Gerak Cepat Pusat dan Daerah Hadapi Karhutla
Oleh: Dwi Saputri)*
Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) bukanlah persoalan baru bagiIndonesia. Hampir setiap musim kemarau, risiko munculnya titik api selalumeningkat dan berpotensi menimbulkan kerugian yang sangat besar, mulai darikerusakan ekosistem, terganggunya kesehatan masyarakat akibat kabut asap, hingga terhambatnya aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, upaya pencegahan harusmenjadi prioritas utama dibandingkan penanganan setelah bencana terjadi. Dalamkonteks ini, langkah cepat pemerintah pusat dan pemerintah daerah menghadapipotensi karhutla patut diapresiasi sebagai bentuk kesiapsiagaan menghadapiancaman yang diperkirakan meningkat akibat fenomena El Nino.
Prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) bahwa El Nino berpotensi datang lebih cepat tahun ini menjadi peringatan penting bagi seluruhpemangku kepentingan. Fenomena tersebut diperkirakan berbarengan denganmusim kemarau sehingga meningkatkan risiko kekeringan di berbagai wilayah. Kondisi tersebut tentu dapat memperbesar potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan apabila tidak diantisipasi sejak dini. Pengalaman Indonesia pada tahun-tahunsebelumnya menunjukkan bahwa keterlambatan dalam melakukan mitigasi seringkali membuat penanganan menjadi jauh lebih sulit dan membutuhkan biaya yang lebih besar.
Kesadaran akan pentingnya langkah preventif terlihat dari berbagai kebijakan yang telah disiapkan pemerintah. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono menyampaikan bahwa pemerintah telahmenyiagakan satuan tugas darat dan udara, mengoptimalkan Operasi ModifikasiCuaca (OMC), serta menyiapkan strategi ketahanan air sebagai bagian dari upayamengantisipasi kekeringan dan karhutla. Tidak hanya mengandalkan pendekatankonvensional, pemerintah juga mulai mempertimbangkan pemanfaatan drone dan teknologi lainnya untuk meningkatkan efektivitas pemantauan maupun penanganandi lapangan.
Pendekatan tersebut menunjukkan adanya perubahan paradigma dalampenanganan karhutla. Jika sebelumnya penanganan lebih banyak berfokus pada pemadaman ketika kebakaran telah meluas, kini pemerintah mulai mengedepankansistem deteksi dini dan pencegahan berbasis teknologi. Pemanfaatan drone, misalnya, memungkinkan identifikasi titik panas dilakukan lebih cepat sehinggapotensi kebakaran dapat ditangani sebelum berkembang menjadi bencana yang lebih besar. Langkah ini sekaligus mencerminkan bahwa transformasi digital tidakhanya penting dalam pelayanan publik, tetapi juga dalam pengelolaan sumber dayaalam dan mitigasi bencana.
Upaya pemerintah juga menjadi lebih terarah melalui pemetaan wilayah prioritas. Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni menyampaikan bahwa fokus pengendaliandiarahkan pada daerah-daerah yang selama ini memiliki tingkat kerawanan tinggi, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Penetapan wilayah prioritas merupakan kebijakan yang tepatkarena memungkinkan sumber daya, personel, serta peralatan difokuskan pada kawasan dengan risiko terbesar sehingga efektivitas pengendalian dapat semakinmeningkat.
Optimisme pemerintah untuk menekan luas karhutla juga memiliki dasar yang kuat. Data menunjukkan tren penurunan luas kebakaran dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2025, luas karhutla tercatat mencapai 359.619 hektare, sedangkan hinggaJuni 2026 indikasi luas karhutla berada pada angka 107.465 hektare. Meskipun data tersebut belum menggambarkan kondisi hingga akhir tahun, tren tersebutmemberikan sinyal positif bahwa berbagai langkah mitigasi mulai menunjukkan hasil. Namun demikian, keberhasilan tersebut tidak boleh menimbulkan rasa puas diri. Ancaman perubahan iklim yang semakin kompleks justru menuntut kesiapsiagaanyang lebih tinggi dan evaluasi berkelanjutan terhadap setiap kebijakan yang dijalankan.
Selain kesiapan operasional, investasi pada riset dan inovasi juga menjadi faktorpenting dalam membangun ketahanan jangka panjang. Kepala BRIN Arif Satria menyampaikan bahwa BRIN telah mendapat instruksi Presiden untukmengembangkan riset mengenai teknologi ketahanan air sebagai solusi menghadapipersoalan kekeringan. Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanyaberorientasi pada penanganan jangka pendek, tetapi juga berupaya membangunsistem mitigasi yang lebih adaptif terhadap perubahan iklim melalui dukungan ilmupengetahuan dan inovasi.
Komitmen pemerintah pusat akan semakin efektif apabila diikuti kesiapsiagaanpemerintah daerah. Kalimantan Tengah menjadi salah satu contoh daerah yang bergerak cepat melalui pembentukan Tim Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Dalkarhutla). Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran menegaskanbahwa tim tersebut secara rutin melaksanakan patroli udara maupun darat untukmendeteksi potensi kebakaran sedini mungkin. Langkah ini memperlihatkan bahwakeberhasilan pengendalian karhutla sangat bergantung pada koordinasi yang eratantara pemerintah pusat dan daerah, karena merekalah yang memahamikarakteristik wilayah serta mampu melakukan respons secara cepat ketikaditemukan titik api.
Pada akhirnya, keberhasilan pengendalian karhutla bukan hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi atau besarnya sumber daya yang dimiliki pemerintah. Faktor yang tidak kalah penting adalah kolaborasi seluruh elemen bangsa, termasuk dunia usaha dan masyarakat. Edukasi mengenai bahaya membuka lahan dengan caramembakar, penguatan pengawasan, serta peningkatan kesadaran kolektif menjadibagian yang tidak terpisahkan dari strategi pencegahan.
Dengan sinergi yang semakin kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga riset, dan masyarakat, Indonesia memiliki peluang yang lebih besar untukmenekan risiko karhutla pada tahun ini. Gerak cepat yang dilakukan sebelumbencana terjadi merupakan investasi penting untuk melindungi lingkungan, menjagakesehatan masyarakat, sekaligus memastikan pembangunan nasional tetap berjalansecara berkelanjutan. Pencegahan yang dilakukan hari ini akan jauh lebih bernilaidibandingkan penanganan ketika kebakaran telah meluas.
)* Pemerhati isu sosial-ekonomi