Headlines

Penyesuaian Iuran BPJS Kesehatan Disesuaikan dengan Daya Beli Masyarakat

Yuno Bhagaskara04 mins

Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah. Jakarta – Pemerintah berencana menyesuaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mulai 2026. Rencana tersebut sudah tertuang dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026, sebagai langkah untuk menjaga keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang menjadi tulang punggung perlindungan kesehatan masyarakat. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati…

Read More

Pemerintah Gunakan Skema Bertahap Dalam Penyesuaian Iuran BPJS Kesehatan

Yuno Bhagaskara03 mins

Menteri Keuangan, Sri Mulyani JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemerintah memastikan rencana penyesuaian iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan akan mulai diberlakukan pada 2026 mendatang. Namun, penyesuaian tersebut tidak dilakukan sekaligus, melainkan secara bertahap agar tidak membebani masyarakat. “Kalau dilakukan sekaligus tentu risikonya tinggi. Dengan bertahap, kami berharap penyesuaian lebih terukur dan…

Read More

Penyesuaian Iuran BPJS Untuk Kepastian Jaminan Kesehatan Berkelanjutan

Yuno Bhagaskara07 mins

Oleh : Askara Dwi Wijayanto*) Penyesuaian iuran BPJS Kesehatan mulai tahun 2026 secara bertahap menjadi langkah strategis pemerintah dalam menjaga keberlanjutan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pemerintah melalui Menteri Keuangan menyatakan bahwa skema pembiayaan harus disusun dengan seimbang antara tiga pilar utama, yaitu masyarakat/peserta, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah. Ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk menghadirkan…

Read More

Skema Bertahap Kenaikan Iuran BPJS 2026 untuk Layanan Kesehatan Lebih Baik

Yuno Bhagaskara07 mins

Oleh: Rahman Prawira)* Sejak diluncurkan pada 2014, program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan telah menjadi tonggak penting dalam sejarah pembangunan Indonesia di bidang kesehatan. Dengan cakupan lebih dari 250 juta jiwa, program ini tercatat sebagai salah satu sistem jaminan kesehatan terbesar di dunia. Pemerintah mengumumkan rencana penyesuaian iuran secara…

Read More

Literasi Digital Jadi Langkah Strategis Pemerintah Putus Mata Rantai Judi Daring

Yuno Bhagaskara04 mins

Asisten Deputi Koordinasi Perlindungan Data dan Transaksi Elektronik Kemenko Polkam, Syaiful Garyadi (tengah) Jakarta – Pemerintah menegaskan kembali komitmennya untuk memutus mata rantai praktik perjudian daring yang kian meresahkan masyarakat. Salah satu langkah strategis yang ditempuh adalah memperkuat literasi digital bagi seluruh lapisan masyarakat. Edukasi digital dinilai penting untuk meningkatkan kesadaran publik mengenai bahaya judi…

Read More

Stop Judi Daring, Pemain Hanya Umpan Demi Untungkan Bandar

Yuno Bhagaskara08 mins

Oleh : Aditya Perwira )* Banyak orang percaya bahwa judi daring memberi peluang untuk menang besar. Padahal, sejak pertama kali mendaftar, mereka sebenarnya sudah masuk dalam sistem yang hanya memberi jalan menuju kekalahan. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana, menegaskan bahwa tidak ada pemain judi daring yang benar-benar bisa meraih keuntungan….

Read More

Literasi Digital Jadi Upaya Preventif Pemerintah Cegah Judi Daring

Yuno Bhagaskara08 mins

*) Oleh : Syamsul Huda Fenomena judi daring telah berkembang menjadi persoalan serius yang mengancam stabilitas sosial, ekonomi, bahkan moral bangsa. Perkembangan teknologi digital yang begitu cepat memang membawa kemudahan dalam berbagai aspek kehidupan, namun di sisi lain juga dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk melakukan aktivitas ilegal. Judi daring dengan mudah dapat diakses oleh masyarakat…

Read More

Pemerintah Perkuat Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Lewat Regulasi dan Kolaborasi

Yuno Bhagaskara05 mins

Kepala Biro Hukum Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) Wahyudi Putra (kiri) Jakarta — Pekerja Migran Indonesia (PMI) selama ini menjadi salah satu pilar penting dalam pembangunan nasional. Kontribusi mereka tidak hanya menopang perekonomian keluarga di tanah air, tetapi juga menghasilkan devisa besar bagi negara. Namun di balik peran signifikan itu, perlindungan terhadap PMI masih…

Read More

Pemerintah Perluas Penempatan PMI ke Jepang, Pastikan Perlindungan Hukum dan Kompetensi

Yuno Bhagaskara03 mins

Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala BP2MI, H. Abdul Karding, S.Psi., M.Si. Jakarta – Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding menegaskan komitmen pemerintah untuk memperluas kesempatan kerja sekaligus memperkuat perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Jepang. Dalam kunjungannya ke Tokyo, Karding bertemu Wakil Menteri Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Jepang (MAFF), Watanabe Yoichi….

Read More

Perluasan Penempatan PMI ke Jepang Bukti Serius Pemerintah Lindungi dan Tingkatkan Daya Saing Pekerja Migran

Yuno Bhagaskara07 mins

Oleh: Aulia Sofyan Harahap Pemerintah Indonesia terus menunjukkan keseriusannya dalam memperluas peluang kerja sekaligus memberikan perlindungan maksimal bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding, melakukan serangkaian pertemuan penting dengan pejabat Jepang untuk memperkuat kerja sama, baik dalam penempatan tenaga kerja maupun perlindungan hukum. Dalam lawatannya ke Tokyo, Karding…

Read More