Program MBG 3B Percepat Upaya Penurunan Stunting Nasional

Program MBG 3B Percepat Upaya Penurunan Stunting Nasional

Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan fokus pada kelompok 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, dinilai dapat mempercepat upaya penurunan stunting di Indonesia. Pemerintah menjadikan intervensi gizi pada fase awal kehidupan sebagai langkah strategis untuk memperbaiki kualitas kesehatan generasi mendatang. MBG yang menyasar kelompok 3B ini menjadi bagian bagian integral dari…

Read More
Pemerintahan Prabowo Prioritaskan Program MBG untuk Kelompok 3B

Pemerintahan Prabowo Prioritaskan Program MBG untuk Kelompok 3B

Jakarta- Pemerintahan Prabowo Subianto menetapkan prioritas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi kelompok 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, sebagai langkah awal memperkuat intervensi gizi nasional. Kebijakan ini diarahkan untuk memastikan pemenuhan gizi pada masa krusial 1.000 hari pertama kehidupan, yang dinilai paling menentukan kualitas kesehatan dan perkembangan generasi mendatang. Bahkan Badan…

Read More
Presiden Prabowo Minta Aparat Tegas Mengusut Kasus Penyiraman Air Keras

Presiden Prabowo Minta Aparat Tegas Mengusut Kasus Penyiraman Air Keras

Jakarta – Presiden RI, Prabowo Subianto, memerintahkan aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus. Arahan tersebut disampaikan langsung kepada Kapolri agar proses penyelidikan berjalan secara profesional dan transparan. Kapolri, Listyo Sigit Prabowo, menyatakan telah menerima instruksi langsung dari Presiden…

Read More
Pemerintah Tegaskan Dukungan untuk Usut Tuntas Kasus Penyiraman Air Keras

Pemerintah Tegaskan Dukungan untuk Usut Tuntas Kasus Penyiraman Air Keras

Jakarta – Pemerintah mengecam keras tindakan penyiraman cairan yang diduga air keras terhadap Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus. Insiden tersebut terjadi pada Kamis (12/3) malam di kawasan Salemba, Jakarta Pusat. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Angga Raka Prabowo, menegaskan bahwa segala bentuk kekerasan tidak dapat dibenarkan…

