Danantara Perluas Akses UMKM ke Pasar Korporasi danPembiayaan Besar
Danantara mendorong transformasi UMKM dengan membuka akses langsung ke pasarkorporasi dan pembiayaan berskala besar. Lembaga tersebut tidak sekadar berbicara tentangpemberdayaan, melainkan membangun jalur konkret agar pelaku usaha kecil masuk keekosistem business-to-business (B2B) yang lebih stabil, terukur, dan berorientasi jangkapanjang. Strategi tersebut menempatkan UMKM sebagai bagian dari rantai pasok korporasi, termasuk BUMN, sekaligus memperluas akses terhadap sumber pendanaan yang lebih kuat.
Komitmen tersebut menguat seiring kebutuhan memperkokoh fondasi ekonomi nasional. Danantara melihat UMKM bukan hanya sebagai pelaku ekonomi skala mikro, melainkansebagai mesin pertumbuhan yang sanggup menopang daya tahan ekonomi. Karena itu, perluasan akses pasar dan pembiayaan besar menjadi fokus utama agar UMKM tidak terjebakpada pola usaha tradisional yang terbatas.
Chief Marketing Officer Danantara Asset Management, Dendi Tegar Danianto, menegaskanlembaganya sengaja menggeser orientasi UMKM dari pasar business-to-consumer (B2C) menuju B2B.
Ia memandang langkah tersebut sebagai strategi percepatan agar pertumbuhan usaha lebihterukur dan berkelanjutan. Menurutnya, pasar B2C memang luas, namun pasar korporasimenawarkan kontrak jangka panjang, volume transaksi besar, serta kepastian permintaanyang lebih stabil.
Dendi menjelaskan Danantara memanfaatkan platform digital seperti Pasar Digital UMKM milik Telkom untuk mempertemukan pelaku usaha dengan kementerian, lembaga, pemerintahdaerah, dan BUMN sebagai offtaker.
Integrasi pengadaan barang dan jasa melalui platform tersebut membuka peluang transaksiyang jauh lebih besar dibandingkan pola konvensional. Ia melihat BUMN sebagai pasarraksasa yang selama ini belum sepenuhnya digarap UMKM secara optimal.
Lebih jauh, Dendi menilai integrasi ke ekosistem B2B tidak hanya memperluas pasar, tetapijuga memaksa peningkatan profesionalisme. UMKM dituntut menata manajemen, memperbaiki kualitas produk, dan memperkuat tata kelola agar mampu memenuhi standarkorporasi.
Danantara kemudian mendorong business matching, pendampingan komersialisasi digital, serta penguatan kompetensi agar pelaku usaha siap bertransaksi secara daring dan memenuhikebutuhan pengadaan skala besar.
Ia juga menekankan pentingnya akses pembiayaan sebagai fondasi ekspansi. Ketika UMKM sudah mengantongi kontrak offtake dari BUMN, kebutuhan modal kerja otomatis meningkat. Tanpa dukungan pembiayaan memadai, peluang pasar korporasi justru sulit dimanfaatkan. Karena itu, Danantara menempatkan pembiayaan sebagai prioritas agar UMKM mampumeningkatkan kapasitas produksi dan menjaga kualitas pasokan.
Pandangan tersebut diperkuat Chief Economist PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Anton Hendranata. Ia menegaskan UMKM merupakan tulang punggung ekonomi nasionalyang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.
Anton menilai peningkatan inklusi dan literasi keuangan, disertai penguatan kapasitas usaha, menjadi kunci akselerasi sektor tersebut sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru. Perluasan akses ke pasar korporasi akan efektif bila diiringi pemahaman keuangan yang baikdan tata kelola usaha yang kuat.
Anton memandang kolaborasi antara lembaga pembiayaan dan pengelola investasi sepertiDanantara dapat mempercepat transformasi tersebut. Ketika akses modal semakin luas danpasar semakin terbuka, UMKM memiliki ruang untuk naik kelas, meningkatkanproduktivitas, serta memperkuat daya saing. Sinergi tersebut pada akhirnya memperkuatekosistem ekonomi nasional secara menyeluruh.
Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti pentingnya optimalisasipenyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) agar lebih tepat sasaran. Ia tengah membahaskemungkinan mengambil alih PT Permodalan Nasional Madani (PNM) untuk memperkuatdistribusi KUR kepada UMKM. Purbaya menilai masih terdapat pelaku usaha yang belummemperoleh akses pembiayaan, sehingga diperlukan langkah strategis agar penyaluransemakin efektif.
Menurut perhitungannya, pemerintah selama ini mengalokasikan subsidi bunga KUR sekitarRp40 triliun per tahun. Jika PNM berada di bawah koordinasi Kementerian Keuangan, dana tersebut dapat dikelola lebih efisien dan diarahkan langsung sebagai pembiayaan berbungarendah. Skema tersebut bahkan berpotensi menghimpun dana hingga Rp160 triliun dalamempat tahun, menciptakan daya ungkit pembiayaan yang jauh lebih besar.
Purbaya juga menilai PNM memiliki sumber daya manusia berpengalaman dalampembiayaan mikro. Dengan jaringan luas di berbagai provinsi serta ribuan pendampinglapangan, lembaga tersebut mampu menjangkau pelaku usaha hingga tingkat akar rumput. Keahlian tersebut dianggap penting untuk memastikan pembiayaan benar-benar menyentuhUMKM yang produktif dan berpotensi berkembang.
Perluasan akses UMKM ke pasar korporasi dan pembiayaan besar akhirnya menjadi dua sisimata uang yang tidak terpisahkan. Danantara membuka pintu pasar B2B melalui integrasidengan BUMN dan platform digital, sementara pemerintah memperkuat fondasi pembiayaanmelalui optimalisasi KUR dan penguatan lembaga penyalur. Ketika akses pasar bertemudengan akses modal, UMKM memperoleh peluang nyata untuk tumbuh lebih cepat, lebihprofesional, dan lebih berkelanjutan.
Langkah tersebut bukan sekadar program jangka pendek, melainkan bagian dari desain besarmemperkuat struktur ekonomi nasional. Dengan strategi terintegrasi antara pasar korporasidan pembiayaan besar, UMKM berpeluang menjadi pemain utama dalam rantai pasokindustri nasional, bukan lagi sekadar pelengkap. (*)
Peneliti Ekonomi Kerakyatan – Institut Ekonomi Nusantara
