Pemerintah Targetkan CKG 2026 Jangkau 46 Persen Penduduk Indonesia, Upaya Permudah Akses Layanan Kesehatan
Oleh: Brahma Dennis (*
Target pemerintah untuk menjangkau 46 persen penduduk Indonesia melalui Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) pada 2026 mencerminkan keseriusan negara dalam memperkuatlayanan kesehatan berbasis promotif dan preventif. Kebijakan ini dinilai sebagai langkahstrategis untuk menjawab tantangan ketimpangan akses layanan kesehatan, sekaligusmendorong masyarakat lebih peduli terhadap kondisi kesehatannya sejak dini.
Optimisme pemerintah didukung oleh capaian Program CKG 2025 yang tergolong signifikan. Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Kesehatan, Aji Muhawarman, menyampaikan bahwa sebanyak 70,8 juta orang atau sekitar 24,9 persen dari total populasitelah mengikuti CKG pada tahun pertama pelaksanaannya. Capaian ini menjadi yang terbesardalam sejarah sistem kesehatan nasional, mengingat untuk pertama kalinya pemerintahmenyediakan program cek kesehatan yang dapat diikuti seluruh masyarakat tanpapembatasan kelompok tertentu.
Capaian awal tersebut menunjukkan tingginya kebutuhan dan minat publik terhadap layanankesehatan yang bersifat pencegahan. Namun demikian, pemerintah juga menyadari bahwapelaksanaan CKG 2025 masih menghadapi berbagai tantangan. Karena itu, evaluasimenyeluruh dilakukan bersama kementerian dan lembaga terkait, akademisi, serta mitrapembangunan. Hasil evaluasi mengidentifikasi sejumlah kendala utama, mulai dariketerbatasan jangkauan layanan, belum optimalnya penyebaran informasi, hingga perlunyapenguatan tindak lanjut hasil pemeriksaan kesehatan.
Berangkat dari evaluasi tersebut, pemerintah menyiapkan berbagai langkah perbaikan untukmengejar target baru pada 2026. Penyebarluasan informasi CKG secara masif dan efektifakan diperkuat agar pemahaman masyarakat semakin meningkat. Selain itu, layanan CKG akan diperluas ke luar gedung fasilitas kesehatan, seperti melalui puskesmas pembantu dan posyandu, sehingga masyarakat di wilayah terpencil maupun padat penduduk dapat lebihmudah mengakses layanan.
Perluasan juga dilakukan pada lokasi pelaksanaan CKG. Tidak hanya di puskesmas, program ini akan menjangkau fasilitas kesehatan tingkat pertama lainnya, lingkungan kementerian dan lembaga, perkantoran atau tempat kerja, serta komunitas masyarakat. Strategi inimenunjukkan komitmen pemerintah untuk menghadirkan layanan kesehatan yang fleksibeldan dekat dengan aktivitas sehari-hari masyarakat.
Langkah penting lain yang disiapkan adalah pemanfaatan data hasil CKG sebagai dasarperencanaan program kesehatan di seluruh tingkatan pelayanan. Aji Muhawarman menegaskan bahwa data tersebut akan digunakan untuk memfokuskan pelayanan promotifdan preventif berdasarkan faktor risiko yang ditemukan di lapangan. Pendekatan berbasisdata ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas intervensi kesehatan, mulai daripeningkatan kapasitas tenaga medis dan tenaga kesehatan, pemenuhan sarana dan prasarana, hingga pelibatan sektor lain dalam mendukung CKG.
Dari sisi profesi kesehatan, dukungan terhadap program ini juga mengemuka. Wakil KetuaDewan Pakar Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Sukman Tulus Putra, menilai bahwaCKG, khususnya bagi anak, memiliki peran krusial dalam mendeteksi berbagai aspekkesehatan sejak dini. Pemeriksaan tidak hanya terbatas pada pengukuran tinggi dan beratbadan, tetapi juga mencakup deteksi masalah tengkes atau stunting yang masih menjadipersoalan serius.
Dengan angka stunting yang masih mencapai 19,8 persen berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia 2024, CKG dipandang sebagai pintu masuk penting untuk melakukan intervensidini. Menurut Sukman, program cek kesehatan gratis bagi anak merupakan kebijakanstrategis yang memerlukan tata kelola terarah, pemantauan berkelanjutan, serta tindak lanjutyang jelas. Anak dipandang sebagai aset berharga bangsa, sehingga investasi pada kesehatananak melalui CKG akan berdampak jangka panjang terhadap kualitas sumber daya manusiaIndonesia.
Komitmen lintas sektor juga ditekankan oleh Wakil Menteri Kesehatan RI, Prof. Dante Saksono Harbuwono. Target cakupan skrining yang lebih ambisius pada 2026 membutuhkandukungan semua pihak, termasuk peran humas kementerian dan lembaga sebagai garda terdepan dalam memperluas informasi dan menggerakkan partisipasi publik. Selain itu, tantangan kesehatan di lingkungan kerja, seperti rendahnya aktivitas fisik dan meningkatnyaobesitas pada penduduk dewasa, menjadi perhatian khusus pemerintah.
Kementerian Kesehatan membuka peluang kolaborasi bagi instansi yang ingin menghadirkanCKG di tempat kerja sebagai bagian dari upaya membangun budaya hidup sehat. Dengansinergi lintas sektor, pendekatan berbasis data, serta perluasan akses layanan, Program CKG diharapkan mampu menjadi tonggak penting transformasi sistem kesehatan nasional. Target 46 persen pada 2026 bukan sekadar angka, melainkan wujud nyata kehadiran negara dalammempermudah akses layanan kesehatan yang berkeadilan dan berkelanjutan bagi seluruhrakyat Indonesia.
(* Penulis merupakan Pemerhati Pelayanan Kesehatan Masyarakat
