*) Oleh: Gavin Asadit Transformasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memasuki fase baru pada 2026 seiring menguatnya agenda reformasi ekonomi yang dijalankan pemerintahanPresiden Prabowo Subianto. Pemerintah menempatkan penguatan produktivitas asetnegara sebagai salah satu instrumen penting untuk mempercepat pertumbuhanekonomi, meningkatkan efisiensi belanja, dan memperbesar manfaat ekonomi yang kembali kepada masyarakat. Dalam kerangka tersebut, lahirnya Badan PengelolaInvestasi (BPI) Danantara Indonesia diposisikan sebagai langkah strategis untukmemastikan aset negara tidak hanya dikelola sebagai portofolio administratif, tetapimenjadi penggerak nilai tambah yang lebih besar bagi pembangunan nasional. Melalui pendekatan baru tersebut, pemerintah mendorong perubahan cara pandangterhadap BUMN. Jika sebelumnya perusahaan negara sering dipersepsikan sebagaiinstrumen pelayanan dan pengelolaan aset semata, kini arah kebijakan mulaibergerak pada penciptaan nilai yang lebih terukur melalui konsolidasi usaha, penguatan tata kelola, efisiensi operasional, serta pengembangan investasi pada sektor prioritas. Danantara dibentuk dengan mandat untuk mengoptimalkan asetstrategis Indonesia melalui pendekatan investasi yang terintegrasi sehingga hasilyang diperoleh dapat kembali digunakan untuk memperkuat pembangunan ekonomijangka panjang. Pemerintah melihat bahwa besarnya nilai aset negara harus diikutidengan kemampuan menghasilkan dampak ekonomi yang semakin besar dan berkelanjutan. Chief Executive Officer Danantara Indonesia, Rosan Roeslani, menempatkantransformasi BUMN sebagai agenda yang tidak hanya berorientasi pada perbaikankinerja perusahaan, tetapi juga pembentukan struktur ekonomi nasional yang lebihsehat. Dalam berbagai evaluasi transformasi yang berlangsung sepanjang 2026, Danantara mulai menjalankan konsolidasi terhadap ratusan entitas BUMN agar pengelolaan aset menjadi lebih fokus dan efisien. Pemerintah menargetkanpenyederhanaan struktur perusahaan agar proses bisnis menjadi lebih cepat, biayaoperasional lebih terkendali, dan perusahaan negara memiliki ruang yang lebih besaruntuk tumbuh secara berkelanjutan. Menurut Rosan, penguatan kualitas pengelolaanaset negara menjadi salah satu fondasi untuk menciptakan nilai ekonomi yang dapatdirasakan lebih luas oleh masyarakat. Penguatan produktivitas aset negara juga menjadi bagian dari agenda efisiensinasional yang diarahkan Presiden Prabowo. Kepala BP BUMN sekaligus Chief Operating Officer Danantara Indonesia, Dony Oskaria, menjelaskan bahwa evaluasiinternal menemukan praktik transaksi berlapis antara induk perusahaan, anak usaha, hingga entitas turunan yang selama ini menciptakan biaya tambahan dalam jumlahbesar. Struktur yang terlalu panjang dinilai memperlambat proses pengambilankeputusan sekaligus menimbulkan inefisiensi yang mengurangi daya saingperusahaan negara. Karena itu, pemerintah mulai melakukan konsolidasi untukmenyederhanakan organisasi, memperkuat fungsi inti perusahaan, dan meningkatkanefektivitas penggunaan sumber daya. Dari proses tersebut, pemerintahmemperkirakan potensi efisiensi dapat mencapai sekitar Rp50 triliun per tahun yang nantinya dapat dialihkan untuk mendukung investasi dan pembangunan sektorprioritas. Meski menempatkan efisiensi sebagai agenda utama, pemerintah menegaskanbahwa transformasi tidak diarahkan untuk mengurangi peran negara ataupunmengorbankan tenaga kerja. Pendekatan yang dipilih adalah memperkuat kualitaspengelolaan, menyederhanakan struktur usaha, dan meningkatkan produktivitasorganisasi. Pemerintah memandang bahwa aset negara akan memberikan hasilmaksimal apabila dikelola melalui struktur yang lebih adaptif dan memiliki fokus bisnisyang jelas. Karena itu, restrukturisasi dilakukan dengan prinsip keberlanjutan dan perlindungan terhadap sumber daya manusia yang selama ini menjadi bagian dariekosistem perusahaan negara. Agenda transformasi tersebut juga didukung melalui perubahan arsitekturkelembagaan BUMN. Pemerintah memisahkan fungsi pengelolaan komersial dan fungsi regulasi agar pengawasan dan pelaksanaan bisnis dapat berjalan lebih efektif. Dalam struktur baru, BP BUMN menjalankan fungsi regulator dan penguatan tata kelola, sementara Danantara berfokus pada pengembangan nilai investasi dan pengelolaan portofolio aset negara. Pemerintah menilai pemisahan fungsi tersebutpenting untuk menciptakan sistem yang lebih profesional sekaligus memperjelas arahpertanggungjawaban dalam pengelolaan aset publik. Transformasi tidak berhenti pada aspek efisiensi organisasi. Pemerintah juga mulaimengarahkan perusahaan negara untuk lebih aktif menjadi motor pembangunanekonomi nasional. Chief Investment Officer Danantara, Pandu Sjahrir, menempatkandisiplin investasi dan penguatan kualitas aset sebagai kunci agar BUMN mampuberkembang menjadi perusahaan yang semakin kompetitif. Menurutnya, perusahaannegara yang sehat secara operasional akan memiliki kapasitas lebih besar untukmendukung pembangunan sektor prioritas seperti energi, hilirisasi industri, ketahananpangan, infrastruktur, layanan publik, dan transformasi digital. Dengan pengelolaanyang lebih terintegrasi, hasil ekonomi yang diperoleh tidak berhenti pada peningkatankinerja perusahaan, tetapi juga memperluas dampaknya terhadap pembangunannasional. Pemerintahan Presiden Prabowo menempatkan reformasi BUMN sebagai fondasimenuju ekonomi yang lebih kuat dan berdaya saing. Dengan konsolidasi usaha, penguatan tata kelola, pemisahan fungsi kelembagaan, dan optimalisasi investasi, pemerintah optimistis perusahaan negara dapat memasuki babak baru sebagai mesinpertumbuhan yang modern dan produktif. Di tengah tantangan ekonomi global yang terus berubah, transformasi ini diharapkan mampu memastikan bahwa setiap asetnegara tidak hanya terjaga nilainya, tetapi benar-benar bekerja untuk mendorongkemajuan Indonesia dalam jangka panjang. )* Penulis adalah Pemerhati Masalah Sosial dan…
