Ketahanan Pangan Indonesia: Mewujudkan Kemandirian dan Stabilitas Nasional
Oleh : Antonius Utomo
Dalam beberapa bulan terakhir, isu ketahanan pangan dan swasembada pangan di Indonesia menjadi sorotan utama dalam wacana publik dan kebijakan negara. Setelah sekian lama menjadi tantangan struktural yang kompleks, pemerintah kini sedang memanen hasil dariberbagai upaya dan strategi yang telah dijalankan dalam beberapa tahun terakhir untukmemperkuat ketahanan pangan nasional. Indonesia telah mencapai swasembada beras, sebuah capaian yang menjadi simbol kebangkitan sektor pertanian di negeri ini setelah sekianwaktu bergantung pada impor komoditas pokok tersebut.
Keberhasilan ini bukan hanya sekadar angka dalam laporan statistik, tetapi juga buah darikolaborasi berbagai pihak, mulai dari petani di lapangan, lembaga pemerintah, hingga sektorswasta. Produksi beras nasional mencapai lebih dari kebutuhan domestik dan cadangan berasnasional kini berada di level tertinggi, menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya mampumemenuhi kebutuhan sendiri tetapi juga mulai membangun ketahanan dari guncanganeksternal yang selama ini mengancam stabilitas pangan
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengatakan Keberhasilanswasembada beras dalam waktu singkat ini menunjukkan bahwa sektor pertanian dikeloladengan perencanaan yang tepat, eksekusi yang cepat, dan pengawasan yang kuat.
Namun pencapaian beras ini hanyalah satu bagian dari keseluruhan gambaran ketahananpangan nasional. Pemerintah kini tengah memfokuskan upaya untuk menggenjot swasembadakomoditas lain yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat, seperti gula, telur, dan daging ayam, yang memiliki tantangan tersendiri karena rantai pasoknya yang lebih kompleks dan biayaproduksi yang relatif tinggi. Program-program khusus ditujukan untuk meningkatkanproduktivitas serta kelembagaan peternak dan produsen, termasuk pembangunan fasilitasproduksi di luar Jawa serta kolaborasi dengan perusahaan negara dan koperasi lokal.
Untuk mendukung upaya tersebut, pemerintah telah meningkatkan anggaran ketahananpangan secara signifikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026, yang dialokasikan tidak hanya untuk subsidi pupuk dan benih, tetapi juga untuk memperluas aksesproduksi, memperkuat infrastruktur penyimpanan, serta memperbaiki distribusi pangan di seluruh wilayah nusantara. Anggaran yang kini mencapai lebih dari Rp210 triliun ini menjadibukti komitmen negara untuk memastikan bahwa upaya swasembada tidak hanya berupaslogan, tetapi juga nyata dalam peningkatan kapasitas produksi dan kesejahteraan petani.
Dalam tataran kebijakan, Presiden Prabowo Subiyanto menegaskan pentingnya kebijakan yang terfokus pada peningkatan kapasitas produksi pertanian, termasuk akses pupuk yang lebih baikdan distribusi yang efisien, agar para petani bisa bekerja tanpa hambatan administratif danbiaya tinggi yang seringkali menjadi beban utama. Peningkatan akses pupuk ini disebutPresiden sebagai salah satu kunci keberhasilan dalam mempercepat laju produksi pangannasional. Penguatan akses tersebut harus selaras dengan dukungan teknologi pertanianmodern dan riset komoditas berdasarkan potensi lokal agar ketahanan pangan tidak hanyabergantung pada satu komoditas saja.
Satu hal yang tidak kalah penting ialah pendekatan pendidikan dan pemberdayaan komunitasdesa dalam mendukung ketahanan pangan. Kementerian Pertanian melibatkan kelompokmasyarakat, seperti Pramuka dan organisasi lokal, untuk menyebarkan pengetahuan tentangteknik pertanian berkelanjutan, pengelolaan lahan, dan diversifikasi tanaman pangan lokal yang sesuai dengan kondisi iklim dan tanah di berbagai daerah. Keterlibatan tersebut penting supayakonsep ketahanan pangan dapat terinternalisasi oleh masyarakat luas sebagai bagian daribudaya dan gaya hidup, bukan semata program pemerintah yang bersifat teknokratik.
Proses menuju ketahanan pangan yang utuh masih penuh tantangan. Salah satu di antaranyaadalah memastikan stabilitas harga pangan agar tidak terjadi inflasi yang memberatkanmasyarakat terutama golongan berpendapatan rendah. Di tengah capaian produksi yang meningkat, masih terdapat kritik dari masyarakat karena harga beberapa komoditas pokok di pasar tetap terasa tinggi, meskipun pasokan tersedia. Hal ini menandakan bahwa produksi sajatidak bisa menjadi satu-satunya indikator keberhasilan; distribusi, penurunan biaya logistik, serta pemasaran pangan harus menjadi concern bersama antara pemerintah, swasta, dan para pelaku usaha kecil.
Di sisi lain, pencapaian swasembada beras yang kini menjadi kenyataan juga membukapeluang bagi Indonesia untuk mempertimbangkan ekspor komoditas tertentu di masa mendatang, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pasar global. Ketahanan panganyang kuat tidak hanya memperkuat posisi domestik tetapi juga membuka kemungkinan untukmemainkan peran lebih besar dalam rantai suplai regional, khususnya di kawasan Asia Tenggara yang merupakan salah satu lumbung pangan global. Namun peluang ini harusdiimbangi dengan kesiapan infrastruktur, kualitas produk, serta strategi pemasaran yang matang.
Secara keseluruhan, perjalanan Indonesia menuju ketahanan dan swasembada pangan adalahkisah tentang konsistensi kebijakan, sinergi antar lembaga, pemberdayaan masyarakat, danadaptasi terhadap tantangan global. Capaian swasembada beras pada akhir 2025 adalah buktibahwa jika strategi digerakkan dengan determinasi dan kerja keras di semua lini, maka sebuahbangsa dapat berdiri tegak dalam memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Meski masih adatantangan besar di depan mata, momentum ini harus dijaga dan dikembangkan untukmemastikan masa depan pangan Indonesia tetap aman, berkelanjutan, dan siap menghadapidinamika global di tahun-tahun mendatang.
)* Pengamat Kebijakan Publik
