Bulan: Februari 2026

Oleh: Dimas Aditya Wiguna )* Pemerintah menempatkan optimalisasi aset badan usaha milik negara sebagai salah satu strategi utama dalam memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi nasional. Melaluipembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara, negara mendorong konsolidasi dan transformasi pengelolaan BUMN agar lebih efisien, terarah, dan mampu memberikan nilai tambah yang berkelanjutan bagi perekonomian. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa pertumbuhanekonomi yang kuat memerlukan tata kelola negara yang solid serta pengelolaan modal yang efisien. Dalam berbagai forum internasional, Presiden menyampaikan bahwaDanantara dibentuk sebagai instrumen strategis untuk mengelola aset negara secaraprofesional dan modern, sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam ekosisteminvestasi global. Presiden memandang kehadiran Danantara sebagai langkah penting untukmengonsolidasikan kekuatan ekonomi nasional. Dengan aset BUMN yang nilainyasangat besar, pengelolaan yang terintegrasi dinilai mampu menjadikan Indonesia mitraekonomi yang lebih setara di tingkat global, sekaligus membuka peluang kerja samainvestasi jangka panjang dengan berbagai negara. Dalam kerangka kebijakan nasional, Danantara dirancang untuk membiayai industri-industri masa depan yang memiliki nilai tambah tinggi. Pemerintah melihat pengelolaanaset BUMN bukan sekadar upaya korporasi, melainkan bagian dari agenda besarpercepatan industrialisasi, hilirisasi, dan penguatan struktur ekonomi nasional. Sejalan dengan arahan Presiden, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Roeslani, menjelaskan bahwa Danantara dibentuk untuk menyatukan pengelolaan lebihdari seribu BUMN dalam satu kerangka strategis. Menurutnya, konsolidasi tersebutmemungkinkan keputusan investasi dilakukan secara lebih terukur, terkoordinasi, dan selaras dengan prioritas pembangunan nasional. Rosan menilai bahwa struktur pengelolaan yang terpusat memberi ruang optimalisasidividen BUMN agar dapat diinvestasikan kembali tanpa ketergantungan penuh pada APBN. Pendekatan ini dinilai penting untuk memperkuat kapasitas pembiayaan proyek-proyek strategis, sekaligus meningkatkan daya tarik Indonesia bagi investor global melalui skema investasi bersama. Rosan juga menekankan bahwa konsolidasi aset BUMN merupakan bagian daritransformasi kelembagaan agar perusahaan negara lebih adaptif terhadap perubahanekonomi global. Dengan pengelolaan yang lebih terintegrasi, efisiensi operasionaldiharapkan meningkat, sementara tumpang tindih investasi antar-BUMN dapat ditekansecara signifikan. Di tengah kebutuhan pembiayaan pembangunan jangka menengah yang terusmeningkat, pemerintah memandang optimalisasi aset BUMN sebagai sumberpendanaan alternatif yang kredibel. Langkah ini memungkinkan kesinambunganpembangunan infrastruktur, pengembangan energi bersih, dan percepatan hilirisasiindustri tanpa menambah tekanan berlebihan pada ruang fiskal negara. Danantara juga menegaskan bahwa reformasi BUMN akan memasuki fase yang lebihintensif mulai 2026. Agenda tersebut mencakup perbaikan operasional, penguatanstruktur keuangan, optimalisasi aset, serta penyederhanaan jumlah entitas agar BUMN menjadi lebih fokus dan produktif. Presiden Prabowo sendiri telah menetapkan arahkebijakan untuk merampingkan jumlah BUMN secara bertahap sebagai bagian daritransformasi jangka panjang. Dalam Danantara Economic Outlook 2026, lembaga ini mencatat bahwa sejumlahBUMN besar menunjukkan prospek pemulihan kinerja yang kuat. Bank-bank miliknegara dinilai berada pada posisi yang solid seiring perbaikan biaya dana dan pertumbuhan penyaluran kredit, sementara Telkom Indonesia dipandang siapmenciptakan nilai tambah melalui optimalisasi aset dan penguatan bisnis digital. Kemajuan restrukturisasi juga tercatat pada sejumlah BUMN strategis seperti Garuda Indonesia, Krakatau Steel, dan Timah. Capaian tersebut memperkuat kredibilitasDanantara sebagai pengelola investasi negara sekaligus agen transformasi BUMN yang berorientasi pada kinerja dan keberlanjutan. Chief Operating Officer BPI Danantara, Dony Oskaria, menjelaskan bahwa penataanaset juga mencakup pengembalian fokus bisnis Danareksa sebagai perusahaanmanajemen aset. Menurutnya, langkah ini bertujuan memastikan setiap entitas BUMN beroperasi sesuai kompetensi inti, sehingga pengelolaan aset negara dapat dilakukansecara lebih optimal…

