Tak Naiknya BBM di Tengah Gejolak Global: Ketenangan dan Kewaspadaan Jadi Kunci Bangsa
Oleh : Abdul Razak)*
Di tengah tekanan global akibat lonjakan harga energi yang dipicu konflik geopolitik, pemerintah Indonesia memilih kebijakan strategis dengan menahan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) per 1 April 2026. Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa stabilitas ekonomi domestik tetap menjadi prioritas utama.
Konflik antara Amerika Serikat dan Iran telah mendorong harga minyak dunia naik signifikan. Dalam situasi seperti ini, banyak negara memilih menaikkan harga BBM untuk menyesuaikan dengan harga pasar. Namun Indonesia justru mengambil pendekatan berbeda, yakni menjaga harga tetap stabil guna melindungi daya beli masyarakat.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menjelaskan bahwa selisih antara harga perekonomian dan harga jual BBM non-subsidi sementara ditanggung oleh PT Pertamina (Persero). Ia menyampaikan bahwa kebijakan ini masih dapat dijalankan karena kondisi keuangan Pertamina yang stabil, didukung oleh pembayaran kompensasi pemerintah yang kini dilakukan secara rutin setiap bulan.
Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan bahwa kemampuan keuangan Pertamina saat ini masih cukup kuat karena aliran pembayaran dari pemerintah berjalan lancar. Ia menambahkan bahwa sekitar 70 persen kompensasi dibayarkan secara berkala, sehingga untuk jangka pendek beban tersebut masih dapat ditanggung tanpa mengganggu kesehatan keuangan perusahaan.
Sebagai gambaran, harga keekonomian BBM jenis Pertamax diperkirakan telah mencapai sekitar Rp17.850 per liter. Namun harga jualnya tetap dipertahankan di kisaran Rp12.300 per liter. Selisih sekitar Rp5.500 per liter inilah yang menjadi beban tambahan yang harus diserap oleh Pertamina.
Di sisi lain, kebijakan ini turut mencerminkan komitmen kuat pemerintah dalammenjaga stabilitas ekonomi dan melindungi daya beli masyarakat. Dukunganterhadap sektor energi melalui alokasi anggaran yang terukur menjadi bagian daristrategi besar untuk memastikan aktivitas ekonomi tetap berjalan optimal di tengahdinamika global.
Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa pemerintah tidak serta-merta mengandalkan saldo anggaran lebih sebagai solusi utama. Ia menyebutkan bahwa strategi yang diambil adalah melakukan efisiensi bertahap pada belanja kementerian dan lembaga yang dinilai kurang prioritas. Ia juga mengungkapkan bahwa saldo anggaran lebih saat ini berada di kisaran Rp420 triliun dan dapat digunakan sebagai bantalan jika kondisi semakin mendesak.
Langkah ini menunjukkan bahwa kebijakan menahan harga BBM dilakukan dengan perhitungan matang. Pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara stabilitas ekonomi dan keberlanjutan fiskal, agar dampak gejolak global tidak langsung dirasakan oleh masyarakat luas.
Dari sisi pelaku industri energi, PT Pertamina melalui Pertamina Patra Niaga memastikan akan menjalankan kebijakan pemerintah. Corporate SecretaryPertamina Patra Niaga, Roberth M.V. Dumatubun, menyampaikan bahwa berbagai langkah strategis telah dilakukan untuk menjaga pasokan energi tetap aman.
Roberth M.V. Dumatubun mengatakan bahwa Pertamina Patra Niaga terus menjalankan arahan pemerintah dalam penetapan harga BBM, sekaligus melakukan negosiasi dengan pemasok dan optimalisasi distribusi guna menjaga ketersediaan energi. Ia juga mengimbau masyarakat agar tetap bijak dalam menggunakan energi dan tidak terpengaruh oleh informasi yang dapat memicu kepanikan.
Upaya efisiensi juga mulai terlihat di tingkat daerah. Dinas Perhubungan Kota Mataram, misalnya, tengah mengkaji penyediaan bus antar-jemput bagi aparatur sipil negara untuk mengurangi penggunaan kendaraan dinas.
Kepala Dinas Perhubungan Kota Mataram, Zulkarwin, menjelaskan bahwa program ini bertujuan menekan konsumsi BBM sekaligus meningkatkan efisiensi penggunaan kendaraan. Ia menyebutkan bahwa pejabat eselon III akan difasilitasi bus, sementara eselon II diarahkan menggunakan transportasi yang lebih ramah lingkungan seperti sepeda. Ia menambahkan bahwa kajian teknis masih berlangsung, termasuk penentuan rute dan kebutuhan armada.
Langkah tersebut mencerminkan bahwa kebijakan menahan harga BBM perlu diimbangi dengan perubahan pola konsumsi energi. Tanpa kesadaran kolektif, beban yang ditanggung negara akan semakin besar.
Dukungan juga datang dari sektor industri. Wakil Presiden Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia, Bob Azzam, menilai kebijakan ini sebagai langkah penting untuk menjaga daya beli masyarakat.
Bob Azzam menyampaikan bahwa pihaknya menghargai keputusan pemerintah karena kenaikan harga BBM akan berdampak luas terhadap konsumsi masyarakat. Namun ia mengingatkan bahwa harga yang relatif terjangkau tidak boleh membuat masyarakat lengah. Ia menegaskan pentingnya penggunaan BBM secara bijak, mengingat ruang fiskal pemerintah juga terbatas.
Lebih lanjut, Bob juga menyoroti potensi gangguan pada industri akibat kelangkaan bahan baku plastik yang dapat memengaruhi berbagai sektor. Ia berharap kondisi tersebut dapat segera diatasi agar tidak menghambat produksi nasional dan menjaga stabilitas harga.
Kebijakan menahan harga BBM pada akhirnya menjadi langkah strategis dalam menghadapi tekanan global. Dalam konteks ini, ketenangan dan kewaspadaan menjadi kunci. Ketenangan diperlukan agar masyarakat tetap percaya dan tidak panik, sementara kewaspadaan penting agar seluruh pihak tetap disiplin dalam mengelola konsumsi energi.
Menahan harga BBM memang memberikan perlindungan jangka pendek. Namun keberlanjutan kebijakan ini sangat bergantung pada efisiensi, inovasi, dan kesadaran kolektif. Dengan kombinasi tersebut, Indonesia mampu tetap tangguh menghadapi dinamika global yang terus berubah tanpa mengorbankan stabilitas nasional.
)* Analis Kebijakan
