Penghapusan Tantiem Jadi Langkah Strategis Pembenahan BUMN
Presiden Prabowo menyampaikan pidato kenegaraan di podium (Dok. Dokumentasi MPR RI – Sekretariat Negara)
JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan penghapusan tantiem bagi komisaris dan direksi BUMN sebagai bagian dari reformasi pengelolaan perusahaan negara. Pernyataan itu disampaikan saat Penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2026 di Jakarta.
“Tadinya pengelolaannya kurang tepat secara logika ekonomi. Perusahaan rugi komisarisnya banyak banget. Saya potong setengah komisaris, paling banyak enam orang, kalau bisa cukup empat atau lima. Dan saya hilangkan tantiem,” kata Prabowo.
Presiden Prabowo menjelaskan, BUMN yang memiliki aset lebih dari USD 1.000 triliun seharusnya mampu menyumbang minimal USD 50 miliar untuk negara. Menurutnya, kontribusi itu bisa menutup defisit APBN.
“Karena itu, saya memberi tugas kepada Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia untuk membereskan BUMN-BUMN kita,” ujarnya.
Lebih lanjut, Presiden Prabowo mengaku istilah asing seperti tantiem sengaja digunakan pihak tertentu untuk menyulitkan transparansi, namun menilai praktik tersebut tidak bermanfaat bagi perekonomian nasional.
“Saya pun tidak mengerti apa arti tantiem itu. Itu akal-akalan mereka saja. Dia memilih istilah asing supaya kita tidak mengerti apa itu tantiem,” ucapnya.
Ia juga menyoroti praktik komisaris BUMN yang bisa mendapatkan tantiem hingga puluhan miliar per tahun, meski hanya menghadiri rapat bulanan.
“Saya juga telah perintahkan ke Danantara, direksi pun tidak perlu tantiem kalau rugi. Dan untungnya harus untung benar, jangan untung akal-akalan,” tegas Prabowo.
Ketua DPR RI Puan Maharani menyambut baik langkah Presiden Prabowo.
Menurutnya, keuntungan BUMN yang sebelumnya dialokasikan untuk tantiem lebih baik dikembalikan kepada negara dan digunakan untuk kesejahteraan rakyat.
“Ada baiknya kalau keuntungan yang tadi disampaikan oleh Presiden bisa dipergunakan sebanyak-banyaknya untuk kesejahteraan rakyat,” kata Puan.
Puan menilai tantiem kurang tepat apabila diberikan pada pejabat BUMN, terutama bila perusahaan tidak memperoleh keuntungan signifikan.
Ia menekankan perlunya kriteria yang adil agar pembagian hasil usaha BUMN tidak hanya menguntungkan segelintir pihak.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad juga mendukung kebijakan ini. Ia menyebut penghapusan tantiem akan menghemat keuangan BUMN dalam jumlah besar.
“Memang tantiemnya ditiadakan dan itu, kalau saya tidak salah, ada penghematan sekitar Rp 17-18 triliun dari tantiem-tantiem yang ada,” kata Dasco.
Dasco menambahkan, kebijakan ini sejalan dengan pengurangan jumlah komisaris di BUMN yang sudah diumumkan sebulan lalu.
Menurutnya, reformasi ini akan meningkatkan efektivitas sekaligus memperkuat kontribusi BUMN bagi pembangunan nasional.
