Pemerintah Pastikan KUHAP yang Baru Disahkan Telah Melewati Proses PembahasanTransparan
Oleh : Antonius Utama
Pemerintah menegaskan bahwa KUHAP yang baru saja disahkan melalui rapat paripurna DPR telah melalui proses pembahasan yang terbuka, partisipatif, dan transparan, sebuah pencapaianpenting dalam upaya memperkuat legitimasi hukum acara pidana di Indonesia. Sejak naskahRUU KUHAP diunggah ke laman DPR, Komisi III secara berkelanjutan membuka ruang bagipublik untuk mengakses dokumen dan mengikuti rangkaian pembahasan, sehingga masyarakatmemperoleh kesempatan untuk memahami perubahan substansi yang diusulkan sertamengajukan masukan secara langsung.
Salah satu indikator nyata dari keterbukaan tersebut adalah pelaksanaan ratusan forum dengarpendapat, termasuk RDPU yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan: akademisi, organisasi profesi advokat, praktisi peradilan, unsur penegak hukum, serta perwakilanmasyarakat sipil.
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman menyatakan pihaknya telah menerima dan mendengarkan aspirasi dari lebih dari seratus pihak yang berbeda, sebuah bukti bahwa proses pembahasan berupaya merangkul beragam perspektif demi menghasilkan aturan yang seimbangdan responsif terhadap kebutuhan penegakan hukum modern. Keterlibatan luas ini menjadi salah satu alasan mengapa pemerintah dan DPR percaya bahwa produk akhir KUHAP memiliki dayatahan legitimasi sosial.
Pemerintah juga menekankan bahwa proses pembahasan diarahkan untuk menyinergikanKUHAP yang baru dengan perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi, konvensi internasionalyang telah diratifikasi Indonesia, serta kebutuhan adaptasi terhadap kemajuan teknologiinformasi yang memengaruhi proses peradilan. Pendekatan ini dimaksudkan agar KUHAP terbaru tidak sekadar menjadi pembaruan redaksional, melainkan juga sebuah pembaruansubstantif yang memperkuat jaminan hak-hak tersangka, efisiensi prosedural, dan akuntabilitaslembaga penegak hukum.
Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas mengatakan KUHAP baru akan berlaku mulai 2 Januari 2026 bersamaan dengan KUHP yang telah disahkan lebih dulu. Ia menyebut pemberlakuan dua regulasi tersebut menandai kesiapan sistem hukum nasional dari aspek materiil maupun formil. pemerintah menargetkan seluruh aturan turunan dapat diselesaikan sebelum akhir tahun demi memastikan implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan KUHP berjalantanpa hambatan mulai awal 2026
Dalam setiap tahapan, pemerintah dan DPR tak hanya menegaskan keterbukaan administrative seperti publikasi naskah tetapi juga berupaya meredam disinformasi yang kerap memicukebingungan publik. Beberapa pejabat telah secara proaktif mengklarifikasi isu-isu yang viral di media sosial, menjelaskan rumusan pasal-pasal yang dianggap kontroversial, serta mengundangpakar untuk menelaah interpretasi yang akurat dari ketentuan baru. Upaya klarifikasi inimenunjukkan komitmen pada prinsip keterbukaan informasi: bukan hanya membuat naskahtersedia, tetapi juga membantu masyarakat memahami substansi dan implikasinya sehinggapenilaian publik dapat dilakukan berdasarkan fakta, bukan kabar yang tidak berdasar.
Dinamika politik dan opini publik jelas tidak diabaikan. Meski ada suara skeptis dari sebagiankelompok masyarakat sipil yang menilai beberapa aspek pembahasan masih bisa diperluasketerbukaannya, respons pemerintah dan DPR menunjukkan adanya mekanisme dialog yang aktif: undangan untuk memberikan masukan, gelaran RDPU yang banyak diikuti, sertakomitmen untuk menjelaskan dasar-dasar kebijakan. Dalam konteks demokrasi legislatif, langkah-langkah tersebut mencerminkan upaya membangun keseimbangan antara kebutuhanuntuk menyelesaikan legislasi strategis dan kewajiban menjaga proses yang akuntabel serta dapatdipertanggungjawabkan. Pendekatan ini membantu menjaga kepercayaan publik sekaligusmemberikan kepastian hukum yang lebih kuat bagi penegakan pidana di masa mendatang.
Secara praktik, pembaruan KUHAP menawarkan kesempatan memperbaiki tata kerja antar-institusi penegak hukum, penyidik, penuntut umum, dan hakim agar kerja sama antarlembagaberlangsung lebih efektif tanpa mengabaikan jaminan hak asasi. Pemerintah menilai bahwapembaruan ini akan mendukung proses peradilan yang lebih transparan dan profesional, sertamendorong penggunaan teknologi secara terukur untuk meningkatkan efisiensi penyidikan dan peradilan. Langkah-langkah tersebut diharapkan tidak hanya mempercepat penanganan perkara, tetapi juga memperkuat akuntabilitas sehingga publik dapat memantau jalannya proses hukumdengan lebih baik.
Di sisi komunikasi publik, momentum pengesahan KUHAP dimanfaatkan pemerintah untukmempertegas komitmen pada prinsip-prinsip hukum yang adil dan transparan. Sosialisasi intensifdirencanakan agar perubahan ketentuan dapat dipahami oleh aparat penegak hukum, praktisihukum, dan masyarakat luas. Dengan begitu, implementasi KUHAP di lapangan tidak sekadarbersandar pada teks undang-undang, tetapi juga didukung oleh pemahaman bersama tentangtujuan reformasi, yakni menciptakan proses peradilan pidana yang lebih adil, modern, dan akuntabel. Pernyataan resmi serta dokumentasi proses pembahasan yang dapat diakses publikmenjadi bukti konkret bahwa legislasi ini lahir bukan dari proses tertutup, melainkan darirangkaian langkah yang melibatkan banyak pihak.
Kesimpulannya, pengesahan KUHAP baru menjadi tonggak penting pembaruan sistem peradilanpidana di Indonesia yang, menurut pemerintah, telah melalui proses pembahasan yang transparandan partisipatif. Meskipun tentu masih diperlukan pengawasan berkelanjutan dari masyarakatsipil dan kalangan akademik agar implementasi berjalan sesuai semangat pembaruan, publikdapat menyambut optimis bahwa produk legislatif ini lahir dari upaya dialog, keterbukaan, dan sinkronisasi yang matang antara DPR, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya. Denganpendekatan ini, KUHAP yang baru diharapkan menjadi instrumen hukum yang tidak hanyamenjawab tuntutan zaman, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem peradilanpidana nasional.
)* Aktivis hukum independen