Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan, 16 lokasi di Sulawesi, 3 lokasi di Bali-Nusra, 3 lokasi di Kepulauan Maluku, dan 3 lokasi di Papua.  Proses waktu pembangunan Sekolah Rakyat telah dimulai sejak September 2025 untuk proses Lelang dan persiapan konstruksi. Ditargetkan pemerintah, pembangunan fisik Sekolah Rakyat rampung pada Juni 2026 agar siap digunakanuntuk tahun ajaran 2026/2027. Dody memaparkan, manfaat Sekolah Rakyat diantaranya memberikan Pendidikan formal gratis bagi anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem (desil 1 dan 2), mendukung Pendidikan inklusif untuk membantu memutus rantai kemiskinan, dan meningkatkan pemerataan akses pendidikan di berbagai daerah.  Sebagai contoh, pemerintah akan mempercepat Pembangunan Sekolah Rakyat permanen di Kabupaten Natuna. Sekolah tersebut akan berdiri di Kawasan Kompleks Masjid Agung Natuna, menggantikan fasilitas sementara yang selama iniberoperasi di Asrama Haji. …

Oleh: Dhita Karuniawati )* Ketimpangan akses pendidikan masih menjadi persoalan mendasar yang menghambat kemajuan bangsa. Meskipun pemerintah telah menjalankan berbagai program wajib belajar, bantuan operasional sekolah, hingga pembangunan infrastruktur pendidikan, beberapa anak Indonesia masih kesulitan mengenyam pendidikan layak. Di berbagai daerah terpencil, keterbatasan sarana belajar, minimnya tenaga pengajar, serta kondisi sosial-ekonomi keluarga yang terbatas masih menjadi masalah tersendiri. Dalam konteks…

Oleh: Gina Anggraeni )* Masyarakat diimbau menjauhi situs judi daring seperti Kingdom Group karena aktivitas semacam itu berpotensi merusak stabilitas ekonomi keluarga sekaligus menghambat keberhasilan program bantuan sosial. Pemerintah menegaskan kembali pentingnya penggunaan bansos secara bijak, mengingat bantuan tersebut dirancang untuk memperkuat daya tahan masyarakat kurang mampu, bukan diarahkan untuk aktivitas yang justru memperburuk kondisi mereka.  Komitmen pemerintah dalam…

Oleh: Bara Winatha*) Fenomena judi daring semakin menjadi ancaman serius bagi masyarakat Indonesia, terutama bagi kelompok rentan seperti anak dan remaja yang kian mudah mengakses ruang digital. Dalam beberapa tahun terakhir, peningkatan kasus penipuan digital, kecanduan judi daring, hingga kerentanan anak terhadap manipulasi daring menunjukkan bahwa tantangan keamanan digital tidak lagi bersifat parsial, tetapi menyentuh hampir seluruh…

Oleh: Bara Winatha*) Hadirnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru menjadi salah satu tonggak penting dalam pembaruan sistem penegakan hukum di Indonesia. Regulasi ini disiapkan untuk menjawab berbagai tantangan praktik hukum yang berkembang di masyarakat, terutama kritik terhadap proses hukum yang selama ini dinilai berbelit, lambat, dan belum sepenuhnya melindungi hak asasi manusia. KUHAP…

Oleh: Bara Winatha*) Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan langkah besar untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan hak warga negara dalam proses penegakan hukum. Revisi regulasi ini dipandang sebagai salah satu agenda reformasi hukum paling strategis, terutama dalam memperkuat mekanisme pengawasan publik serta memastikan seluruh aparat penegak hukum bekerja berdasarkan prinsip profesionalitas dan penghormatan terhadap hak…