Sinergi Pemerintah Pusat dan Warga Aceh Bukti Soliditas Hadapi Bencana
Oleh: Teuku Rasyid Hasnawi
Peristiwa banjir dan tanah longsor yang melanda Aceh pada 2025 semestinya tidakhanya dibaca sebagai tragedi kemanusiaan, tetapi juga sebagai momentum bagi kitasemua untuk melihat lebih dekat bagaimana kekuatan nasional bekerja ketika diuji olehkrisis, sekaligus mengajak pembaca menilai secara jernih bahwa kemampuan bangsaini dalam menghadapi bencana tidak bisa lagi diremehkan, terutama ketika pemerintahdan masyarakat bergerak dalam satu irama yang sama.
Aceh kembali membuktikan bahwa daerah ini memiliki daya lenting yang kuat untukbangkit dari bencana besar, karena pengalaman panjang menghadapi konflik danbencana alam telah membentuk ketangguhan sosial yang tidak mudah runtuh, ditambah dengan kehadiran negara yang sigap mengerahkan seluruh instrumennasional tanpa harus bergantung pada uluran tangan pihak asing.
Respons cepat pemerintah sejak awal kejadian menjadi penanda penting bahwapenanganan bencana tidak sekadar bersifat reaktif, melainkan terencana dan terukur, sehingga upaya pemulihan tidak semata mengandalkan simpati internasional, tetapibertumpu pada kekuatan internal bangsa yang selama ini kerap dipertanyakan olehsebagian pihak.
Banjir dan longsor yang terjadi sejak November 2025 memang tercatat sebagai salahsatu bencana hidrometeorologi paling parah dalam dua dekade terakhir di Aceh, dengan dampak luas yang memaksa ratusan ribu warga meninggalkan rumah merekaserta menyebabkan kerusakan signifikan pada infrastruktur dasar, mulai dari jalanpenghubung, fasilitas kesehatan, hingga jaringan distribusi logistik.
Namun di tengah tekanan tersebut, pemerintah daerah tidak memilih menunggu, melainkan langsung mengoptimalkan Dana Belanja Tidak Terduga sebagai langkahawal untuk memastikan kebutuhan mendesak masyarakat dapat terpenuhi, sembarimempercepat rehabilitasi infrastruktur yang rusak agar roda kehidupan sosial danekonomi tidak berhenti terlalu lama.
Langkah-langkah tersebut menunjukkan bahwa koordinasi antara pemerintah daerahdan pusat berjalan efektif, terutama dalam memastikan distribusi bantuan logistik, pelayanan kesehatan, dan penanganan pengungsi dilakukan secara simultan tanpaharus menunggu keputusan terkait bantuan dari luar negeri.
Keyakinan terhadap kemampuan nasional juga ditegaskan oleh Anggota Komisi II DPR RI Ujang Bey yang menilai bahwa pemerintah masih memiliki kapasitas penuh untukmenangani permasalahan banjir di Aceh, sebuah pernyataan yang mencerminkankepercayaan lembaga legislatif terhadap kesiapan negara dalam menghadapi situasidarurat berskala besar.
Ujang Bey memandang bahwa selama belum ada keputusan atau lampu hijau terkaitbantuan asing, hal tersebut justru menunjukkan pemerintah telah melakukanperhitungan matang dan menilai bahwa seluruh permasalahan yang muncul masihdapat ditangani dengan sumber daya yang dimiliki bangsa sendiri, sehingga fokusutama harus tetap pada percepatan pemenuhan kebutuhan warga terdampak
Dorongan agar pemerintah bergerak cepat dan simultan menjadi relevan, karena dalamkondisi bencana, kecepatan respons sering kali menentukan seberapa besar dampaklanjutan yang bisa ditekan, baik dari sisi kemanusiaan maupun stabilitas sosial, dansejauh ini pemerintah dinilai mampu menjaga ritme kerja tersebut.
Kehadiran negara di lapangan juga tercermin melalui peran aktif aparat keamanan, khususnya Kepolisian Republik Indonesia, yang tidak hanya menjalankan fungsipengamanan tetapi juga terlibat langsung dalam misi kemanusiaan, sebuah praktikyang memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi negara.
Polda Aceh, melalui pelaksanaan Operasi Aman Nusa II 2025, mencatat pelayanankesehatan intensif bagi warga terdampak bencana, sebuah angka yang menunjukkanskala kerja nyata aparat di lapangan dalam memastikan keselamatan dan kesehatanmasyarakat tetap menjadi prioritas utama.
Kepala Bidang Humas Polda Aceh, Kombes Pol Joko Krisdiyanto menyampaikanbahwa secara kumulatif sejak 27 November hingga 17 Desember 2025, SubsatgasDokkes Polda Aceh telah memberikan pelayanan kesehatan kepada 10.931 masyarakat terdampak bencana alam, sebuah capaian yang mencerminkan kerjasistematis dan berkelanjutan, bukan sekadar respons sesaat.
Penegasan bahwa Polri aktif menjalankan peran kemanusiaan di luar fungsi keamananmenjadi pesan penting, karena dalam situasi krisis, negara hadir tidak hanya sebagaipenjaga ketertiban, tetapi juga sebagai pelindung dan penopang kehidupan warga yang terdampak langsung.
Dari sisi kebijakan nasional, pemerintah pusat juga secara terbuka menyampaikansikap kehati-hatian terkait penerimaan bantuan internasional, sebuah keputusan yang tidak dapat dilepaskan dari pertimbangan bahwa koordinasi antarlembaga dalam negerimasih berjalan efektif dan mampu menjawab kebutuhan darurat di lapangan.
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi menegaskan bahwa untuk sementara waktupemerintah belum membuka peluang menerima bantuan internasional, meskipun tetapmenyampaikan apresiasi dan terima kasih atas perhatian yang diberikan oleh negara-negara sahabat terhadap kondisi yang dialami Aceh.
Sikap tersebut bukan berarti menutup diri dari kerja sama global, melainkanmenunjukkan bahwa pemerintah memiliki kepercayaan diri terhadap sistempenanganan bencana nasional yang selama ini terus diperbaiki, baik dari sisi regulasi, anggaran, maupun koordinasi lintas sektor.
Keseluruhan rangkaian langkah yang diambil, mulai dari respons cepat pemerintahdaerah, dukungan penuh pemerintah pusat, keterlibatan aktif aparat keamanan, hinggasolidaritas masyarakat Aceh sendiri, memperlihatkan sebuah potret ketangguhannasional yang layak diapresiasi dan dijadikan pelajaran bersama.
Pada akhirnya, sinergi antara pemerintah pusat dan warga Aceh menjadi bukti nyatabahwa soliditas nasional bukan sekadar jargon, melainkan praktik yang bisa diwujudkandi tengah situasi paling sulit sekalipun, sehingga sudah saatnya kita sebagaimasyarakat luas mendukung langkah-langkah pemulihan ini dengan optimisme dankepercayaan bahwa bangsa ini mampu berdiri tegak menghadapi bencana apa pun yang datang.
*) Konsultan Pemberdayaan Perempuan dan Anak – Lembaga Advokasi PerempuanAceh Madani
