Pemerintah Targetkan Layanan CKG Jangkau Hampir Seluruh Populasi 2026

JAKARTA – Pemerintah menargetkan perluasan signifikan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) pada 2026 agar menjangkau hampir seluruh lapisan masyarakat. Target nasional ini ditopang oleh penguatan layanan di daerah, peningkatan sarana prasarana, serta kolaborasi lintas pemangku kepentingan untuk memastikan deteksi dini penyakit berjalan merata dan berkelanjutan. Di tingkat nasional, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terus mengoptimalkan cakupan Program…

Read More

Pemerintah Perluas Layanan Kesehatan melalui CKG

Jakarta – Pemerintah terus mengukuhkan komitmennya untuk memperluas layanan kesehatan melalui berbagai program strategis, salah satunya dengan memperkenalkan Cek Kesehatan Gratis (CKG). Program ini bertujuan untuk memberikan akses pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh bagi masyarakat, dengan fokus pada deteksi dini berbagai penyakit, termasuk kanker leher rahim, gangguan penglihatan, dan masalah kesehatan lainnya. Dalam Rapat Koordinasi Nasional…

Read More

Peran Koperasi Desa Merah Putih Jaga Akses Sembako Murah bagi Warga

Oleh: Rivka Mayangsari )* Pemerintah terus memperkuat fondasi ekonomi rakyat melalui berbagai program berbasis desa, salah satunya lewat pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih). Program ini dirancang sebagai instrumen strategis untuk memastikan kebutuhan pokok masyarakat tetap terjangkau, distribusi barang lebih efisien, dan kesejahteraan warga desa meningkat secara berkelanjutan. Dengan mengedepankan semangat gotong royong dan…

Read More

Ketahanan Energi Bawa Peluang Investasi Ribuan Triliun Rupiah

Oleh: Rivka Mayangsari*) Ketahanan energi nasional kini tidak lagi dipandang semata sebagai isu pasokan dan keamanan, melainkan sebagai pintu masuk bagi lompatan besar investasi dan industrialisasi hijau Indonesia. Pemerintah mendorong perubahan paradigma bahwa dekarbonisasi industri bukan beban biaya, melainkan peluang ekonomi strategis yang mampu menggerakkan pertumbuhan, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat kedaulatan energi. Di tengah…