Read More

Negara Hadir, Pengusutan Kasus Air Keras DidukungPenuh Pemerintah

Oleh: Cahya Putriningtyas )* Pemerintah menunjukkan komitmen kuat dalam memastikan penangananserius terhadap kasus penyiraman air keras yang menimpa aktivis Komisiuntuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), AndrieYunus. Peristiwa yang terjadi di Jakarta Pusat tersebut tidak hanyamenjadi perhatian aparat penegak hukum, tetapi juga mendapat responstegas dari pemerintah sebagai bentuk kehadiran negara dalam menjaminkeadilan bagi setiap warga negara. Kasus ini terjadi pada Kamis malam, 12 Maret 2026, ketika Andrie Yunussedang mengendarai sepeda motor di kawasan Jalan Salemba I menujuJalan Talang, Jakarta Pusat. Berdasarkan kronologi yang dihimpun dariketerangan organisasi KontraS, dua orang pelaku yang menggunakansepeda motor mendekati korban dari arah berlawanan di sekitar JembatanTalang. Kedua pelaku diduga berboncengan menggunakan sepeda motor matic dan salah satu di antaranya menyiramkan cairan yang diduga air keras ke arah korban. Serangan tersebut menyebabkan Andrie Yunus mengalami luka seriuspada beberapa bagian tubuh, termasuk tangan, wajah, dada, serta area mata. Korban sempat berteriak kesakitan dan kehilangan kendali ataskendaraannya hingga terjatuh. Dari hasil penelusuran awal, tidakditemukan adanya barang milik korban yang hilang dalam peristiwatersebut, sehingga dugaan sementara mengarah pada tindakankekerasan yang disengaja. Aparat kepolisian segera bergerak menangani kasus ini. Penyelidikandilakukan oleh Polres Metro Jakarta Pusat dengan dukungan dari PoldaMetro Jaya dan Badan Reserse Kriminal Polri. Proses hukum dimulaimelalui laporan polisi model A dengan nomor registrasi yang telahditerbitkan oleh penyidik. Perkara tersebut diselidiki sebagai dugaantindak pidana penganiayaan berat sebagaimana diatur dalam ketentuanKitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku. Kapolri Listyo Sigit Prabowo memberikan perhatian serius terhadap kasusini dan memastikan proses penyelidikan berjalan secara profesional. Melalui jajaran kepolisian, ia menegaskan bahwa seluruh unsur Polri akanbekerja secara maksimal untuk mengungkap pelaku di balik serangantersebut. Dukungan dari Polda Metro Jaya hingga Bareskrim Polrimenunjukkan bahwa penanganan perkara ini dilakukan secaraterkoordinasi agar proses pengungkapan berjalan efektif. Kepala Divisi Humas Polri Johnny Eddizon Isir menyampaikan bahwakepolisian berkomitmen mengungkap kasus ini secara terang benderang. Aparat disebut bekerja serius untuk mengidentifikasi pelaku, termasukmengumpulkan bukti serta meminta keterangan dari saksi-saksi yang berada di sekitar lokasi kejadian. Penyelidikan juga melibatkan proses olah tempat kejadian perkara guna memastikan setiap detail peristiwadapat dianalisis secara menyeluruh. Langkah cepat aparat kepolisian tersebut mendapat dukungan daripemerintah. Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, menegaskanbahwa tindakan kekerasan terhadap aktivis HAM merupakan peristiwayang tidak dapat ditoleransi. Ia menilai aparat perlu bergerak cepat agar pelaku dan motif di balik kejadian tersebut dapat segera terungkap. Menurut Pigai, proses penegakan hukum yang objektif sangat pentingagar korban memperoleh keadilan yang layak. Penanganan perkarasecara transparan juga dinilai menjadi bagian penting dalam menjagakepercayaan publik terhadap sistem hukum di Indonesia. Komitmen pemerintah dalam memastikan pengungkapan kasus ini jugaditegaskan oleh Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, Mugiyanto. Ia menilaipercepatan penyelidikan menjadi langkah penting untuk menjagakredibilitas Indonesia dalam upaya perlindungan hak asasi manusia. Pemerintah, melalui koordinasi dengan aparat kepolisian, telah memintaagar proses penyelidikan dilakukan secara cepat dan menyeluruh. Mugiyanto juga menegaskan bahwa pemerintah menghormati kebebasanberekspresi serta hak warga negara untuk menyampaikan pendapatsecara damai. Prinsip tersebut sejalan dengan komitmen negara yang tercermin dalam ratifikasi International Covenant on Civil and Political Rights melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Dalam kerangkatersebut, perlindungan terhadap individu maupun kelompok yang menyampaikan kritik merupakan bagian dari tanggung jawab negara. Perhatian terhadap kasus ini tidak hanya datang dari dalam negeri. Komunitas internasional juga memberikan perhatian terhadap peristiwayang menimpa Andrie Yunus. Pemerintah menilai bahwa percepatanpengungkapan kasus menjadi penting agar tidak memunculkan spekulasiyang dapat memengaruhi reputasi Indonesia dalam komitmenperlindungan HAM di tingkat global. Dalam konteks tersebut, pemerintah menilai bahwa transparansi dankepastian informasi menjadi faktor penting. Penyelidikan yang cepat danprofesional diharapkan dapat memberikan kejelasan kepada publiksekaligus memperkuat kepercayaan terhadap komitmen negara dalammelindungi hak-hak warga negara. Selain memastikan proses hukum berjalan, pemerintah juga memberikanperhatian terhadap kondisi korban. Negara memastikan bahwa biayapengobatan dan pemulihan Andrie Yunus akan ditanggung sepenuhnyahingga proses pemulihan selesai. Langkah ini menjadi bagian daritanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan terhadap korban tindak kekerasan. Pemerintah juga mengapresiasi partisipasi masyarakat yang membantuproses pengungkapan kasus, termasuk melalui rekaman kamerapengawas yang dapat menjadi petunjuk penting bagi penyidik. Meskidemikian, masyarakat diimbau untuk tetap menunggu hasil penyelidikanresmi dari aparat penegak hukum agar informasi yang beredar tetapakurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus menjadi ujian bagikomitmen penegakan hukum dan perlindungan HAM di Indonesia. Dengan dukungan penuh dari pemerintah serta langkah cepat aparatkepolisian, proses pengusutan diharapkan mampu mengungkap pelakudan motif di balik kejadian tersebut. *) Pengamat Kebijakan Publik dan Isu HAM

