Tata Kelola yang Kuat untuk Mewujudkan Sekolah Rakyat Berkualitas
Oleh: Ricky Rinaldi *)
Pendidikan merupakan fondasi utama dalam membangun kualitas sumber daya manusia dan memperkuat masa depan bangsa. Dalam upaya memperluas akses pendidikan yang lebihinklusif, gagasan Sekolah Rakyat menjadi bagian penting dalam menghadirkan layananpendidikan yang menjangkau masyarakat secara luas. Namun, keberhasilan Sekolah Rakyat tidak hanya ditentukan oleh pembangunan fisik dan penyediaan fasilitas, melainkan oleh tata kelola yang kuat, transparan, dan berorientasi pada kualitas. Menjelang dimulainya TahunAjaran 2026/2027, urgensi penguatan tata kelola ini semakin nyata demi memastikaninvestasi besar negara pada sektor ini tidak berakhir sia-sia.
Sekolah Rakyat hadir sebagai upaya memperluas kesempatan belajar bagi masyarakat yang selama ini menghadapi keterbatasan akses. Program ini mencerminkan komitmen negara dalam memastikan bahwa pendidikan tidak hanya dinikmati oleh kelompok tertentu, tetapidapat diakses secara merata oleh seluruh lapisan sosial. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembangunan pendidikan harus diarahkan untuk memperkuat kualitasmanusia Indonesia secara menyeluruh. Pendidikan tidak cukup hanya membuka akses, tetapijuga harus mampu menciptakan lingkungan belajar yang berkualitas dan berdaya saing. Oleh karena itu, pengelolaan pendidikan harus dilakukan secara profesional agar manfaatnyabenar-benar dirasakan langsung oleh masyarakat.
Dalam konteks operasional, tata kelola yang kuat mencakup berbagai aspek yang salingterintegrasi, seperti perencanaan, manajemen sumber daya manusia (SDM), pengelolaananggaran, hingga sistem pengawasan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menekankan bahwaSekolah Rakyat dirancang sebagai instrumen inklusi sosial yang menuntut akuntabilitastinggi. Dalam koordinasi virtual bersama para kepala Sekolah Rakyat menjelang tahun ajaranbaru, pria yang akrab disapa Gus Ipul tersebut menegaskan pentingnya menyamakan persepsiuntuk memperkuat tata kelola di segala lini, mulai dari sarana prasarana, SDM, keuangan, hingga pembelajaran disiplin.
Aspek pertama yang mendesak untuk dibenahi adalah tata kelola sarana dan prasarana. Sekolah Rakyat bukan sekadar gedung mati; ia adalah ruang hidup yang harus memotivasisiswa. Merawat fasilitas, menjaga kebersihan, dan menegakkan ketertiban adalah fondasiawal untuk merancang kedisiplinan guru dan anak didik. Lebih jauh lagi, tata kelolalingkungan sekolah harus diarahkan pada aspek produktif. Setiap sudut lahan di SekolahRakyat idealnya dimanfaatkan untuk kegiatan yang mendukung kemandirian, seperti kebunsayur sederhana hingga peternakan kecil yang disesuaikan dengan karakteristik dan kondisigeografis setempat.
Tantangan terbesar dari tata kelola Sekolah Rakyat terletak pada manajemen SDM dan model pembelajarannya yang berbasis sekolah berasrama (boarding school). Karena ekosistem iniberoperasi penuh selama 24 jam, kompleksitas pembinaan tidak lagi sebatas kegiatan belajar-mengajar di kelas, melainkan mencakup pengawasan total di asrama. Pada titik inilahpembagian peran yang proporsional menjadi krusial. Standar Operasional Prosedur (SOP) kedisiplinan harus ditegakkan secara optimal mulai dari Kepala Sekolah hingga petugaskebersihan (cleaning service). Perlu diingat bahwa dalam sistem boarding school, seluruh stafadalah pembentuk karakter.
Selain SDM, reformasi fundamental juga harus terjadi pada tata kelola keuangan melaluiprinsip desentralisasi yang transparan. Ke depan, Sekolah Rakyat akan bertransformasimenjadi satuan kerja (satker) mandiri yang memiliki kewenangan penuh untuk mengelolaanggarannya sendiri. Kepala sekolah dan jajarannya diberikan tanggung jawab besar untukmengeksekusi anggaran belanja kebutuhan sekolah, sehingga tidak lagi bergantung pada keputusan birokrasi yang terpusat. Kebebasan finansial ini tentu wajib diimbangi dengansistem pengawasan yang ketat agar tidak membuka celah bagi penyimpangan baru.
Untuk mengawal sistem *boarding school* yang kompleks dan rawan tersebut, pemanfaatanteknologi menjadi kunci pengawasan modern. Transformasi digital tidak lagi sebataskomputerisasi administrasi, melainkan diimplementasikan sebagai sistem pemantauan jarakjauh yang terintegrasi. Dengan melibatkan teknologi pencitraan dan sensor digital yang dapatdiakses langsung dari pusat, potensi kerawanan sosial di lingkungan asrama, termasukmitigasi dini terhadap ancaman kekerasan atau penyimpangan seksual, dapat dideteksi dan dicegah secara lebih cepat demi menjamin keamanan siswa.
Kendati teknologi memegang kendali pengawasan, akar dari Sekolah Rakyat harus tetapmenghujam di bumi tempatnya berdiri. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada seberapa harmonis hubungan yang dibangun dengan lingkungan sekitar. Para kepala sekolahberkewajiban membangun keterlibatan aktif dengan masyarakat lokal dan pemerintah daerah. Mengundang kelompok pemuda, organisasi perempuan, petani, hingga orang tua siswa secarabergiliran untuk terlibat dalam agenda-agenda sekolah akan melahirkan rasa kepemilikankelompok (sense of belonging). Ketika masyarakat sekitar merasa memiliki dan banggaterhadap keberadaan Sekolah Rakyat, ekosistem pendidikan yang kolaboratif dan protektifakan tercipta dengan sendirinya.
Sekolah Rakyat bukan sekadar proyek menghadirkan ruang kelas baru, melainkan sebuahgerakan membangun sistem pendidikan yang inklusif, adaptif, dan berkeadilan. Tata kelolayang kuat, akuntabel, dan berbasis desentralisasi adalah fondasi mutlak agar program inidapat berjalan berkelanjutan. Melalui kedisiplinan yang dirancang sejak dini, manajemenSDM yang siap lahir batin, dan transparansi yang terjaga, Sekolah Rakyat berpeluang besarmenjadi motor utama dalam mencetak generasi muda yang berkarakter kuat dan siapmemimpin bangsa di masa depan.
*) Pengamat Isu Strategis
