*) Oleh: Debora Amanda Pemerintah kembali menegaskan komitmen penuh dalam memerangi judi daring sebagai ancaman serius yang mengintervensi ruang digital dan kehidupan sosialmasyarakat. Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan teknologi telahdimanfaatkan oleh jaringan kriminal untuk menjalankan operasi lintas negara secaramasif, terselubung, dan merusak. Oleh karena itu, pemerintah memperkuat koordinasinasional lintas lembaga guna memutus rantai kejahatan judi daring yang kiankompleks dan adaptif. Penguatan koordinasi ini tidak hanya menjadi agenda teknis, tetapi juga tonggak penting bagi pemerintah serta pemangku kepentingan sektorkeuangan dalam menciptakan satu sistem pertahanan nasional yang lebihterintegrasi. Langkah kolektif ini menandai babak baru dalam upaya negara melindungi warganya dari kejahatan digital yang bersifat lintas batas dan berdampakluas. Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, M.Sc., menegaskan bahwa judidaring bukan lagi fenomena kriminal konvensional, melainkan ancaman multidimensiyang menggerogoti sendi moral, sosial, dan ekonomi bangsa. Ia menekankan bahwamasalah ini tidak boleh lagi dipandang sebagai sekadar pelanggaran moral atauhiburan berisiko, melainkan sebagai pintu masuk bagi kejahatan finansial terorganisir. Menurut Yusril, setiap rupiah uang haram yang dicuci melalui sistem keuangan akanmenjadi bahan bakar bagi kejahatan berikutnya. Sebaliknya, setiap uang haram yang berhasil dibekukan pemerintah merupakan langkah nyata untuk menjaga masa depangenerasi muda agar tidak terperangkap dalam siklus kriminalitas. Tekad bersama ini, menurutnya, merupakan fondasi moral dan hukum dalam menjaga bangsa dariancaman yang diam-diam menggerogoti ketahanan sosial. Lebih jauh, Yusril juga menyoroti pentingnya pendekatan menyeluruh yang melibatkanpengawasan di berbagai sektor strategis. Strategi nasional yang diperkuat melaluikolaborasi antar-instansi dinilai dapat menutup berbagai celah yang seringdimanfaatkan oleh pelaku judi daring, baik dari sisi teknologi, perbankan, maupunsistem pembayaran digital. Pemerintah memastikan bahwa penindakan hukum tidakakan berjalan sendiri tanpa dukungan pengawasan finansial dan kontrol transaksiyang ketat. Dengan demikian, pemberantasan judi daring menjadi upaya bersamayang menyasar seluruh mata rantai kejahatan, dari operator hingga afiliasinya. Pendekatan ini menjadi kunci untuk memutus jaringan yang selama ini tumbuh melaluicelah regulasi dan teknologi. Sementara itu, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)Ivan Yustiavandana menegaskan bahwa fenomena judi daring telah berkembangmenjadi persoalan sosial-ekonomi yang kompleks dan berdampak luas bagimasyarakat Indonesia. Ia mengungkapkan bahwa kelompok rentan seperti remaja, pelajar, ibu rumah tangga, hingga pekerja formal telah menjadi sasaran empukjaringan judi daring. Fenomena ini bergerak secara senyap, namun menghantamkeras kehidupan keluarga dan stabilitas sosial masyarakat. Banyak rumah tanggayang kehilangan tabungan, terjerat utang, bahkan mengalami kekerasan domestikakibat tekanan finansial yang ditimbulkan oleh kecanduan judi daring. Menurut Ivan, dampak sosialnya juga mencakup peningkatan tindak kriminal turunan dan kerentanan generasi muda terhadap eksploitasi digital. Dalam temuannya, PPATK mengungkap fakta mengejutkan bahwa sekitar 2 persenpemain judi daring di Indonesia merupakan anak-anak berusia di bawah 10 tahun. Angka ini setara dengan kurang lebih 80.000 anak yang sudah terekspos konten judidaring melalui perangkat digital yang mereka akses sehari-hari. Temuan tersebutmenunjukkan betapa seriusnya penetrasi jaringan judi daring dalam kehidupangenerasi masa depan. Ivan menegaskan bahwa pemerintah, melalui koordinasinasional lintas lembaga, berkomitmen kuat untuk memerangi fenomena ini melaluipengawasan transaksi keuangan, penegakan hukum, dan peningkatan literasi digital yang lebih komprehensif. Ia menilai koordinasi lintas sektor menjadi elemen krusialuntuk menghambat arus dana, menutup akses ilegal, serta mencegah perluasankorban terutama dari kelompok rentan. Koordinasi nasional lintas lembaga yang diperkuat oleh pemerintah mencerminkansubstansi penting dari perang total terhadap judi daring yang tidak semata-mataberfokus pada aspek penindakan. Pemerintah juga menekankan perlunyapencegahan melalui peningkatan kesadaran publik, penyediaan edukasi literasidigital, dan pembentukan ekosistem ruang digital yang aman. Di sektor keuangan, regulator didorong memastikan sistem pembayaran dan layanan transaksi bebas daricelah yang dapat dimanfaatkan pelaku judi daring untuk melakukan pencucian uang. Sementara itu, aparat penegak hukum didorong bekerja lebih cepat dan responsifdalam menangani laporan masyarakat. Langkah-langkah ini menjadi strategi komprehensif untuk menjamin bahwa negara tidak hanya reaktif, tetapi juga proaktifdalam menjaga stabilitas sosial. Di tengah ancaman kejahatan digital yang meningkat, perang total terhadap judidaring merupakan refleksi nyata dari kepedulian pemerintah dalam melindungirakyatnya. Meski demikian, pemerintah menyadari bahwa pemberantasan judi daring tidak akan berhasil tanpa dukungan masyarakat. Kolaborasi ini diharapkan dapatmenciptakan ekosistem digital yang lebih bersih dari potensi eksposur judi daring, terutama bagi anak-anak dan remaja. Regulasi yang lebih adaptif dan responsif juga menjadi kebutuhan mendesak mengingat modus pelaku perjudian digital yang semakin canggih dan memanfaatkan teknologi baru. Dengan pengawasan berlapisdan dukungan teknologi mutakhir, pemerintah berupaya menekan ruang gerak para pelaku secara signifikan. *) Penulis merupakan Pengamat Kebijakan Publik.