Read More

Dukungan Pemerintah Ungkap Kasus Air Keras DapatApresiasi Publik

Oleh: Jerry Aditya )* Respons cepat pemerintah dalam menindaklanjuti kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban TindakKekerasan (KontraS), Andrie Yunus, mendapat apresiasi dari berbagaikalangan masyarakat. Langkah tegas pemerintah dinilai menunjukkankomitmen kuat negara dalam melindungi warga negara sekaligusmemastikan penegakan hukum berjalan secara adil. Peristiwa yang menimpa Andrie Yunus pada 12 Maret 2026 menjadiperhatian luas publik. Insiden tersebut memicu kekhawatiran terkaitkeselamatan aktivis yang aktif menyuarakan isu hak asasi manusia. Dalam situasi tersebut, kehadiran negara melalui respons cepatpemerintah dinilai penting untuk memberikan kepastian bahwa setiaptindakan kekerasan akan diproses secara hukum. Apresiasi terhadap langkah pemerintah disampaikan oleh berbagai pihak, termasuk kelompok aktivis yang tergabung dalam organisasi reformasi1998. Ketua PIJAR 98, Sulaiman Haikal, menyampaikan penghargaanatas respons pemerintah yang dinilai sigap menanggapi peristiwatersebut. Menurutnya, sikap tegas pemerintah memiliki arti penting karenamenunjukkan bahwa negara tidak memberi ruang bagi aksi teror yang menargetkan pembela hak asasi manusia. Sulaiman menilai langkah pemerintah memberikan pesan kuat bahwatindakan intimidasi atau kekerasan tidak dapat ditoleransi dalamkehidupan demokrasi. Respons tersebut diharapkan mampu mencegahterulangnya peristiwa serupa sekaligus memperkuat kepercayaanmasyarakat terhadap komitmen negara dalam menjaga keamanan publik. Komitmen pemerintah terlihat dari berbagai pernyataan pejabat negarayang menegaskan pentingnya pengungkapan kasus tersebut secaramenyeluruh. Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, secara terbukamengecam keras serangan terhadap Andrie Yunus. Ia menilai peristiwatersebut merupakan tindakan premanisme yang tidak dapat dibenarkandalam negara yang menjunjung tinggi hukum. Dalam pandangannya, tindakan kekerasan terhadap individu yang menjalankan aktivitas advokasi HAM merupakan bentuk ancamanterhadap prinsip demokrasi. Karena itu, aparat penegak hukum didoronguntuk segera mengungkap pelaku serta motif di balik serangan tersebutagar keadilan dapat ditegakkan. Respons pemerintah tidak berhenti pada pernyataan kecaman. Aparatkepolisian juga segera mengambil langkah konkret untuk menanganikasus ini. Kapolri Listyo Sigit Prabowo memberikan perhatian khususterhadap penanganan perkara tersebut. Arahan dari pimpinan Polrimemastikan bahwa proses penyelidikan dilakukan secara serius danmenyeluruh. Perhatian khusus dari Kapolri tersebut menjadi sinyal bahwa penanganankasus tidak akan dilakukan secara setengah hati. Upaya pengungkapandilakukan melalui koordinasi berbagai unsur kepolisian agar proses hukum berjalan efektif dan mampu mengungkap pelaku yang bertanggungjawab. Selain dukungan dari aparat penegak hukum, komitmen pemerintah jugaditegaskan oleh Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Angga RakaPrabowo. Ia menyampaikan bahwa tindakan teror seperti penyiraman air keras tidak dapat diterima dalam kehidupan masyarakat yang menjunjungtinggi hukum dan demokrasi. Menurut Angga, setiap pelaku kekerasan harus diproses sesuai ketentuanhukum yang berlaku. Pernyataan tersebut menegaskan sikap pemerintahyang tidak memberikan toleransi terhadap tindakan intimidasi maupunkekerasan terhadap warga negara, termasuk mereka yang aktifmenyuarakan aspirasi di ruang publik. Sikap tegas pemerintah dinilai memberikan dampak positif bagi upayamenjaga stabilitas sosial dan memperkuat rasa aman masyarakat. Ketikanegara menunjukkan komitmen untuk menindak pelaku kekerasan, masyarakat memperoleh kepastian bahwa sistem hukum bekerja untukmelindungi kepentingan publik. Apresiasi publik terhadap langkah pemerintah juga mencerminkanharapan agar proses pengungkapan kasus dapat berjalan secaratransparan dan profesional. Kepercayaan tersebut penting untuk menjagalegitimasi institusi penegak hukum sekaligus memastikan bahwa setiapperistiwa kekerasan diproses secara objektif. Dukungan pemerintah terhadap aparat penegak hukum menjadi faktorpenting. Komitmen politik yang jelas dari pemerintah memungkinkanaparat bekerja dengan lebih optimal dalam mengungkap kasus danmenghadirkan keadilan bagi korban. Langkah cepat yang diambil pemerintah juga dinilai memperlihatkankeseriusan dalam menjaga iklim demokrasi. Negara tidak hanya hadirmelalui regulasi, tetapi juga melalui tindakan nyata ketika terjadi ancamanterhadap keselamatan warga negara. Upaya tersebut sekaligus memperkuat pesan bahwa kebebasanberekspresi dan menyampaikan pendapat merupakan bagian darikehidupan demokrasi yang harus dilindungi. Dalam kerangka tersebut, tindakan kekerasan yang bertujuan membungkam suara kritis tidak bolehdibiarkan berkembang. Dukungan pemerintah dalam mengungkap kasus penyiraman air kerasterhadap Andrie Yunus menjadi bukti bahwa negara tetap hadir untukmemastikan keadilan ditegakkan. Respons cepat dari berbagai unsurpemerintah menunjukkan adanya koordinasi yang kuat dalammenghadapi peristiwa yang berpotensi mengganggu rasa amanmasyarakat. Apresiasi yang muncul dari publik memperlihatkan bahwa langkah tegaspemerintah mendapat dukungan luas. Masyarakat berharap proses hukum dapat berjalan hingga tuntas sehingga pelaku dapat dimintaipertanggungjawaban sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan dukungan penuh pemerintah, proses pengungkapan kasusdiharapkan mampu memberikan kepastian hukum sekaligus memulihkankepercayaan publik. Keberhasilan mengungkap kasus tersebut akanmenjadi bukti bahwa negara memiliki komitmen nyata dalam melindungiwarga negara dan menjaga nilai-nilai demokrasi. *) Peneliti Isu Hukum dan Hak Asasi Manusia

