Pemerintah Perkuat Eksplorasi Migas Menuju Swasembada Energi Nasional

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen mempercepat eksplorasi minyak dan gas bumi sebagai bagian dari strategi besar menuju swasembada energi nasional. Menurut Presiden, penguatan kemandirian energi menjadi langkah penting dalam mewujudkan ekonomi yang tangguh dan berdaulat. Ia menilai, keberhasilan sektor energi tidak hanya ditentukan oleh angka produksi, tetapi juga oleh kemampuan bangsa…

Read More

Pemerintah Dorong Generasi Muda Penggerak Program Swasembada Energi Nasional

JAKARTA – Pemerintah terus mendorong peran generasi muda dalam mewujudkan kemandirian energi nasional melalui berbagai program dan inovasi di sektor energi berkelanjutan. Langkah ini menjadi bagian penting dari visi besar Indonesia menuju Net Zero Emission 2060 serta pembangunan ekonomi hijau yang inklusif. Salah satu inisiatif nyata datang dari PT Pertamina Hulu Energi (PHE), subholding upstream…

Read More

Optimalisasi Eksplorasi Langkah Pemerintah Menuju Swasembada Energi

Oleh: Dhita Karuniawati )* Upaya mencapai swasembada energi merupakan salah satu prioritas strategis pemerintah dalam mewujudkan kemandirian nasional dan ketahanan energi dalam jangka panjang. Indonesia, dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, sejatinya memiliki potensi besar untuk memenuhi kebutuhan energinya secara mandiri. Namun, tantangan dalam eksplorasi, produksi, dan efisiensi energi masih menjadi pekerjaan rumah yang harus dituntaskan…

Read More

Program Swasembada Energi Bagian dari Langkah Pemerintah Wujudkan Ketahanan Negara

Oleh: Siska Rahmadani* Program swasembada energi kini menjadi simbol keseriusan pemerintah dalam memperkuat ketahanan nasional dan mewujudkan Indonesia yang berdaulat. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menempatkan energi sebagai salah satu fondasi penting pembangunan, karena bangsa yang kuat adalah bangsa yang mampu memenuhi kebutuhan energinya sendiri tanpa bergantung pada pihak luar. Semangat kemandirian energi ini sejalan dengan visi Asta…

Read More

Masyarakat Hindari Provokasi Ajakan Demo Penolakan Gelar Pahlawan Soeharto, Jaga Stabilitas Nasional

Jakarta — Pemerintah mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terpancing provokasi ajakan demonstrasi terkait penetapan Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto, sebagai Pahlawan Nasional. Seruan ini disampaikan menyusul munculnya narasi di ruang digital yang mencoba menggiring publik pada aksi penolakan yang berpotensi mengganggu stabilitas nasional. Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Idrus Marham…

Read More

Pemberian Gelar Pahlawan Nasional Bentuk Apresiasi Atas Dedikasi Soeharto di Bidang Pembangunan

JAKARTA – Penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 Republik Indonesia, Jenderal Besar H.M. Soeharto, menjadi penegasan bahwa bangsa Indonesia menghargai jasa besar seorang pemimpin yang telah mendedikasikan hidupnya bagi kemajuan negeri. Keputusan pemerintah tersebut disambut luas sebagai langkah bersejarah, sekaligus momentum penting untuk menilai kembali perjalanan bangsa secara objektif dan memperkuat semangat persatuan nasional….

Read More

Negara Berikan Penghormatan Tertinggi Soeharto Layak Mendapat Gelar Pahlawan Nasional