Oleh: Dinda Amalia Dewi )* Pemerintah terus memperkuat peran Badan Pengelola Investasi Daya AnagataNusantara atau Danantara sebagai instrumen utama dalam pengelolaan aset strategisnasional. Langkah ini ditempuh untuk memastikan aset negara dikelola secaraprofesional, terintegrasi, dan berorientasi jangka panjang guna menopang pertumbuhanekonomi yang berkelanjutan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menempatkan Danantara sebagaibagian penting dari strategi besar pemerintah dalam mendorong transformasi ekonominasional. Dalam berbagai agenda bilateral dan internasional, Presiden menegaskanpentingnya pengelolaan aset negara yang modern, kredibel, dan mampu menjadipenggerak investasi produktif, khususnya di sektor-sektor bernilai tambah tinggi. Dalam pertemuan dengan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese di Istana Kepresidenan, Presiden mendorong penguatan kerja sama investasi di sektor hilirisasi. Pemerintah membuka peluang bagi Australia untuk berpartisipasi dalam pengolahanmineral kritis di Indonesia, seperti nikel, tembaga, bauksit, dan emas.  Pada saat yang sama, Indonesia juga mendorong perusahaan nasional untukberinvestasi pada sektor mineral kritis di Australia, sehingga tercipta hubungan ekonomiyang saling menguntungkan. Presiden juga menegaskan kesiapan Danantara untuk menjadi mitra strategis dalammenjajaki berbagai skema investasi bersama. Pemerintah memandang Danantarasebagai kendaraan investasi negara yang mampu menjembatani kepentingan nasionaldengan mitra global melalui pendekatan co-investment dan kemitraan jangka panjang. Sebagai tindak lanjut, Danantara menandatangani nota kesepahaman denganKementerian Luar Negeri Australia. Dalam keterangan resminya, Danantaramenyebutkan bahwa kesepakatan tersebut menetapkan kerangka kolaborasi yang terstruktur untuk memperkuat hubungan investasi bilateral secara berkelanjutan.  Kerja sama difokuskan pada penguatan kemitraan dengan lembaga pendanaan dan institusi investasi Australia guna memperluas akses pembiayaan dan memperdalamarus investasi dua arah. Selain mobilisasi modal, kolaborasi tersebut juga diarahkan pada pembangunankapasitas jangka panjang. Danantara menempatkan pengembangan sumber dayamanusia sebagai elemen penting, melalui kerja sama di bidang pendidikan, peningkatan keahlian, serta pertukaran talenta. Pendekatan ini dipandang sejalandengan agenda pemerintah untuk memperkuat profesionalisme dan produktivitastenaga kerja nasional dalam menghadapi persaingan global. Kerja sama Indonesia dan Australia juga mencakup penjajakan peluang investasi di berbagai sektor prioritas, termasuk infrastruktur, energi, pertambangan, kesehatan, ekonomi digital, serta pangan dan agribisnis. Untuk memastikan implementasi berjalanefektif, kedua pihak sepakat membentuk kelompok kerja dan rencana aksi yang akandievaluasi secara berkala. Di tengah dinamika global, pemerintah juga menunjukkan respons cepat terhadapperubahan outlook peringkat kredit Indonesia oleh Moody’s. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa pemerintah akanmemperkuat komunikasi dengan pasar internasional dan lembaga pemeringkat terkaitperan dan tata kelola Danantara. Langkah ini dipandang penting karena masih banyakpelaku pasar global yang belum sepenuhnya memahami fungsi Danantara sebagaisovereign wealth fund….

