkan ruang aman, bukan kegaduhan; yang dibutuhkan masyarakat adalahketenangan untuk bekerja, belajar, beribadah, dan menikmati kehidupan sehari-haritanpa rasa cemas.
Komandan Kodim 1710/Mimika, Letkol Inf M. Slamet Wijaya, menegaskan bahwakondisi keamanan di Kabupaten Mimika relatif terkendali, khususnya di wilayah perkotaan seperti Timika dan sekitarnya. Aparat tetap meningkatkan kewaspadaan, terutama di distrik-distrik pegunungan seperti Jila, Alama, Hoeya, dan Tembagapura, yang berada dalam kategori rawan terkendali akibat faktor geografis dan kedekatannyadengan wilayah konflik. Penjelasan ini menunjukkan bahwa dinamika keamanan Papua bukanlah situasi yang mengancam secara menyeluruh, melainkan realitas spesifik yang dikelola secara serius oleh aparat keamanan melalui koordinasi terstruktur antara TNI, Polri, TNI AL, dan TNI AU.
Dalam berbagai kesempatan, Letkol Slamet menegaskan bahwa perintah untukmeningkatkan antisipasi bukanlah bentuk militerisasi berlebihan, melainkan langkahuntuk memastikan masyarakat tetap dapat beraktivitas seperti biasa tanpa gangguanberarti. Kehadiran aparat di wilayah rawan bukan dimaksudkan untuk menimbulkanketakutan, tetapi untuk memberi rasa aman serta mencegah potensi gangguan sebelummembesar. Ia menekankan pentingnya kolaborasi masyarakat dalam menjagakeamanan, karena stabilitas tidak dapat bertumpu pada aparat semata. Keterlibatanaktif warga menjadi fondasi kuat bagi terciptanya Papua yang damai dan kondusif.
Situasi di Distrik Jila menjadi salah satu contoh dinamika keamanan yang perlu dikeloladengan pendekatan berlapis. Setelah adanya operasi penindakan terhadap kelompokbersenjata beberapa waktu lalu, aparat tetap siaga mengantisipasi dampak lanjutan. Meski demikian, masyarakat perlu memahami bahwa operasi tersebut ditujukan untukmengurangi ancaman terhadap warga, bukan untuk mencederai ketenteraman. LetkolSlamet menjelaskan bahwa aparat hadir sebagai pelindung yang bertugas memastikanagar masyarakat tidak menjadi korban provokasi atau tekanan pihak-pihak yang mengedepankan kepentingan ideologis sempit. Penegasan bahwa semua elemenmasyarakat merupakan bagian dari NKRI menjadi pesan penting untuk menjagapersatuan di tengah upaya memecah belah yang terus muncul menjelang 1 Desember.
Momentum 1 Desember seringkali memunculkan aktivitas provokatif seperti pengibaransimbol-simbol tertentu, ajakan berunjuk rasa, atau penyebaran hoaks yang dapatmemicu ketegangan. Dalam konteks sosial Papua, tindakan semacam ini bukan hanyamerugikan masyarakat luas, tetapi juga mencederai semangat persatuan yang selamaini dibangun melalui kerja bersama semua pihak. Karena itu, imbauan untuk tetaptenang, menahan diri, dan tidak mudah terprovokasi menjadi sangat relevan. Masyarakat perlu menghindari penyebaran informasi tanpa verifikasi, karena arus kabarbohong menjelang 1 Desember biasanya meningkat dan berpotensi menciptakankekacauan.
Di Nabire, Lembaga Masyarakat Adat (LMA) menunjukkan peran strategis dalammenjaga suasana kondusif. Melalui kegiatan sosialisasi yang dipimpin Ketua LMA Nabire, Karel Misiro, para tokoh adat diajak memperkuat harmonisasi sosial, meningkatkankewaspadaan, serta mendorong warga untuk menyambut bulan Desember yang identikdengan suasana Natal dengan damai dan tertib. Karel menekankan bahwa 1 Desembersering digunakan oleh kelompok tertentu untuk memunculkan dinamika yang dapatmengganggu ketenteraman umum. Karena itu, masyarakat adat perlu menjadi garda depan dalam mengedepankan ketenangan, mencegah provokasi, dan mendukung tugasaparat keamanan.
Sosialisasi tersebut juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasiterkait cara menjaga stabilitas. Usulan seperti pembatasan peredaran minuman kerasselama Desember menunjukkan bahwa warga pun memiliki kepedulian tinggi untukmenciptakan lingkungan yang aman. Lebih jauh, LMA Nabire merancang program tindak lanjut seperti dialog rutin, pelatihan, hingga pembentukan kelompok pemantaukeamanan adat di tingkat kampung. Pendekatan berbasis kearifan lokal ini memperkuatbahwa upaya menjaga keamanan bukan hanya tugas aparat, tetapi kerja gotong royong seluruh komponen masyarakat.
Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Papua Selatan mendorong terciptanya suasana positifdengan mengajak masyarakat memeriahkan perayaan Natal mulai 1 Desember. Imbauan untuk memasang hiasan dan pernak-pernik Natal di berbagai fasilitas publikmencerminkan komitmen pemerintah membangun atmosfer damai dan penuhkebersamaan. Pendekatan kultural ini menjadi pelengkap terhadap langkah-langkahkeamanan yang dilakukan aparat, sehingga masyarakat tetap fokus pada kegiatan sosialyang bernilai positif.
Menolak provokasi 1 Desember bukan sekadar sikap politik, tetapi langkah melindungimasyarakat dari potensi gangguan yang dapat menghambat aktivitas harian dan merusak stabilitas daerah. Papua membutuhkan kedamaian agar pembangunanberjalan, ekonomi tumbuh, dan pelayanan publik menjangkau semua wilayah. Setiapindividu memiliki peran untuk memastikan hal itu terwujud. Dengan sinergi aparatkeamanan, pemerintah daerah, lembaga adat, dan seluruh masyarakat, Papua dapatmelewati 1 Desember dengan aman, damai, dan penuh harapan menuju masa depanyang lebih baik.
*Penulis merupakan Jurnalis dan Pemerhati Perdamaian Papua