Oleh: Anggina Wulandari* Penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto, melalui Keputusan Presiden Nomor 116/TK Tahun 2025, menjadi simbolbahwa negara memberikan penghormatan tertinggi kepada salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah Indonesia. Keputusan ini menunjukkan keberaniannegara untuk menempatkan jasa-jasa Soeharto secara objektif dalam perjalananpanjang pembangunan bangsa. Di tengah berbagai dinamika opini publik, negara berdiri tegak dengan prinsip bahwa penghormatan semacam ini harus diberikankepada mereka yang kontribusinya telah terbukti melampaui generasi. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa proses penetapan gelarpahlawan nasional telah melalui kajian yang sangat ketat. Ia menilai bahwa setiapusulan diproses melalui mekanisme resmi yang melibatkan sejumlah ahli sejarah, peneliti, serta lembaga negara. Menurutnya, keputusan untuk menetapkan Soehartosebagai Pahlawan Nasional bukan keputusan emosional, tetapi langkah yang dibangun atas dasar fakta sejarah dan kontribusi yang dapat diverifikasi. Pandangantersebut memperkuat narasi bahwa negara bertindak objektif dan profesional dalammemberikan penghargaan tertinggi kepada warganya. Soeharto memiliki rekam jejak perjuangan yang panjang bahkan sebelum memasukidunia pemerintahan. Sebagai Wakil Komandan BKR Yogyakarta setelah proklamasikemerdekaan, ia berperan dalam pelucutan senjata pasukan Jepang di Kota Baru, sebuah momentum penting bagi konsolidasi keamanan negara yang baru berdiri. Keterlibatannya dalam Serangan Umum 1 Maret 1949 serta operasi pembebasanIrian Barat semakin menguatkan posisi Soeharto sebagai prajurit yang berkontribusilangsung terhadap tegaknya kedaulatan Republik Indonesia. Pada masa kepemimpinannya, Soeharto dikenal sebagai arsitek pembangunannasional yang meletakkan fondasi penting bagi modernisasi ekonomi Indonesia. Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno memandang keberhasilan Soehartomenstabilkan perekonomian pada masa awal pemerintahannya sebagai salah satupencapaian paling monumental dalam sejarah Indonesia. Eddy menilai bahwakeberhasilan menurunkan inflasi, membuka lapangan kerja, serta menciptakankepastian ekonomi yang stabil merupakan langkah fundamental yang memungkinkan Indonesia memasuki fase pembangunan jangka panjang. Program pembangunan melalui Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun) menjadi tonggak strategis yang membuka jalan bagi kemajuan ekonomi, pendidikan, dan infrastruktur nasional. Stabilitas politik yang terjaga pada masa itu menjadifondasi penting yang memungkinkan pemerintah bekerja efektif dalam memperluasjaringan transportasi, meningkatkan produksi pangan, dan memperkuat ketahanannasional di tengah dinamika geopolitik internasional. Pandangan ini mempertegasbahwa penghargaan negara kepada Soeharto diberikan bukan hanya karenaperannya sebagai presiden, tetapi karena hasil nyata yang dapat dirasakan hinggaera modern sekarang. Dukungan luas juga datang dari kalangan organisasi masyarakat. Ketua Umum Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI), Mukhamad Misbakhun, menegaskan bahwa Soeharto adalah figur yang lengkap: pejuang kemerdekaan, pengisi kemerdekaan, sekaligus negarawan visioner. Misbakhun memandang bahwaSoeharto telah membangun arah pembangunan nasional yang terencana, memperkuat ketahanan nasional, serta menjaga keutuhan NKRI melalui berbagaikebijakan strategis. Ia memandang bahwa pengakuan negara terhadap jasaSoeharto merupakan bentuk kedewasaan bangsa dalam menghormati sejarahnyasendiri. Dukungan akademik terhadap penghargaan ini juga sangat kuat. Guru Besar Resolusi Konflik dan Damai Universitas Negeri Jakarta, Prof. Abdul Haris Fatgehipon, menyampaikan bahwa Soeharto memenuhi banyak aspek kepahlawanan, baiksebagai prajurit maupun sebagai pemimpin. Haris menilai bahwa Soeharto memilikikontribusi signifikan dalam membawa Indonesia mencapai swasembada pangan, meningkatkan kualitas pendidikan nasional, serta memperluas akses kesehatan bagimasyarakat. Ia menyoroti warisan konkret seperti RS Kanker Dharmais,…

Read More

Gelar Pahlawan Soeharto Penghargaan atas Dedikasi Membangun Bangsa

Oleh: Arya Maheswara *) Penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 Republik Indonesia, HM. Soeharto, menjadi keputusan negara yang layak diapresiasi sebagai bentuk penghormatan terhadap pemimpin yang kontribusinya meninggalkan jejak mendalam bagi kemajuan bangsa. Di tengah dinamika opini publik, keputusan ini penting ditempatkan dalam perspektif sejarah panjang Indonesia, ketika figur-figur besar memberikan fondasi yang menentukan…

Read More

Pengesahan KUHAP Jadi Fondasi Utama Sistem Peradilan Pidana Modern

Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna ke-18 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025–2026. Pemerintah memberikan persetujuan penuh dan menegaskan bahwa regulasi baru ini menjadi fondasi utama bagi sistem peradilan pidana modern di Indonesia. Menteri Hukum (Menkum) Supratman…

Read More

Pengesahan KUHAP Baru: Reformasi Sistem Peradilan Pidana Menuju Cepat, Sederhana, dan Transparan

JAKARTA – DPR RI resmi mengesahkan Undang-Undang KUHAP terbaru dalam Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta. Pengesahan ini dipandang sebagai langkah strategis dalam melakukan reformasi besar terhadap sistem peradilan pidana Indonesia. UU KUHAP yang baru dinilai jauh lebih modern, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik sehingga mendorong proses hukum yang lebih cepat, sederhana, dan transparan….

Read More