Strategi Fiskal Jaga Ketahanan Ekonomi Hadapi Risiko Geopolitik
Oleh: Asep Faturahman)*
Konflik antara Amerika Serikat (AS)-Israel dengan Iran memunculkan dinamika baru dalam perekonomian global. Ketegangan geopolitik tersebut diproyeksikan memberi tekanan terhadap sejumlah indikator makroekonomi Indonesia, mulai dari inflasi, nilai tukar rupiah, sektor fiskal, hingga kinerja perdagangan luar negeri. Pemerintah merespons situasi ini dengan memperkuat strategi fiskal guna menjaga ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.
Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef, M Rizal Taufikurahman, mengatakan bahwa eskalasi konflik di Timur Tengah bukan sekadar isu regional, melainkan guncangan eksternal yang berdampak langsung terhadap negara berkembang seperti Indonesia. Dalam situasi meningkatnya risiko global, perilaku investor cenderung berubah ke arah penghindaran risiko atau risk-off. Dana portofolio global biasanya beralih dari pasar negara berkembang menuju aset yang dianggap lebih aman.
Perubahan arus modal tersebut berpotensi menekan nilai tukar rupiah dan mendorong kenaikan imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN). Selain itu, premi risiko negara juga bisa meningkat seiring memburuknya persepsi pasar terhadap stabilitas global. Namun demikian, tekanan yang muncul lebih banyak dipicu oleh sentimen dan persepsi risiko global ketimbang perubahan fundamental domestik Indonesia yang mendadak.
Dari sisi fiskal, dampak konflik tercermin pada sektor energi. Sebagai negara pengimpor minyak, Indonesia menghadapi potensi pelebaran defisit neraca migas apabila harga minyak dunia meningkat. Kenaikan harga energi global juga berdampak pada kebutuhan devisa yang lebih besar untuk membiayai impor. Dalam kondisi seperti ini, pemerintah memiliki tantangan untuk menjaga stabilitas harga bahan bakar minyak (BBM) di dalam negeri demi mengendalikan inflasi dan mempertahankan daya beli masyarakat.
Konsekuensinya, anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) harus memainkan peran sebagai penyangga utama. Ruang fiskal perlu dikelola secara hati-hati agar tetap mampu meredam gejolak harga tanpa mengorbankan stabilitas makroekonomi. Prioritas belanja negara pun diarahkan pada stabilisasi harga dan perlindungan masyarakat, alih-alih ekspansi ekonomi yang agresif.
Tekanan terhadap nilai tukar rupiah juga datang dari dua sisi sekaligus. Pertama, keluarnya modal akibat perpindahan portofolio global menuju dolar AS. Kedua, meningkatnya permintaan valuta asing domestik untuk membiayai impor energi dan bahan baku. Kombinasi faktor eksternal dan domestik ini menuntut koordinasi kebijakan yang solid antara otoritas fiskal dan moneter.
Dalam konteks ini, Bank Indonesia cenderung bersikap lebih berhati-hati dalam menentukan arah suku bunga. Stabilitas nilai tukar dan pengendalian inflasi menjadi prioritas jangka pendek untuk menjaga kepercayaan pasar. Sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter menjadi fondasi penting dalam menjaga daya tahan ekonomi nasional menghadapi tekanan global.
Di sektor perdagangan luar negeri, dampaknya berpotensi bersifat asimetris. Kenaikan harga energi hampir pasti meningkatkan nilai impor, sementara peningkatan ekspor belum tentu terjadi apabila pertumbuhan ekonomi global melemah akibat konflik. Risiko penyempitan neraca perdagangan pun perlu diantisipasi, terutama bagi industri manufaktur yang menghadapi kenaikan biaya produksi dan potensi penundaan investasi baru.
Menghadapi tantangan tersebut, pemerintah memperkuat peran APBN sebagai shock absorber. Juru Bicara Kemenko Perekonomian, Haryo Limanseto, mengatakan bahwa koordinasi dengan Kementerian Keuangan terus dilakukan untuk memastikan kebijakan fiskal mampu meredam transmisi gejolak global, terutama pada sektor energi dan pangan. Fokus utama kebijakan adalah menjaga daya beli masyarakat di tengah fluktuasi harga komoditas global.
Langkah konkret yang ditempuh antara lain percepatan penyaluran bantuan pangan kepada jutaan keluarga penerima manfaat. Distribusi beras dan minyak goreng dilakukan untuk memastikan stabilitas konsumsi rumah tangga tetap terjaga. Selain itu, momentum Hari Besar Keagamaan Nasional Idulfitri 1447 H/2026 M dimanfaatkan untuk memperkuat bantalan ekonomi domestik melalui kebijakan yang mendorong konsumsi.
Koordinasi erat juga dilakukan dengan Bank Indonesia guna menjaga stabilitas rupiah. Posisi cadangan devisa Indonesia per Januari 2026 yang mencapai US$154,6 miliar dinilai memadai sebagai instrumen stabilisasi nilai tukar. Ketahanan eksternal yang kuat memberikan ruang bagi otoritas untuk mengelola volatilitas pasar secara terukur.
Di sisi pasokan energi, Pertamina memastikan ketersediaan stok BBM dan LPG nasional dalam kondisi aman, khususnya selama periode Ramadan dan Idulfitri. Pengalaman sebelumnya menjadi dasar penyusunan skenario alternatif jalur pelayaran guna menjaga kelancaran rantai pasok minyak. Langkah antisipatif ini penting untuk memastikan stabilitas harga energi domestik tetap terjaga di tengah dinamika global.
Secara keseluruhan, strategi fiskal pemerintah diarahkan pada tiga pilar utama: menjaga stabilitas harga, melindungi daya beli masyarakat, dan mempertahankan kepercayaan pasar. Pendekatan ini menunjukkan bahwa respons kebijakan tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga terukur dan terkoordinasi lintas lembaga.
Ketahanan ekonomi nasional dalam menghadapi risiko geopolitik sangat ditentukan oleh kekuatan fundamental domestik dan efektivitas kebijakan. Dengan sinergi kebijakan fiskal dan moneter, penguatan jaring pengaman sosial, serta pengelolaan energi yang hati-hati, Indonesia memiliki landasan yang kokoh untuk meredam dampak eksternal.
Di tengah eskalasi konflik global, strategi fiskal yang adaptif dan responsif menjadi instrumen utama menjaga stabilitas dan kesinambungan pertumbuhan. Pemerintah terus memantau perkembangan situasi internasional secara cermat dan menyiapkan langkah lanjutan yang diperlukan demi memastikan ekonomi nasional tetap tangguh, stabil, dan berdaya saing.
)* Penulis adalah Mahasiswa Bandung tinggal di Garut
