Tokoh Adat Mendukung Langkah Nyata Pemerintah Membangun Papua yang Berkelanjutan
Oleh: Sylvia Mote *)
Peran tokoh adat di Papua tidak hanya sebatas simbol budaya, tetapi juga menjadi pilar penting dalam menjaga stabilitas sosial dan memperkuat keberhasilan pembangunan di wilayah yang kaya akan keragaman ini. Dalam berbagai momentum, para kepala suku dan pemimpin adat menunjukkan komitmen nyata untuk mendukung kebijakan pemerintah, baik dalam hal menjaga keamanan maupun mendorong kesejahteraan masyarakat melalui partisipasi aktif dalam program pembangunan.
Di Distrik Pantai Barat, Kabupaten Sarmi, misalnya, dukungan ini tampak jelas dalam kegiatan sosialisasi yang digelar Dewan Adat Suku bersama masyarakat Suku Isirawa di Kampung Wari. Ketua Dewan Adat Suku Distrik Pantai Barat, Alexander Sunuk, menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan yang dijalankan pemerintah. Ia menyampaikan bahwa keberhasilan pembangunan bergantung pada kolaborasi antara pemerintah dan warga, sebab tanpa partisipasi aktif masyarakat, setiap kebijakan tidak akan berjalan optimal. Masyarakat yang ikut serta menyediakan lahan, tenaga, dan dukungan sosial akan menjadi bagian dari kemajuan wilayahnya sendiri.
Pesan tersebut disambut positif oleh masyarakat adat yang hadir, menunjukkan adanya kesadaran kolektif bahwa pembangunan bukanlah agenda sepihak pemerintah, melainkan upaya bersama untuk menciptakan kesejahteraan yang merata. Sosialisasi seperti yang dilakukan Dewan Adat Sarmi menjadi contoh bagaimana pendekatan kultural dapat menjembatani komunikasi antara pemerintah dan masyarakat lokal. Pendekatan semacam ini memperkuat rasa memiliki terhadap program pembangunan, sekaligus menumbuhkan kepercayaan terhadap negara sebagai mitra dalam memajukan Papua.
Sikap serupa juga terlihat di Papua Tengah. Kepala Suku Aikai, Pit Pigai, menilai perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap masyarakat adat sebagai bukti nyata kepedulian pemerintah terhadap eksistensi dan kebutuhan komunitas lokal. Ia menyoroti bantuan pembangunan ruang pertemuan di wilayahnya sebagai langkah penting yang tidak hanya berdampak fisik, tetapi juga memperkuat fungsi sosial masyarakat. Bagi Pit Pigai, fasilitas tersebut menjadi sarana untuk mempererat hubungan antarwarga, memperkuat dialog antara pemimpin adat dan masyarakat, serta memperluas ruang partisipasi publik dalam merumuskan aspirasi pembangunan.
Pit Pigai juga menegaskan bahwa bantuan pemerintah bukan sekadar simbol perhatian, melainkan pengakuan atas peran strategis kepala suku sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Dengan dukungan semacam itu, para pemimpin adat merasa lebih percaya diri untuk menjalankan tanggung jawab sosial dengan menyerap aspirasi masyarakat, menjaga kedamaian, serta memastikan agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan hingga ke tingkat akar rumput.
Kepedulian pemerintah pusat yang dinilai konsisten juga diakui oleh Kepala Suku Damal, Pdt. Yohanis Magai. Ia melihat berbagai program yang dijalankan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo sebagai cerminan komitmen kuat negara dalam mempercepat kemajuan Papua. Bagi Yohanis, perhatian tersebut bukan hanya bentuk bantuan material, tetapi juga pesan moral bahwa masyarakat Papua menjadi bagian penting dari agenda pembangunan nasional. Ia berharap agar keberlanjutan dukungan ini terus diperkuat, sehingga masyarakat di pedalaman Papua dapat merasakan manfaat nyata dari program-program pemerintah di bidang ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.
Dalam pandangan Yohanis Magai, keberhasilan pembangunan di Papua sangat erat kaitannya dengan keamanan yang stabil. Ia menilai, kondisi damai adalah prasyarat utama agar investasi, infrastruktur, dan pelayanan publik dapat berjalan efektif. Karena itu, para kepala suku memiliki tanggung jawab moral untuk ikut menjaga harmoni sosial dan menolak segala bentuk provokasi yang berpotensi mengganggu stabilitas daerah. Pandangan ini selaras dengan kebijakan pemerintah pusat yang menempatkan pendekatan kesejahteraan sebagai strategi utama dalam menjaga keamanan di wilayah timur Indonesia.
Sementara itu, Gubernur Papua, Mathius D. Fakhiri, dalam berbagai kesempatan menegaskan bahwa pembangunan di Papua tidak boleh berhenti pada tataran janji, melainkan harus diwujudkan dalam bentuk kerja nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Ia menyebut bahwa pemerintah provinsi berkomitmen memperkuat sinergi lintas sektor, yaitu antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan tokoh masyarakat, untuk memastikan seluruh program pembangunan berjalan efektif. Pendekatan kolaboratif ini diharapkan mampu mengurangi kesenjangan sosial dan membangun rasa percaya masyarakat terhadap pemerintah.
Menurut Fakhiri, partisipasi masyarakat adalah kunci keberhasilan pembangunan di Papua. Ia mendorong agar warga adat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga penggerak di lini depan pembangunan. Dengan semangat tersebut, berbagai program seperti ketahanan pangan, pemberdayaan ekonomi lokal, dan peningkatan kualitas pendidikan dapat berjalan lebih berkelanjutan. Pendekatan humanis dan transparan yang ditekankan pemerintah daerah mencerminkan semangat pembangunan yang berkeadilan dan menghormati kearifan lokal.
Dengan semangat kolaborasi dan rasa saling menghormati antara pemerintah dan masyarakat adat, Papua kini melangkah menuju masa depan yang lebih damai, stabil, dan sejahtera. Kepala suku dan tokoh adat telah membuktikan diri sebagai mitra strategis dalam menjaga kondusifitas keamanan serta mengawal arah pembangunan yang berpihak pada masyarakat. Inilah wajah Papua baru yang terus tumbuh dengan keyakinan bahwa kedamaian dan kemajuan hanya bisa lahir dari kerja bersama yang dilandasi niat baik dan kepercayaan.
*) Pengamat Kebijakan Sosial di Papua
