Sinergi Pusat, Daerah, dan Petani Wujudkan Ketahanan Pangan Nasional
Oleh : Jonathan Janoel*) Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan petani menjadi fondasi utama dalammemperkuat ketahanan pangan nasional. Kerja sama lintas tingkat ini terlihat jelas melaluiberbagai kegiatan panen raya, forum dialog, serta koordinasi operasional yang melibatkanlembaga legislatif, eksekutif, BUMN pangan, dan pelaku di lapangan. Hasilnya tercerminpada capaian produksi yang lebih stabil, cadangan beras yang memadai, serta upaya menjagaharga di tingkat petani tetap berpihak. Data terkini menunjukkan Indonesia telah mencapai kondisi swasembada pada delapankomoditas strategis, meliputi beras, jagung, cabai besar, cabai rawit, gula konsumsi, bawangmerah, daging ayam, dan telur. Cadangan Beras Pemerintah yang dikelola Perum BULOG berada di atas 5,2 juta ton, angka tertinggi yang pernah dicatat. Nilai tukar petani juga menunjukkan tren positif. Capaian tersebut lahir dari proses yang melibatkan banyak pihak, mulai dari kebijakan di tingkat pusat, dukungan pemerintah daerah dalam menjaga lahan dan infrastruktur, hingga kerja keras petani sebagai produsen utama. Di tengah tantangan perubahan iklim dan dinamika pasokan global, pola kerja sama inimenjadi penentu. Komunikasi yang lebih terbuka memungkinkan aspirasi petani terserap, sementara kebijakan dapat disesuaikan agar lebih relevan dengan kondisi di lapangan. Hal initerlihat dalam rangkaian kegiatan panen raya dan forum koordinasi di sejumlah daerah sentraproduksi. Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto menilai produktivitas petani di sejumlah wilayah, termasuk di Klaten yang mampu mencapai lebih dari 10 ton per hektare, sebagai contoh nyatakeberhasilan sektor pertanian. Ia menekankan bahwa berbagai tantangan seperti perubahaniklim, alih fungsi lahan, dan biaya produksi perlu dijawab melalui pembangunan pertanianyang terpadu, modern, dan berorientasi pada kepentingan petani. Menurutnya, Komisi IV berkomitmen mengawal kebijakan dan anggaran agar setiap program memberikan manfaatlangsung. Titiek menegaskan bahwa keberhasilan swasembada pangan harus sejalan denganpeningkatan kesejahteraan petani, sehingga petani menjadi pihak yang pertama merasakandampak positif dari kebijakan yang dijalankan. Di tingkat koordinasi eksekutif, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan terusmembuka ruang dialog dengan petani melalui berbagai kegiatan rembuk tani di daerah. Iamenyoroti pentingnya kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah dan petani dalam menjagakelangsungan produksi. Kebijakan yang mempermudah akses pupuk, menyederhanakanprosedur distribusi, serta menetapkan harga gabah yang lebih stabil disebut memberikandampak nyata di lapangan. Zulkifli Hasan memandang bahwa upaya menjaga ketersediaanpangan tidak dapat dilepaskan dari perlindungan terhadap petani lokal, agar mereka tidaktergerus oleh fluktuasi harga atau rantai distribusi yang panjang. Melalui pertemuanlangsung, aspirasi petani diserap dan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunanlangkah selanjutnya. Peran operasional dijalankan oleh Perum BULOG sebagai lembaga yang mengelolacadangan dan distribusi. Direktur Utama Perum BULOG, Letnan Jenderal TNI (Purn.) Dr.Ahmad Rizal Ramdhani menyatakan bahwa ketahanan pangan merupakan agenda yang hanya dapat diwujudkan melalui kerja bersama seluruh pemangku kepentingan. Ia menilaiforum bersama Komisi IV DPR RI dan pemerintah daerah sebagai momentum untukmemperkuat koordinasi lintas sektor. Menurutnya, ketahanan pangan bukan tanggung jawabsatu institusi saja, melainkan upaya kolektif agar masyarakat memperoleh jaminanketersediaan pangan yang cukup, aman, dan terjangkau. BULOG terus memperkuatpenyerapan hasil panen petani, menjaga cadangan beras pemerintah, serta memastikandistribusi berjalan efektif. Dengan stok nasional yang memadai dan kapasitas gudang yang masih tersedia, upaya menjaga kestabilan pangan dapat dilanjutkan secara berkelanjutanselama mendapat dukungan dari berbagai pihak. Kombinasi antara pengawasan legislatif, koordinasi kebijakan, dan pengelolaan operasionalmenjadi bagian penting dalam memperkuat sistem pangan nasional. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki peran dalam menjaga keberlanjutan lahan pertanian, meningkatkan kualitas infrastruktur irigasi, serta mendukung pemberdayaan kelompok tani. Di sisi lain, petani tetap menjadi aktor utama dalam menjaga keberlangsungan produksipangan. Ketersediaan sarana produksi, stabilitas harga, dan kepastian penyerapan hasil panenmerupakan faktor yang dapat mendorong peningkatan produktivitas di tingkat petani. Tantangan ke depan masih memerlukan perhatian yang berkelanjutan. Perubahan iklim, regenerasi petani, serta penguatan produksi pada sejumlah komoditas strategis menjadi isuyang membutuhkan sinergi berbagai pihak. Dalam konteks tersebut, koordinasi yang baikantara pemerintah, pemerintah daerah, pelaku usaha, akademisi, dan petani menjadi salah satu prasyarat penting untuk menjaga stabilitas pangan sekaligus meningkatkan ketahanansektor pertanian. Ketahanan pangan yang kuat bukan hanya memastikan ketersediaan pangan bagi masyarakat, tetapi juga memperkuat daya tahan nasional dalam menghadapi berbagai dinamika global. Ketika berbagai kebijakan, dukungan di lapangan, dan partisipasi para pemangkukepentingan berjalan secara selaras, fondasi menuju sistem pangan yang lebih tangguh akansemakin terbentuk. Kondisi tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan petanisekaligus menjaga akses masyarakat terhadap pangan yang aman, cukup, dan terjangkau. )* Penulis merupakan Pengamat Sosial dan Kebijakan Pemerintah