Pemerintah Luncurkan 17 Paket Stimulus Ekonomi Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat
Oleh: Arif Budianto )*
Pemerintah kembali menunjukkan keseriusannya dalam menggerakkan roda perekonomian melalui peluncuran 17 paket stimulus ekonomi yang disusun secara terarah dan berlapis. Paket tersebut terbagi dalam tiga kategori utama, yakni delapan program akselerasi tahun 2025, empat program lanjutan tahun 2026, serta lima program khusus untuk penyerapan tenaga kerja. Inisiatif ini menandai langkah nyata pemerintah dalam memperkuat pondasi ekonomi sekaligus melindungi kesejahteraan masyarakat. Dengan pendekatan yang menyasar baik dunia usaha maupun kelompok rentan, paket stimulus ini diharapkan mampu menjawab tantangan global dan menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional.
Salah satu stimulus yang menjadi sorotan publik adalah kebijakan diskon 50 persen iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi para pengemudi ojek online, ojek pangkalan, sopir, kurir, dan pekerja logistik. Kebijakan ini tidak hanya meringankan beban pekerja informal, tetapi juga memperluas perlindungan sosial bagi sektor yang selama ini menjadi tulang punggung mobilitas dan distribusi barang. Pemerintah juga mengeluarkan kebijakan pembebasan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 untuk pekerja di sektor hotel, restoran, dan kafe dengan gaji di bawah Rp 10 juta per bulan. Insentif ini diyakini akan memberikan napas baru bagi industri pariwisata dan kuliner yang masih berupaya pulih dari dampak pandemi. Dengan stimulus ini, daya beli masyarakat diprediksi tetap terjaga sekaligus mendorong produktivitas sektor riil.
Selain menyasar pekerja informal dan sektor jasa, pemerintah juga memperhatikan kalangan muda melalui program magang untuk 20.000 lulusan baru perguruan tinggi. Program ini dilengkapi dengan uang saku Rp 3,3 juta per bulan, sehingga memberi peluang bagi generasi muda untuk mendapatkan pengalaman kerja sekaligus penghasilan sementara. Kebijakan ini tidak hanya mengurangi angka pengangguran, tetapi juga menyiapkan tenaga kerja berkualitas yang lebih siap bersaing di pasar global. Di sisi lain, pemerintah memberikan bantuan pangan berupa 10 kilogram beras selama dua bulan kepada 18,3 juta keluarga penerima manfaat. Dengan total anggaran sebesar Rp 7 triliun, program ini menunjukkan perhatian serius pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan serta melindungi kelompok rentan dari fluktuasi harga kebutuhan pokok.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menegaskan bahwa paket stimulus ini dirancang untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 persen pada akhir 2025. Menurutnya, belanja pemerintah harus terus dikawal agar menjadi instrumen utama dalam menggerakkan ekonomi nasional. Kehadiran stimulus bukan sekadar solusi jangka pendek, melainkan strategi untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan pemerataan pembangunan. Dengan desain yang menyentuh berbagai lapisan masyarakat, kebijakan ini diyakini mampu menciptakan efek domino positif bagi sektor konsumsi, investasi, hingga lapangan kerja.
Kinerja ekonomi Indonesia sendiri menunjukkan tren positif. Pada kuartal II 2025, pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 5,12 persen, meningkat dari 4,87 persen pada kuartal sebelumnya. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa penggunaan anggaran untuk stimulus ekonomi ini dapat menggerakkan perekonomian tanpa memperlebar defisit APBN 2025. Artinya, pemerintah berhasil menjaga keseimbangan antara ekspansi fiskal dengan kehati-hatian pengelolaan keuangan negara. Stabilitas fiskal ini penting sebagai sinyal bagi investor dan pasar internasional bahwa Indonesia tetap mampu menjaga kredibilitas dalam pengelolaan anggaran.
Dukungan terhadap langkah pemerintah juga datang dari kalangan analis dan lembaga independen. Direktur Eksekutif NEXT Indonesia Center, Christiantoko menilai stimulus ini sangat erat kaitannya dengan penggelontoran dana Sisa Anggaran Lebih (SAL) Rp 200 triliun ke lima bank milik negara. Dana ini diarahkan untuk sektor produktif agar mampu memberikan daya ungkit signifikan terhadap perekonomian. Menurutnya, likuiditas tambahan ini harus disalurkan tepat sasaran, khususnya pada sektor usaha yang memiliki multiplier effect tinggi. Dengan begitu, selain menggerakkan dunia usaha, kebijakan ini juga akan mendorong tingkat permintaan masyarakat sebagai konsumen akhir.
Christiantoko menambahkan, keberhasilan stimulus tidak hanya bergantung pada besarnya anggaran, tetapi juga pada efektivitas penyaluran dan konsistensi kebijakan. Program-program yang mendorong daya beli masyarakat harus tetap diprioritaskan agar dunia usaha memiliki insentif untuk memperluas aktivitasnya. Dengan daya beli yang terjaga, konsumsi rumah tangga akan tetap menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini sejalan dengan kondisi Indonesia yang perekonomiannya sangat bergantung pada kontribusi konsumsi masyarakat. Maka, menjaga daya beli sama artinya dengan memastikan roda ekonomi tetap berputar.
Lebih jauh, paket stimulus ini juga memiliki dimensi sosial yang penting. Kebijakan yang menyentuh pekerja informal, sektor pariwisata, hingga generasi muda menunjukkan inklusivitas dalam perumusan kebijakan ekonomi. Hal ini menandakan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada angka pertumbuhan, tetapi juga pada kualitas pertumbuhan yang berkeadilan. Ketika masyarakat dari berbagai lapisan merasakan manfaat stimulus, maka tingkat kepercayaan terhadap pemerintah akan meningkat. Pada akhirnya, hal ini memperkuat legitimasi kebijakan ekonomi yang sedang dijalankan.
Paket stimulus ekonomi yang diluncurkan pemerintah mencerminkan strategi komprehensif dalam menghadapi tantangan global, mulai dari perlambatan ekonomi dunia hingga gejolak harga pangan. Melalui kombinasi insentif fiskal, bantuan sosial, serta dukungan bagi sektor produktif, pemerintah menunjukkan keberanian untuk mengambil langkah besar. Di tengah ketidakpastian global, kejelian pemerintah dalam merancang kebijakan terukur menjadi penentu arah perekonomian ke depan. Indonesia berpeluang besar menjaga momentum pertumbuhan sekaligus memperkuat daya saing di tingkat regional maupun internasional.
)* Penulis merupakan Pengamat Ekonomi.