Jakarta – Target pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga mendekati delapan persen dalam beberapa tahun ke depan dinilai sangat bergantung pada percepatan investasi berskala besar yang diiringi dengan penciptaan lapangan kerja berkualitas. Tanpa dorongan investasi yang kuat, ambisi pertumbuhan tinggi dinilai sulit tercapai secara berkelanjutan. Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara, Rosan Perkasa Roeslani, menyebut kebutuhan…

Jakarta – Presiden RI Prabowo Subianto memperkenalkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) sebagai instrumen strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Pengenalan tersebut disampaikan Prabowo dalam forum World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Swiss. Presiden menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya bergantung pada perdamaian dan stabilitas, tetapi juga pada tata kelola negara…

Oleh: Rizky Mahendra Swasembada energi kembali mengemuka sebagai agenda strategis nasional. Di tengah fluktuasi harga energi global, transisi menuju energi berkelanjutan, serta komitmen menekan impor bahan bakar minyak, Indonesia dihadapkan pada satu kenyataan penting: kedaulatan energi tidak hanya ditentukan oleh sumber daya alam, tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusia dan konsistensi kebijakan hilirisasi energi. Dua…

Oleh: Raka Aditya )* Pemerintah menetapkan Papua sebagai salah satu poros strategis dalam peta jalanswasembada energi nasional. Kebijakan ini mencerminkan komitmen PresidenPrabowo Subianto untuk membangun kemandirian energi berbasis potensi sumberdaya dalam negeri, sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional secaraberkelanjutan. Papua dinilai memiliki kekayaan sumber daya energi yang sangat besar dan beragam. Pemerintah menegaskan bahwa potensi tersebut tidak boleh hanya tercatat dalamdokumen perencanaan, melainkan harus dikelola secara nyata agar mampu memenuhikebutuhan energi masyarakat Papua sekaligus menopang sistem energi nasional. Dalam berbagai kesempatan, Presiden Prabowo menekankan pentingnya keberpihakankebijakan energi kepada daerah penghasil. Pemerintah memastikan bahwa manfaatproduksi energi di Papua harus dirasakan langsung oleh masyarakat setempat, sehingga pembangunan energi tidak hanya berorientasi pada pasokan nasional, tetapijuga pada keadilan dan pemerataan. Arah kebijakan energi nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo saat inidifokuskan pada percepatan pemanfaatan energi terbarukan. Papua diposisikansebagai wilayah prioritas karena tantangan geografisnya yang selama ini membuatketergantungan terhadap pasokan bahan bakar minyak dari luar daerah menjadi sangat tinggi. Pemerintah menilai tenaga surya dan tenaga air sebagai solusi paling relevan untukmenjawab tantangan tersebut. Perkembangan teknologi telah membuat pembangkitlistrik tenaga surya semakin ekonomis dan mudah diterapkan, sementara pembangkitlistrik tenaga air skala kecil dinilai selaras dengan kondisi alam Papua yang memilikibanyak aliran sungai. Melalui pengembangan energi terbarukan, pemerintah menargetkan pengurangansignifikan terhadap biaya logistik energi yang selama ini membebani negara. Ketergantungan pada pengiriman bahan bakar minyak jarak jauh dipandang tidak lagiefisien, baik dari sisi ekonomi maupun ketahanan energi. Selain energi terbarukan, pemerintah juga mendorong pengembangan energi berbasissumber daya lokal melalui bahan bakar nabati. Presiden Prabowo mengarahkanpemanfaatan komoditas seperti kelapa sawit, tebu, dan singkong sebagai bahan bakubioenergi untuk menghasilkan biodiesel dan bioetanol. Strategi tersebut dirancang sebagai bagian dari agenda jangka menengah pemerintahuntuk mewujudkan swasembada energi dan swasembada pangan