Membantah Narasi Pesimis Barisan Oposisi, Publik Makin Optimistis pada Pemerintahan Prabowo
Oleh: Ardiansyah Pratama, Pengamat Politik dan Kebijakan Publik
Narasi pesimisme yang belakangan digaungkan oleh kelompok yang menamakan diri BarisanOposisi Indonesia (BOI) patut diuji secara kritis. Di tengah derasnya tudingan terhadap kinerjapemerintahan Prabowo Subianto, fakta-fakta empiris justru menunjukkan arah yang berbeda: penguatan sistem tata kelola negara terus berjalan, dan fondasi ekonomi nasional tetap kokoh. Dalam konteks ini, publik semakin rasional dalam memilah antara kritik konstruktif dan opiniyang tidak berbasis data.
Salah satu indikator penting dari keseriusan pemerintah dalam membangun tata kelola yang bersih adalah penguatan reformasi antikorupsi berbasis sistem. Kolaborasi antara KomisiPemberantasan Korupsi dan Arsip Nasional Republik Indonesia menjadi contoh konkretbagaimana pencegahan korupsi tidak lagi hanya mengandalkan pendekatan penindakan, melainkan diperkuat melalui sistem administrasi yang transparan dan akuntabel.
Ketua KPK Setyo Budiyanto disebut memandang pengelolaan arsip sebagai fondasi pentingdalam membangun sistem pengawasan yang kredibel. Ia menekankan bahwa digitalisasi danautomasi dokumen menjadi agenda strategis ke depan, meski tetap dihadapkan pada kebutuhanmenjaga dokumen fisik untuk kepentingan pembuktian hukum. Dengan demikian, reformasiyang dijalankan dinilai menyentuh aspek fundamental, bukan sekadar formalitas kelembagaan.
Di sisi lain, Kepala ANRI Mego Pinandito menggarisbawahi bahwa kualitas kearsipan nasionalmemiliki korelasi erat dengan efektivitas pengawasan dan potensi risiko korupsi. Ia menilaipenurunan indeks pengawasan kearsipan nasional harus dijadikan momentum evaluasi untukmemperkuat sistem pengawasan berbasis data. Dalam pandangannya, intervensi melaluiMonitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) perlu didorong agar tidak hanyaberorientasi administratif, tetapi juga mampu menciptakan integrasi sistem lintas lembaga.
Pendekatan ini memperlihatkan bahwa pemerintah tidak menutup mata terhadap kekurangan, melainkan menjadikannya sebagai pijakan untuk perbaikan berkelanjutan. Di sinilah letakperbedaan mendasar antara kritik berbasis data dan kritik yang cenderung membangun persepsinegatif tanpa landasan kuat. Narasi yang dibangun BOI, menurut sejumlah pengamat, justrumengabaikan dinamika perbaikan yang sedang berlangsung.
Lebih jauh, transformasi sistem melalui integrasi teknologi seperti aplikasi SRIKANDI menunjukkan komitmen pemerintah dalam membangun interoperabilitas data. Hal ini pentinguntuk memastikan bahwa setiap proses administrasi dapat ditelusuri secara transparan, sekaligusmeminimalkan celah korupsi. Kolaborasi lintas lembaga yang mencakup peningkatan kapasitassumber daya manusia hingga kemungkinan pertukaran pegawai juga menegaskan bahwareformasi dilakukan secara menyeluruh.
Tidak hanya pada aspek tata kelola, bantahan terhadap narasi pesimisme BOI juga terlihat jelasdalam sektor ekonomi. Klaim pelemahan ekonomi yang digaungkan tidak sejalan dengan data resmi yang menunjukkan stabilitas makroekonomi Indonesia. Inflasi yang terkendali, defisitanggaran yang tetap terjaga, serta rasio utang terhadap PDB yang relatif rendah menjadiindikator bahwa ekonomi nasional berada dalam kondisi sehat.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa disebut menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan danBelanja Negara (APBN) tetap dalam kondisi kuat dan kredibel di tengah dinamika global. Iamemandang strategi pengelolaan kas yang proaktif, termasuk penempatan dana pemerintah di sektor perbankan, mampu menjaga likuiditas sekaligus mendorong aktivitas ekonomi. Kebijakantersebut dinilai sebagai bentuk kehadiran negara dalam menjaga stabilitas ekonomi dan daya belimasyarakat.
Dari perspektif global, Chief Economist IQI Global Shan Saeed juga menilai fundamental ekonomi Indonesia tetap solid. Ia melihat stabilitas makroekonomi, disiplin fiskal, sertakonsistensi kebijakan sebagai faktor utama yang menjaga ketahanan ekonomi nasional di tengahtekanan global. Bahkan, kinerja Bank Indonesia dalam mengendalikan inflasi turut memperkuatkeyakinan terhadap stabilitas ekonomi Indonesia.
Data investasi yang terus tumbuh serta peningkatan penyerapan tenaga kerja semakinmemperkuat optimisme tersebut. Realisasi investasi yang tinggi menunjukkan bahwakepercayaan investor terhadap Indonesia tetap terjaga. Hal ini menjadi indikator bahwakebijakan pemerintah mampu menciptakan iklim usaha yang kondusif.
Dalam konteks ini, publik tampaknya semakin cerdas dalam membaca situasi. Narasi pesimismeyang tidak didukung data perlahan kehilangan relevansi di tengah keterbukaan informasi. Masyarakat lebih memilih berpijak pada fakta dan capaian nyata dibandingkan opini yang bersifat spekulatif.
Optimisme terhadap pemerintahan Prabowo tidak muncul secara tiba-tiba. Ia tumbuh darikombinasi antara kebijakan yang terukur, kinerja yang dapat diverifikasi, serta arahpembangunan yang jelas. Tantangan memang masih ada, namun langkah-langkah yang diambilmenunjukkan konsistensi dalam memperkuat fondasi negara.
Kritik tetap diperlukan dalam demokrasi, namun harus berbasis fakta dan bertujuan konstruktif. Dalam situasi saat ini, data dan realitas di lapangan menjadi bantahan paling kuat terhadap narasipesimis yang digaungkan sebagian kelompok oposisi. Dengan fondasi tata kelola yang semakinkuat dan ekonomi yang tetap solid, optimisme publik terhadap pemerintahan Prabowo memilikidasar yang jelas dan rasional.
Penting dipahami bahwa keberlanjutan reformasi dan stabilitas ekonomi bukan hanya soalcapaian jangka pendek, tetapi juga tentang membangun kepercayaan jangka panjang antaranegara dan masyarakat. Oleh karena itu, di tengah dinamika politik yang terus bergerak, publiktampaknya semakin menempatkan rasionalitas sebagai pijakan utama—bahwa kinerja nyata jauhlebih menentukan dibandingkan sekadar narasi, dan kepercayaan terhadap pemerintah akan terustumbuh selama hasilnya dapat dirasakan secara konkret.