Read More
Tegas Jaga Standar MBG, Ribuan Dapur Wajib Penuhi Syarat

Tegas Jaga Standar MBG, Ribuan Dapur Wajib Penuhi Syarat

Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmennya dalam menjaga kualitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui penerapan standar ketat bagi seluruh dapur penyedia makanan. Langkah ini dilakukan guna memastikan setiap makanan yang disalurkan kepada penerima manfaat benar-benar memenuhi prinsip gizi seimbang dan aman untuk dikonsumsi. Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menegaskan bahwa pemerintah tidak akan…

Read More
Pemerintah Buktikan Standar MBG Bukan Formalitas

Pemerintah Buktikan Standar MBG Bukan Formalitas

Bandung – Pemerintah menegaskan bahwa standar operasional dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan sekadar formalitas administratif. Berbagai ketentuan teknis yang diterapkan, termasuk kewajiban Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi dapur penyedia makanan, menjadi bukti komitmen pemerintah untuk memastikan kualitas, keamanan, dan kesehatan makanan yang dikonsumsi para penerima manfaat program tersebut. Badan Gizi Nasional…

Read More

Mengapresiasi Rekalibrasi Standar Program MBG

Oleh: Bara Winatha*) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia sejak usia dini. Seiring dengan pelaksanaan di berbagai daerah, pemerintah kini melakukan langkah penting berupa rekalibrasi standar program melalui penguatan regulasi, peningkatan pengawasan operasional, serta masukan dari kalangan akademisi dan pemerintah daerah. Upaya ini menunjukkan keseriusan negara…

Read More

Mengawal Pemerintah Perkuat Standar MBG dan Transformasi Sistemik

Oleh : Andika Pratama Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan pemerintah merupakan salah satu langkah strategis dalam memperkuat fondasi pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Program ini tidak sekadar dimaknai sebagai penyediaan makanan bagi siswa, melainkan bagian dari intervensi gizi yang dirancang untuk meningkatkan kualitas kesehatan, kecerdasan, dan daya saing generasi muda. Dalam konteks tersebut,…

Read More