Jaga Stabilitas Nasional, Tolak Provokasi Aksi 28 Agustus

Oleh : Erika Puspitorini )* Rencana aksi unjuk rasa yang digelar pada 28 Agustus 2025 di depan Gedung DPR dan Istana Negara menjadi sorotan serius berbagai kalangan. Ribuan buruh dari berbagai daerah disebut akan hadir untuk menyuarakan tuntutan mereka. Situasi tersebut jelas sangat berpotensi untuk menciptakan adanya dinamika yang tidak kondusif apabila masyarakat mudah terprovokasi…

Read More

Peningkatan Upah dan Perlindungan Kerja Jadi Bukti Keseriusan Pemerintah untuk Buruh

Oleh : Jaka Prasetya )* Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terus menunjukkan berbagai macam langkah yang nyata dalam memastikan perlindungan dan kesejahteraan bagi para buruh. Agenda besar tersebut bukan sekadar janji politik, melainkan diwujudkan melalui kebijakan yang menyentuh langsung kebutuhan pekerja. Peningkatan upah, penghapusan sistem outsourcing, hingga jaminan sosial yang lebih merata menjadi…

Read More

Demi Persatuan Bangsa, Penting Hindari Aksi 28 Agustus Ciptakan Kondusivitas

Ketua DPR RI, Puan Maharani JAKARTA – Rencana aksi besar ribuan buruh pada 28 Agustus 2025 di depan Gedung DPR/MPR dan Istana Negara menimbulkan kekhawatiran sejumlah pihak karena jelas akan potensi untuk memunculkan kegaduhan dimana-mana. Maka dari itu, demi terus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, sangat penting bagi seluruh elemen masyarakat untuk saling mengutamakan stabilitas…

Read More

Kebijakan Pro-Buruh Terus Diperkuat, Pemerintah Pastikan Perlindungan dan Kesejahteraan

JAKARTA — Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terus memperkuat berbagai macam kebijakan yang pro-buruh, hal tersebut sebagai bukti nyata komitmen dalam memastikan perlindungan dan kesejahteraan pekerja di seluruh Indonesia. Presiden menegaskan bahwa para pekerja sejatinya adalah tulang punggung ekonomi nasional, sehingga kesejahteraan mereka harus selalu menjadi prioritas utama. Dalam peringatan Hari Buruh, Kamis…

Read More

Danantara Tegaskan Penghapusan Tantiem untuk Efisiensi Nasional

Oleh: Yudhistira Mahendra )* Pemerintah menegaskan komitmen kuat untuk memperbaiki tata kelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui kebijakan yang dianggap fundamental. Presiden Prabowo Subianto menilai pengelolaan BUMN sebelumnya masih menghadapi berbagai tantangan dalam penerapan logika bisnis yang sehat. Terdapat sejumlah perusahaan yang merugi karena struktur komisaris yang dinilai berlebihan. Situasi inilah yang kemudian melatarbelakangi…

Read More

Penghapusan Tantiem Tegaskan Komitmen Pemerintah Perkuat BUMN Akuntabel

Oleh: Lestari Widyaningsih )* Langkah pemerintah melalui kebijakan yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto untuk menghapus tantiem atau bonus besar bagi pejabat BUMN menjadi penanda kuat dari komitmen membangun tata kelola perusahaan negara yang lebih akuntabel. Selama ini, pemberian tantiem yang jumlahnya bisa mencapai puluhan miliar rupiah setiap tahun bagi komisaris maupun direksi menjadi perhatian public…

Read More

Pemerintah Hapus Tantiem Komisaris BUMN untuk Perkuat Tata Kelola

Presiden Prabowo pada saat menyampaikan RAPBN 2026 dan Nota Keuangan di Gedung MPR/DPR JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan penghapusan tantiem bagi direksi dan komisaris BUMN saat menyampaikan RAPBN 2026 dan Nota Keuangan di Gedung MPR/DPR. “Saya menemukan komisaris hanya rapat sebulan sekali bisa dapat Rp40 miliar per tahun. Itu tidak wajar,” kata Presiden Prabowo….

Read More

Penghapusan Tantiem Jadi Langkah Strategis Pembenahan BUMN

Presiden Prabowo menyampaikan pidato kenegaraan di podium (Dok. Dokumentasi MPR RI – Sekretariat Negara) JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan penghapusan tantiem bagi komisaris dan direksi BUMN sebagai bagian dari reformasi pengelolaan perusahaan negara. Pernyataan itu disampaikan saat Penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2026 di Jakarta. “Tadinya pengelolaannya kurang tepat secara logika ekonomi. Perusahaan rugi…

Read More

Pemerintah Pacu Infrastruktur Papua Lewat Penjaminan Kredit dan Pembangunan Rumah Rakyat

PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo), anggota holding Indonesia Financial Group (IFG), menjalin kerja sama asuransi kredit konstruksi dan non-konstruksi dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Papua, dengan estimasi nilai pertanggungan mencapai Rp900 miliar per tahun. Jayapura – Pemerintah terus memperkuat pembangunan infrastruktur di Papua melalui berbagai langkah strategis. Upaya ini tidak hanya menyasar penyediaan fasilitas dasar,…

Read More

Percepatan Pembangunan Infrastruktur Papua sebagai Strategi Pemerataan Nasional

Oleh: Elias Sondegau *) Pemerintah terus memberikan perhatian serius terhadap percepatan pembangunan infrastruktur di Papua. Upaya ini tidak hanya bertujuan menyediakan fasilitas fisik, tetapi juga menjadi strategi penting untuk membuka keterisolasian wilayah, memperluas kesempatan ekonomi, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan potensi sumber daya alam dan keanekaragaman sosial budaya yang dimilikinya, Papua menjadi salah satu…

Read More