Oleh: Elang Bima Hutapea Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pangkalpinang 2025 semakin dekat. Masyarakat kembali berhadapan dengan momentum penting untuk menentukan arah kepemimpinan kota. Setiap warga memiliki peran besar dalam menjaga jalannya pesta demokrasi agar berlangsung damai, aman, dan penuh integritas. Dalam situasi krusial seperti itu, sikap bijak dan…
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi Jakarta – Pemerintah menegaskan pentingnya menjaga kehormatan simbol negara, khususnya Bendera Merah Putih, pasca perayaan Hari Kemerdekaan ke-80. Penegasan ini muncul setelah viral fenomena pengibaran bendera bajak laut dari serial animasi Jepang One Piece yang ramai di media sosial selama momen kemerdekaan. Sejumlah unggahan menunjukkan bendera bajak laut dipasang berdampingan…
Anggota Komisi VI DPR RI, Kawendra Lukistian Jakarta – Pasca perayaan Hari Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia, muncul perhatian publik terkait fenomena penggunaan simbol fiksi dan non-nasional. Pemerintah dan tokoh masyarakat menekankan bahwa Bendera Merah Putih tetap harus menjadi satu-satunya simbol negara yang dikibarkan selama maupun pasca momen kemerdekaan. Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol…
Oleh: Nabila Tri Kusuma )* Peringatan Hari Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia telah berlangsung dengan penuh khidmat. Seluruh elemen bangsa kembali meneguhkan rasa syukur sekaligus penghormatan terhadap jasa para pahlawan yang mempersembahkan kemerdekaan. Namun pasca momen sakral tersebut, masih muncul fenomena pengibaran bendera bajak laut dari kisah fiksi yang menimbulkan sorotan publik. Aksi itu memunculkan perdebatan…
Oleh: Tegar Wijaya )* Perayaan HUT ke-80 Republik Indonesia telah berlangsung meriah, meninggalkan jejak kebanggaan sekaligus tanggung jawab baru. Namun, pasca momentum tersebut, perbincangan publik diwarnai tren pengibaran bendera bergambar simbol bajak laut. Fenomena ini menimbulkan diskusi luas tentang bagaimana menempatkan ruang ekspresi budaya pop agar tidak melampaui batas penghormatan terhadap simbol negara. Wakil Ketua…
Oleh : Erika Puspitorini )* Rencana aksi unjuk rasa yang digelar pada 28 Agustus 2025 di depan Gedung DPR dan Istana Negara menjadi sorotan serius berbagai kalangan. Ribuan buruh dari berbagai daerah disebut akan hadir untuk menyuarakan tuntutan mereka. Situasi tersebut jelas sangat berpotensi untuk menciptakan adanya dinamika yang tidak kondusif apabila masyarakat mudah terprovokasi…
Oleh : Jaka Prasetya )* Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terus menunjukkan berbagai macam langkah yang nyata dalam memastikan perlindungan dan kesejahteraan bagi para buruh. Agenda besar tersebut bukan sekadar janji politik, melainkan diwujudkan melalui kebijakan yang menyentuh langsung kebutuhan pekerja. Peningkatan upah, penghapusan sistem outsourcing, hingga jaminan sosial yang lebih merata menjadi…
Ketua DPR RI, Puan Maharani JAKARTA – Rencana aksi besar ribuan buruh pada 28 Agustus 2025 di depan Gedung DPR/MPR dan Istana Negara menimbulkan kekhawatiran sejumlah pihak karena jelas akan potensi untuk memunculkan kegaduhan dimana-mana. Maka dari itu, demi terus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, sangat penting bagi seluruh elemen masyarakat untuk saling mengutamakan stabilitas…
JAKARTA — Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terus memperkuat berbagai macam kebijakan yang pro-buruh, hal tersebut sebagai bukti nyata komitmen dalam memastikan perlindungan dan kesejahteraan pekerja di seluruh Indonesia. Presiden menegaskan bahwa para pekerja sejatinya adalah tulang punggung ekonomi nasional, sehingga kesejahteraan mereka harus selalu menjadi prioritas utama. Dalam peringatan Hari Buruh, Kamis…
Oleh: Yudhistira Mahendra )* Pemerintah menegaskan komitmen kuat untuk memperbaiki tata kelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui kebijakan yang dianggap fundamental. Presiden Prabowo Subianto menilai pengelolaan BUMN sebelumnya masih menghadapi berbagai tantangan dalam penerapan logika bisnis yang sehat. Terdapat sejumlah perusahaan yang merugi karena struktur komisaris yang dinilai berlebihan. Situasi inilah yang kemudian melatarbelakangi…
