Penghapusan Tantiem Jadi Langkah Strategis Pembenahan BUMN

Presiden Prabowo menyampaikan pidato kenegaraan di podium (Dok. Dokumentasi MPR RI – Sekretariat Negara) JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan penghapusan tantiem bagi komisaris dan direksi BUMN sebagai bagian dari reformasi pengelolaan perusahaan negara. Pernyataan itu disampaikan saat Penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2026 di Jakarta. “Tadinya pengelolaannya kurang tepat secara logika ekonomi. Perusahaan rugi…

Read More

Pemerintah Pacu Infrastruktur Papua Lewat Penjaminan Kredit dan Pembangunan Rumah Rakyat

PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo), anggota holding Indonesia Financial Group (IFG), menjalin kerja sama asuransi kredit konstruksi dan non-konstruksi dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Papua, dengan estimasi nilai pertanggungan mencapai Rp900 miliar per tahun. Jayapura – Pemerintah terus memperkuat pembangunan infrastruktur di Papua melalui berbagai langkah strategis. Upaya ini tidak hanya menyasar penyediaan fasilitas dasar,…

Read More

Percepatan Pembangunan Infrastruktur Papua sebagai Strategi Pemerataan Nasional

Oleh: Elias Sondegau *) Pemerintah terus memberikan perhatian serius terhadap percepatan pembangunan infrastruktur di Papua. Upaya ini tidak hanya bertujuan menyediakan fasilitas fisik, tetapi juga menjadi strategi penting untuk membuka keterisolasian wilayah, memperluas kesempatan ekonomi, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan potensi sumber daya alam dan keanekaragaman sosial budaya yang dimilikinya, Papua menjadi salah satu…

Read More

Tolak Demo 25 Agustus, DPR dan Pemerintah Komitmen Kawal RUU Perampasan Aset

JAKARTA – Sejumlah elemen masyarakat dan wakil rakyat menyerukan agar masyarakat tidak terprovokasi mengikuti demonstrasi 25 Agustus 2025. Aksi tersebut dinilai tidak jelas penanggung jawabnya serta rawan ditunggangi kepentingan politik. Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Jumhur Hidayat menegaskan organisasinya tidak akan ikut serta dalam aksi itu. “Karena tidak jelas siapa penanggung jawab…

Read More

Elemen Masyarakat Sepakat Tolak Ajakan Demo 25 Agustus, Anggap Isu Tunjangan DPR Hanya Provokasi

Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Mohammad Jumhur Hidayat Jakarta – Ajakan untuk turun ke jalan pada 25 Agustus 2025 di depan gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, yang disebarkan oleh kelompok menamakan diri “Revolusi Rakyat Indonesia” menuai penolakan dari berbagai elemen masyarakat. Isu ini dikaitkan dengan polemik mengenai tunjangan DPR, namun banyak pihak…

Read More

Pemerintah dan Aparat Tegas Berantas Judi Daring, Edukasi Pemanfaatan Bansos Terus Dikuatkan

Plh Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Irfan Nurmansyah Bandung – Direktorat Reserse Siber (Ditreskrimsus) Polda Jawa Barat berhasil mengungkap jaringan sindikat judi daring yang memanfaatkan teknik optimasi mesin pencari atau Search Engine Optimization (SEO) untuk memperluas jangkauan situs ilegal. Dalam operasi yang dilakukan sejak 2023 hingga 2025, enam orang tersangka ditangkap di sejumlah wilayah,…

Read More

Komitmen Pemerintah Perangi Judi Daring Lewat Edukasi Pemanfaatan Bansos

Oleh : Arya Pradipta )* Pemerintah kembali menegaskan kembali komitmennya dalam memastikan bantuan sosial (bansos) benar-benar digunakan secara tepat sasaran dan produktif. Dalam penyaluran bansos untuk masyarakat Kabupaten Sidoarjo, pemerintah mengingatkan agar dana yang diberikan tidak dipakai untuk aktivitas yang merugikan, khususnya perjudian daring yang marak menjebak masyarakat. Dalam kesempatan itu, pemerintah daerah menekankan bahwa…

Read More

Pemerintah Tingkatkan Peluang Koperasi Desa Merah Putih Kerja Sama di Bidang Pertanian

Jakarta – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto, mendorong peningkatan peluang ekonomi di wilayah Papua melalui penguatan kerja sama antara program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD) dan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Upaya ini diharapkan dapat menciptakan jalur kemitraan strategis di sektor pertanian yang menguntungkan petani sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional….

Read More

Pemerintah Buat Aturan Teknis Jalankan Koperasi Desa Merah Putih

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) resmi menetapkan aturan teknis pelaksanaan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kopkel) Merah Putih melalui Peraturan Menteri Desa (Permendes) Nomor 10 Tahun 2025. Aturan ini mengatur secara rinci mekanisme persetujuan pembiayaan koperasi desa, termasuk tata cara pengajuan pinjaman, sebagai…

Read More

Pemerintah Hadirkan Koperasi Desa Merah Putih untuk Kemandirian Ekonomi Desa

Oleh: Febri Muhammad Ikhwan )* Pemerintah kembali menegaskan komitmennya dalam memperkuat ekonomi kerakyatan melalui program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP). Diluncurkan pada Juli 2025, program ini telah membentuk lebih dari 80.000 koperasi di seluruh Indonesia, menjadi langkah strategis bersejarah dalam mempercepat perputaran ekonomi di tingkat desa. Kehadiran KDMP/KKMP tidak hanya berfokus pada peningkatan pertumbuhan ekonomi,…

Read More