secara merata dalamlima tahun ke depan. Papua diharapkan tidak hanya menjadi wilayah produksi energi, tetapi juga pusat pengembangan ekonomi berbasis pertanian dan industri energi hijau. Presiden Prabowo memandang kemandirian energi sebagai fondasi penting bagipenguatan fiskal negara. Impor bahan bakar minyak yang saat ini mencapai sekitarRp520 triliun per tahun dinilai terlalu besar dan membatasi ruang fiskal untukpembangunan yang lebih produktif. Pemerintah menghitung bahwa setiap penurunan ketergantungan impor energi akanmembuka ruang anggaran yang signifikan. Dana yang selama ini terserap untuk subsididan impor dapat dialihkan untuk memperkuat pembangunan daerah, termasukpeningkatan layanan dasar dan infrastruktur di Papua. Sebagai wujud komitmen konkret, pemerintah menetapkan target penghentian imporsolar mulai tahun depan. Selanjutnya, dalam kurun waktu empat tahun, impor bensinditargetkan dapat dihentikan secara bertahap melalui peningkatan kapasitas produksienergi dalam negeri. Untuk memastikan kebijakan tersebut berjalan efektif, Presiden Prabowo mendorongketerlibatan aktif pemerintah daerah. Gubernur dan bupati di Papua dimintamemperkuat koordinasi dengan Komite Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, pemerintah pusat, Bappenas, serta kementerian dan lembaga terkait. Dalam konteks transisi energi nasional, Anggota Dewan Energi Nasional periode 2026–2030, Satya Widya Yudha, menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan lintas sektor. Ia memandang bahwa percepatan energi bersih harus selaras dengan rencanapengembangan infrastruktur agar tidak menimbulkan tumpang tindih kebijakan. Satya juga menilai bahwa kepastian arah kebijakan menjadi faktor krusial dalammenarik investasi energi terbarukan. Menurutnya, konsistensi regulasi akanmenentukan keberhasilan transformasi energi sekaligus menjaga kepercayaan pelakuusaha. Dari sisi teknis sistem kelistrikan, Direktur Transmisi dan Perencanaan Sistem PT PLN (Persero), Edwin Nugraha Putra, menyoroti pentingnya penguatan jaringan listriknasional. Ia menilai integrasi energi terbarukan ke dalam sistem kelistrikanmembutuhkan percepatan investasi pada jaringan transmisi dan perencanaan sistemyang adaptif. Edwin memandang Papua sebagai wilayah strategis yang memerlukan pendekatankhusus dalam pengembangan jaringan listrik. Infrastruktur yang memadai dinilaimenjadi kunci agar potensi energi terbarukan di Papua dapat dimanfaatkan secaraoptimal dan berkelanjutan. Indonesia saat ini berada pada fase penting dalam transisi energi global. Melalui forum Energy Outlook 2026, pemerintah bersama regulator, BUMN, dan sektor swastamenyelaraskan visi menuju sistem energi yang lebih bersih dan mandiri. Dengan potensi energi surya yang sangat besar, ditambah cadangan panas bumi dan energi angin, pemerintah melihat peluang besar bagi Indonesia untuk memimpinpengembangan energi hijau di kawasan….

JAKARTA – Pemerintah menargetkan investasi sektor energi baru terbarukan (EBT) mencapai Rp1.682 triliun dalam satu dekade ke depan sebagai bagian dari penguatan ketahanan energi nasional. Target ambisius tersebut sejalan dengan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 dan menjadi salah satu pilar penting dalam agenda transisi energi Indonesia menuju net zero emission pada 2060. Direktur…

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan percepatan pengembangan energi terbarukan di Papua sebagai bagian dari upaya besar pemerintah mencapai swasembada energi dan swasembada pangan. Papua dinilai memiliki potensi besar untuk pengembangan bioenergi berbasis komoditas lokal, seperti kelapa sawit, tebu, dan singkong. Menurut Presiden, pemanfaatan komoditas tersebut dapat menghasilkan bahan bakar minyak dan etanol, sekaligus mendorong…