Read More

Papua Jadi Harapan Baru Swasembada Energi Indonesia

Oleh: Putri Ayu Lestari )* Pemerintah menempatkan Papua sebagai salah satu harapan baru dalam agenda besar swasembada energi nasional. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Papua diproyeksikan tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan pangannyasendiri, tetapi juga menjadi wilayah yang mandiri dalam penyediaan energi, sekaligusberkontribusi bagi ketahanan energi Indonesia secara keseluruhan. Presiden Prabowo menegaskan bahwa Papua memiliki kekayaan sumber daya energiyang sangat besar dan selama ini belum dimanfaatkan secara optimal. Pemerintahberpandangan bahwa potensi tersebut harus dikelola secara terencana agar mampumendukung kemandirian daerah, bukan sekadar menjadi cadangan yang tidak memberidampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Dalam arah kebijakan yang disampaikan kepada para kepala daerah se-Papua dan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Presidenmenekankan pentingnya keadilan dalam pengelolaan energi. Pemerintah memastikanbahwa energi yang diproduksi di Papua harus memberi manfaat langsung bagimasyarakat Papua, sehingga pembangunan energi berjalan seiring denganpembangunan sosial dan ekonomi daerah. Selain penguatan energi konvensional, pemerintah secara konsisten mendorongpemanfaatan energi alternatif di wilayah-wilayah terpencil Papua. Energi surya dan tenaga air dipandang sebagai solusi yang paling relevan dengan kondisi geografisPapua, terutama di daerah yang sulit dijangkau jaringan energi konvensional. Kemajuan teknologi dinilai telah membuat energi surya semakin terjangkau dan mudahditerapkan, sementara potensi sungai-sungai di Papua membuka peluang besar bagipengembangan pembangkit listrik tenaga air skala kecil. Pemerintah melihatpendekatan ini sebagai langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan Papua terhadap pasokan bahan bakar minyak dari luar daerah yang selama ini memerlukanbiaya logistik tinggi. Presiden memandang swasembada energi sebagai kunci penting bagi kesehatan fiskalnegara. Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menunjukkan bahwa pada 2025 nilai impor bahan bakar minyak mencapai sekitar Rp520 triliun. Angka tersebutdinilai terlalu besar dan membatasi ruang fiskal untuk pembangunan yang lebihproduktif. Dengan mengurangi ketergantungan impor, pemerintah menghitung adanya potensipenghematan ratusan triliun rupiah setiap tahun. Dana tersebut dapat dialihkan untukmemperkuat pembangunan daerah, termasuk di Papua, hingga ke tingkat kabupatendan kota. Meski demikian, pemerintah menyadari bahwa pengurangan impor energi tidak dapatdilakukan secara instan. Presiden Prabowo menyampaikan bahwa impor solar masihdilakukan dalam jangka pendek, namun ketergantungan tersebut ditargetkan dihentikansecara bertahap. Pemerintah berharap dalam empat tahun ke depan impor bensindapat dihentikan melalui peningkatan produksi energi dalam negeri. Sejalan dengan arahan Presiden, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, BahlilLahadalia, menegaskan bahwa pemerintah mendorong swasembada energi denganmengoptimalkan seluruh potensi yang dimiliki daerah, baik energi fosil maupun energinabati. Pemerintah memandang pendekatan ini sebagai strategi realistis untukmengurangi impor bahan bakar minyak. Bahlil menjelaskan bahwa pemerintah tengah menjalankan program biodiesel B50 yang memanfaatkan kelapa sawit sebagai bahan baku utama. Melalui kebijakan ini, penggunaan solar berbasis impor diharapkan dapat ditekan secara signifikan sekaligusmendorong pengembangan energi yang lebih ramah lingkungan. Peningkatan penggunaan biodiesel tersebut otomatis meningkatkan kebutuhan bahanbaku kelapa sawit. Oleh karena itu, pemerintah melihat Papua sebagai salah satuwilayah yang berpotensi mendukung pasokan bahan baku secara berkelanjutan, dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan dan sosial. Selain biodiesel, pemerintah juga menjalankan program mandatori bioetanol untukmenekan impor bensin yang masih cukup tinggi. Bioetanol yang berasal dari singkong, jagung, dan tebu diproyeksikan menjadi bagian penting dari bauran energi nasional. Papua dinilai memiliki potensi lahan yang memadai untuk mendukung produksi bahanbaku etanol tersebut. Mandatori bioetanol 10 persen yang ditargetkan mulai berjalan pada 2027 dipandangsebagai langkah lanjutan setelah keberhasilan program biodiesel. Pemerintah berharapkebijakan ini mampu menurunkan impor bensin secara bertahap dan memperkuatkedaulatan energi nasional. Dari perspektif masyarakat Papua, politisi Partai Golkar sekaligus putra asli Papua, Yance…

Read More

Papua Jadi Prioritas Pengembangan Energi Berkelanjutan

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan arah kebijakan pemerintah dalam mewujudkan kemandirian energi nasional dengan menempatkan Papua sebagai salah satu kawasan prioritas pengembangan energi berkelanjutan. Papua dinilai memiliki potensi sumber daya energi yang besar dan strategis untuk dimanfaatkan secara optimal demi kesejahteraan masyarakat daerah serta mendukung kepentingan nasional. “Saya kira Papua punya sumber energi yang…

Read More

Investasi Kilang Menguat, Pemerintah Percepat Ketahanan Energi

Jakarta – Program ketahanan energi nasional kian menjadi magnet investasi triliunan rupiah seiring keseriusan pemerintah memperkuat sektor hulu migas strategis. Melalui dorongan hilirisasi dan kemitraan global, pemerintah menegaskan komitmen menjaga pasokan energi sekaligus mengurangi ketergantungan impor. Baru-baru ini, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menggelar rapat dengan jajaran direksi PT Pertamina (Persero)…

Read More

Koperasi Desa Merah Putih Hadirkan Sembako Murah bagi Masyarakat

Jakarta – Kehadiran Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih semakin menunjukkan peran strategis dalam membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau sekaligus memperkuat ekonomi desa. Program yang digagas pemerintah ini dirancang sebagai pusat layanan terpadu di tingkat desa, salah satunya melalui penyediaan gerai sembako murah yang langsung menyasar kebutuhan harian warga. Wakil Menteri Koperasi Farida…

Read More

Koperasi Desa Merah Putih Jual Sembako Murah bagi Warga

JAKARTA – Koperasi Desa Merah Putih terus mendapatkan sambutan luas dari masyarakat berkat perannya dalam menyediakan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Melalui pengelolaan distribusi yang efisien dan berbasis semangat kebersamaan, koperasi ini hadir sebagai solusi nyata dalam memperkuat daya beli warga sekaligus menggerakkan ekonomi lokal. Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyampaikan bahwa Koperasi Desa/Kelurahan Merah…

