Literasi Digital Jadi Langkah Strategis Pemerintah Putus Mata Rantai Judi Daring

Asisten Deputi Koordinasi Perlindungan Data dan Transaksi Elektronik Kemenko Polkam, Syaiful Garyadi (tengah) Jakarta – Pemerintah menegaskan kembali komitmennya untuk memutus mata rantai praktik perjudian daring yang kian meresahkan masyarakat. Salah satu langkah strategis yang ditempuh adalah memperkuat literasi digital bagi seluruh lapisan masyarakat. Edukasi digital dinilai penting untuk meningkatkan kesadaran publik mengenai bahaya judi…

Read More

Stop Judi Daring, Pemain Hanya Umpan Demi Untungkan Bandar

Oleh : Aditya Perwira )* Banyak orang percaya bahwa judi daring memberi peluang untuk menang besar. Padahal, sejak pertama kali mendaftar, mereka sebenarnya sudah masuk dalam sistem yang hanya memberi jalan menuju kekalahan. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana, menegaskan bahwa tidak ada pemain judi daring yang benar-benar bisa meraih keuntungan….

Read More

Literasi Digital Jadi Upaya Preventif Pemerintah Cegah Judi Daring

*) Oleh : Syamsul Huda Fenomena judi daring telah berkembang menjadi persoalan serius yang mengancam stabilitas sosial, ekonomi, bahkan moral bangsa. Perkembangan teknologi digital yang begitu cepat memang membawa kemudahan dalam berbagai aspek kehidupan, namun di sisi lain juga dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk melakukan aktivitas ilegal. Judi daring dengan mudah dapat diakses oleh masyarakat…

Read More

Pemerintah Perkuat Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Lewat Regulasi dan Kolaborasi

Kepala Biro Hukum Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) Wahyudi Putra (kiri) Jakarta — Pekerja Migran Indonesia (PMI) selama ini menjadi salah satu pilar penting dalam pembangunan nasional. Kontribusi mereka tidak hanya menopang perekonomian keluarga di tanah air, tetapi juga menghasilkan devisa besar bagi negara. Namun di balik peran signifikan itu, perlindungan terhadap PMI masih…

Read More

Pemerintah Perluas Penempatan PMI ke Jepang, Pastikan Perlindungan Hukum dan Kompetensi

Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala BP2MI, H. Abdul Karding, S.Psi., M.Si. Jakarta – Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding menegaskan komitmen pemerintah untuk memperluas kesempatan kerja sekaligus memperkuat perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Jepang. Dalam kunjungannya ke Tokyo, Karding bertemu Wakil Menteri Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Jepang (MAFF), Watanabe Yoichi….

Read More

Perluasan Penempatan PMI ke Jepang Bukti Serius Pemerintah Lindungi dan Tingkatkan Daya Saing Pekerja Migran

Oleh: Aulia Sofyan Harahap Pemerintah Indonesia terus menunjukkan keseriusannya dalam memperluas peluang kerja sekaligus memberikan perlindungan maksimal bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding, melakukan serangkaian pertemuan penting dengan pejabat Jepang untuk memperkuat kerja sama, baik dalam penempatan tenaga kerja maupun perlindungan hukum. Dalam lawatannya ke Tokyo, Karding…

Read More

Pemerintah Terus Perkuat Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Oleh : Bayu Pradipta )* Pekerja Migran Indonesia (PMI) telah lama menjadi bagian penting dalam dinamika pembangunan nasional. Peran mereka tidak hanya menggerakkan roda ekonomi keluarga di tanah air, tetapi juga menyumbang devisa dalam jumlah signifikan bagi negara. Namun, di balik kontribusi besar tersebut, terdapat tantangan yang kompleks, mulai dari keberangkatan hingga proses kepulangan. Oleh…

Read More

Pemerintah Kejar Paulus Tannos hingga OTT Wamenaker, Bukti Berantas Korupsi Tanpa Pandang Bulu

Anggota Dewan Pengawas (Dewas) KPK, Benny Mamoto JAKARTA — Pemerintah melalui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menunjukkan ketegasan dalam menegakkan hukum dengan menindak kasus korupsi tanpa pandang bulu. Lembaga antirasuah itu tidak hanya mengupayakan ekstradisi buron kasus e-KTP Paulus Tannos yang masih ditahan di Singapura, tetapi juga berhasil melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Wakil…

Read More

OTT Wamenaker dan Ekstradisi Paulus Tannos Tegaskan Komitmen Antikorupsi Pemerintah

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer, bersama 13 orang lainnya terkait penyidikan dugaan pemerasan. JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai instansi pemerintah terus menunjukkan berbagai macam langkah yang tegas dalam pemberantasan korupsi dengan membuktikan bahwa tidak ada seorang pun yang kebal hukum. Upaya serius tersebut terlihat dari operasi tangkap tangan (OTT)…

Read More

KPK Tegaskan Komitmen Antikorupsi Lewat OTT dan Perjanjian Ekstradisi

 Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer Oleh : Maya Sasmita )* Pemerintah kembali menunjukkan taringnya. Operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer atau Noel menegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang kebal hukum. Langkah tersebut berdiri sejajar dengan upaya serius Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengejar buronan kasus korupsi proyek e-KTP, Paulus Tannos,…

Read More