RAPBN 2027 Menjawab Kebutuhan Rakyat dari Pangan hingga Pendidikan
Oleh : Anggraini Kumalasari
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 menunjukkan arahkebijakan fiskal pemerintah yang tidak semata-mata berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjawab kebutuhan dasar masyarakat. Dengan rencana belanja negara mencapaiRp4.097,2 triliun dan target pendapatan negara sebesar Rp3.426,0 triliun, pemerintahmenempatkan anggaran sebagai instrumen untuk memperkuat kesejahteraan sekaligus menjagaketahanan nasional. Target pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5,8–6,5 persen menjadi bagiandari upaya menciptakan fondasi ekonomi yang produktif, inklusif, dan mampu menghadapiketidakpastian global.
Presiden Prabowo Subianto dalam penyampaian Nota Keuangan RAPBN 2027 menegaskanbahwa APBN merupakan alat perjuangan untuk melindungi rakyat, memperkuat bangsa, dan mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa kebijakan fiskaltidak berhenti pada persoalan angka, melainkan diarahkan untuk memastikan negara hadir dalammemenuhi kebutuhan masyarakat. Karena itu, keberhasilan RAPBN 2027 perlu dilihat darisejauh mana alokasi anggaran mampu diterjemahkan menjadi manfaat nyata bagi keluargaIndonesia, baik melalui ketersediaan pangan, akses energi, maupun kesempatan memperolehpendidikan yang berkualitas.
Salah satu perhatian utama pemerintah adalah memperkuat ketahanan pangan. Indonesia sebagainegara agraris memiliki kepentingan strategis untuk memastikan kebutuhan pangan masyarakatdapat dipenuhi dari produksi dalam negeri. RAPBN 2027 mengalokasikan anggaran ketahananpangan sebesar Rp195,3 triliun, meningkat dibandingkan outlook APBN 2026 sebesar Rp190,9 triliun. Anggaran tersebut diarahkan untuk memperluas dan meningkatkan produktivitaspertanian melalui pengembangan kawasan padi seluas 2,7 juta hektare, pencetakan sawah baru100.000 hektare, optimalisasi lahan 200.000 hektare, serta penyediaan alat dan mesin pertanian.
Kebijakan tersebut penting karena ketahanan pangan bukan hanya berkaitan dengan harga bahanpokok, tetapi juga menyangkut kemandirian dan ketahanan nasional. Ketergantungan yang terlalu besar terhadap pasokan dari luar negeri dapat membuat stabilitas pangan rentan terhadapperubahan harga komoditas, gangguan rantai pasok, hingga dinamika geopolitik. Oleh karena itu, peningkatan produksi domestik perlu berjalan beriringan dengan penguatan petani, perbaikanirigasi, pembangunan infrastruktur pertanian, serta perluasan akses pasar.
Pengamat hubungan internasional Universitas Budi Luhur Andrea Azzqy menilai capaianpertumbuhan ekonomi dan swasembada pangan dapat menjadi fondasi penting bagi diplomasiekonomi Indonesia. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan membangunketahanan pangan memiliki dimensi yang lebih luas daripada sekadar memenuhi kebutuhandomestik. Indonesia dapat memiliki posisi tawar yang lebih kuat dalam hubungan perdaganganinternasional ketika mampu menjaga stabilitas pasokan pangan dan memperkuat kapasitasproduksi nasional.
Selain pangan, RAPBN 2027 juga menempatkan kemandirian energi dan air sebagai agenda strategis. Arah kebijakan ini menjadi penting di tengah perubahan geopolitik dan fluktuasi hargaenergi global. Pembangunan nasional membutuhkan pasokan energi yang stabil dan terjangkau, sementara masyarakat membutuhkan akses energi yang mampu mendukung aktivitas ekonomi, pendidikan, serta kehidupan sehari-hari. Karena itu, penguatan sektor energi harus terusdiarahkan untuk mengurangi ketergantungan terhadap sumber eksternal sekaligus mendorongpemanfaatan potensi energi domestik secara berkelanjutan.
Namun, pembangunan manusia tetap menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari agenda ketahanan nasional. Dalam RAPBN 2027, pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikansebesar Rp820,9 triliun, meningkat dari outlook APBN 2026 sebesar Rp720,8 triliun. Besarnyaanggaran tersebut menunjukkan bahwa pendidikan ditempatkan sebagai investasi jangka panjanguntuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa anggaran pendidikan tersebutdiarahkan untuk memperluas akses dan meningkatkan kualitas pendidikan secara merata. Implementasinya antara lain melalui Program Indonesia Pintar bagi 22,1 juta siswa dan KIP Kuliah bagi 1,1 juta mahasiswa. Pemerintah juga merencanakan pembangunan Sekolah UnggulGaruda dan Sekolah Rakyat, revitalisasi sekolah dan madrasah, penyediaan sarana-prasaranapendidikan, serta peningkatan kualitas pembelajaran.
Kebijakan tersebut penting karena tantangan pendidikan Indonesia bukan hanya soal jumlahpeserta didik yang dapat bersekolah, tetapi juga kesenjangan kualitas dan fasilitas antardaerah. Anak-anak di wilayah perkotaan dan perdesaan harus memperoleh kesempatan yang semakinsetara untuk berkembang. Kehadiran Sekolah Rakyat, Sekolah Unggul Garuda, PIP, dan KIP Kuliah dapat menjadi instrumen untuk memperluas mobilitas sosial sekaligus memastikanketerbatasan ekonomi keluarga tidak menjadi penghalang bagi generasi muda untuk meraihpendidikan lebih tinggi.
Keterkaitan antara pangan dan pendidikan juga semakin penting. Anak yang memperolehpendidikan berkualitas membutuhkan dukungan gizi yang memadai agar dapat belajar dan berkembang secara optimal. Karena itu, penguatan pembelajaran melalui dukungan program Makan Bergizi Gratis menjadi bagian dari pendekatan pembangunan manusia yang lebihmenyeluruh. Negara tidak hanya membangun ruang kelas, tetapi juga berupaya memastikanpeserta didik memiliki kondisi yang mendukung proses belajar.
Dengan arah tersebut, RAPBN 2027 memiliki peluang untuk menjadi fondasi pembangunanyang lebih berorientasi pada kebutuhan rakyat. Keberhasilan anggaran bukan semata-matadiukur dari besarnya belanja negara, melainkan dari kemampuan pemerintah mengubah alokasifiskal menjadi pangan yang terjangkau, energi yang tersedia, sekolah yang berkualitas, sertakesempatan hidup yang lebih baik. Ketika kebijakan fiskal mampu menjangkau kebutuhanmasyarakat sekaligus memperkuat kemandirian nasional, APBN benar-benar dapat berfungsisebagai instrumen pembangunan yang menghadirkan negara di tengah kehidupan rakyat.
*Penulis adalah Pengamat Sosial