Read More

Menguatnya Ekonomi Sektor Halal dalam Perekonomian Nasional

Oleh: Rina Anggina Safitri* Menguatnya ekonomi sektor halal dalam perekonomian nasional menandai babakpenting transformasi ekonomi Indonesia menuju struktur yang lebih inklusif, berdayasaing, dan berkelanjutan. Sektor ini tidak lagi dipahami secara sempit sebagai aktivitasekonomi berbasis konsumsi umat Muslim semata, melainkan telah berkembang menjadiekosistem industri yang terintegrasi dari hulu ke hilir, mencakup produksi, distribusi, pembiayaan, hingga ekspor global. Dalam konteks Indonesia sebagai negara denganpopulasi Muslim terbesar di dunia, ekonomi halal memiliki basis pasar domestik yang sangat kuat sekaligus peluang besar untuk menembus pasar internasional. Perkembangan industri halal yang meluas ke sektor makanan dan minuman, pariwisata, kosmetik, fesyen, hingga layanan keuangan menunjukkan bahwa halal telah menjadibagian dari gaya hidup modern. Prinsip halal yang menekankan aspek kebersihan, keamanan, etika, dan keberlanjutan justru semakin relevan dengan tuntutan konsumenglobal saat ini. Hal ini menjadikan produk halal Indonesia tidak hanya kompetitif di pasar domestik, tetapi juga memiliki daya tarik kuat di pasar internasional yang semakinpeduli pada kualitas dan nilai tambah produk. Pencapaian Indonesia yang menempati peringkat ketiga dalam laporan State of the Global Islamic Economy 2024/2025 dengan skor yang mendekati sempurnamemperlihatkan konsistensi dan keseriusan negara dalam mengembangkan ekonomihalal. Lonjakan peringkat tersebut tidak terjadi secara instan, melainkan merupakanhasil dari penguatan kebijakan, peningkatan kapasitas pelaku usaha, serta perbaikantata kelola sertifikasi dan ekosistem halal nasional. Capaian ini sekaligus mempertegasposisi Indonesia sebagai salah satu pemain utama dalam ekonomi halal global. Dari sisi kontribusi ekonomi, sektor halal terbukti mampu menjadi motor pertumbuhanbaru. Data yang dirilis oleh otoritas terkait menunjukkan bahwa ekonomi halal berpotensi memberikan tambahan signifikan terhadap Produk Domestik Bruto melaluipeningkatan ekspor dan investasi. Dengan jumlah konsumen Muslim sekitar 230 jutajiwa, Indonesia bukan hanya produsen, tetapi juga pasar halal terbesar di dunia. Kombinasi antara kekuatan pasar domestik dan peluang ekspor inilah yang menjadikansektor halal sebagai salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional kedepan. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Ahmad Haikal Hasan secarakonsisten menegaskan bahwa halal bukan sekadar label administratif, melainkan mesinpenggerak pertumbuhan ekonomi. Pandangan ini menempatkan halal sebagaiinstrumen strategis untuk memperluas peluang usaha, meningkatkan daya saing produknasional, serta menghubungkan rantai nilai domestik dengan pasar global. Optimismebahwa industri halal dapat berkontribusi besar terhadap target pertumbuhan ekonominasional hingga delapan persen pada 2028–2029 mencerminkan keyakinan bahwasektor ini memiliki daya ungkit yang kuat terhadap perekonomian secara keseluruhan. Penguatan ekonomi halal juga tidak dapat dilepaskan dari peran kolaborasi lintassektor. Forum-forum strategis yang mempertemukan pemerintah, dunia usaha, dan komunitas internasional menjadi ruang penting untuk menyamakan visi dan mempercepat implementasi kebijakan. Kamar Dagang dan Industri Indonesia, misalnya, melihat ekonomi syariah dan industri halal sebagai pilar penting dalam agenda pertumbuhan nasional. Penekanan pada percepatan sertifikasi halal, pemberdayaanUMKM, serta kesiapan ekspor menunjukkan bahwa pengembangan sektor halal diarahkan agar berdampak langsung pada pelaku usaha kecil dan menengah sebagaitulang punggung ekonomi nasional. Dari perspektif kebijakan publik, Menteri Agama Nasaruddin Umar menilai sektor halal mampu meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global karena ditopang oleh basis pasar yang besar dan terintegrasi. Pandangan ini menegaskan bahwa ekonomi halal bukan hanya isu ekonomi, tetapi juga bagian dari strategi nasional untuk memperkuatposisi Indonesia dalam rantai nilai global. Integrasi antara prinsip ekonomi Islam dengan sektor riil dinilai mampu mendorong pertumbuhan yang lebih adil dan berimbang….

Read More