Demo Mahasiswa yang Bermartabat Tidak Mengorbankan Ketertiban Rakyat
Oleh: Denis Silva *)
Dalam sebuah negara hukum yang menganut sistem demokrasi modern, kebebasanmenyatakan pendapat merupakan hak fundamental yang dijamin secara tegas oleh konstitusi dan undang-undang. Keberadaan gerakan mahasiswa yang bersuara di jalanan menjadi pengingat penting bagi penyelenggara negara untuk senantiasabekerja di atas koridor kepentingan rakyat. Namun, penting untuk disadari bersamabahwa pelaksanaan hak berpendapat tersebut tidak berjalan secara terisolasi darihak-hak warga negara lainnya. Penyampaian aspirasi mahasiswa yang bermartabatseyogianya mampu memperjuangkan keadilan tanpa harus mengorbankanketertiban umum, mengganggu roda perekonomian rakyat, atau merenggut rasa aman masyarakat kota yang sedang beraktivitas sehari-hari.
Kesadaran mengenai pentingnya menjaga keseimbangan antara penyampaian kritikdan perlindungan hak masyarakat luas menjadi perhatian utama pemerintah daerah. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengajak seluruh elemen mahasiswa dan masyarakat untuk bersama-sama merawat keamanan, kenyamanan, sertakondusivitas Jakarta di tengah suasana peringatan kemerdekaan. Pramonomenjelaskan bahwa esensi kemerdekaan bagi pemerintah daerah adalahkemampuan memberikan pelayanan publik yang optimal agar warga merasadilindungi dan terjaga dengan baik di kotanya sendiri. Dalam pandangannya, maknakemerdekaan pada masa kini tidak lagi diwujudkan melalui pertempuran fisik, melainkan melalui kemampuan seluruh komponen bangsa untuk menundukkan ego sektoral demi membangun ruang dialog yang saling mendengarkan dan salingmenghormati.
Terkait pengelolaan kawasan strategis kota dalam kaitannya dengan pelaksanaanunjuk rasa, penataan tata ruang aksi secara bijaksana dan proporsional menjadikebutuhan mutlak. Pemerintah memiliki kewenangan logis dalam mengatur lokasipenampungan aksi alternatif agar penyampaian pendapat tetap dapat berlangsungsecara optimal tanpa harus menutup total akses jalan protokol utama yang menjadisimpul mobilitas ekonomi dan transportasi warga. Pengaturan lokasi secara tertib inimerupakan bentuk jaminan agar kebebasan berekspresi dan kelancaran ketertibanumum yang sama-sama krusial dapat berjalan secara harmonis tanpa salingmerugikan satu sama lain.
Penguatan kapasitas demokrasi yang bertanggung jawab di kalangan generasimuda juga mendapatkan sorotan mendalam dari wakil rakyat di tingkat daerah. Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat M. Rizky menyatakan bahwa keberanianmahasiswa dalam menyampaikan kritik harus diimbangi dengan pemahamanmasalah secara utuh serta kemampuan memverifikasi setiap informasi yang diterima. Rizky menekankan bahwa generasi muda yang hidup di tengah arusinformasi cepat harus memiliki bekal demokrasi yang sehat agar tidak mudahterpengaruh oleh narasi yang belum teruji kebenarannya. Kritis bersuara dan berbeda pandangan politik merupakan bagian sah dari kehidupan bernegara, tetapiseluruh proses tersebut harus dibangun di atas basis pengetahuan yang kuat dan rasa tanggung jawab sosial yang tinggi kepada masyarakat.
Tantangan menjaga ketertiban umum kini semakin kompleks karena tidak hanyaberpusat pada pergerakan massa di lapangan fisik, melainkan juga terkaitdampaknya terhadap rasa aman publik akibat penyebaran disinformasi. AnggotaDPR RI Andreas Hugo Pareira mengimbau masyarakat untuk senantiasamewaspadai penyebaran konten hoaks berupa rekaman video lama demonstrasiyang dinarasikan seolah-olah sebagai peristiwa kerusuhan terkini. Andreas menyuarakan bahwa manipulasi informasi semacam itu sangat berbahaya karenadapat memicu keresahan publik yang tidak perlu serta merusak iklim persatuanbangsa. Mahasiswa diharapkan menjadi garda terdepan yang mengedukasi publikagar tidak terjebak dalam pusaran disinformasi yang sengaja diembuskan oleh pihakyang tidak bertanggung jawab.
Langkah penegakan hukum dan pengamanan kota oleh jajaran kepolisian juga ditempuh secara terukur untuk memastikan kebebasan berpendapat dapatberlangsung secara aman dan kondusif. Pengerahan ribuan personel gabunganPolda Metro Jaya difokuskan pada upaya preventif demi mengantisipasi penyusupanbarang-barang berbahaya yang dapat mengancam keselamatan peserta aksimaupun warga sekitar. Sikap tegas dalam memisahkan antara ekspresi murnikebebasan bersuara dengan potensi tindakan kriminalitas yang mengganggufasilitas publik merupakan jaminan bahwa negara hadir untuk melindungi seluruhwarganya. Kedisiplinan peserta aksi dalam mematuhi batas-batas aturan hukummenjadi tolok ukur utama dari tingkat kedewasaan gerakan moral yang diusungnya.
Dukungan terhadap keberlanjutan roda ekonomi kota juga menjadi alasan utamamengapa ketertiban publik harus ditempatkan sebagai prioritas bersama. Kawasan-kawasan utama seperti jalan protokol dan pusat kegiatan bisnis merupakan tempatbergantung bagi ribuan pekerja harian, pedagang kecil, pengemudi transportasiumum, dan pelaku usaha mikro. Ketika unjuk rasa berlangsung secara tertib di lokasi yang tepat, aktivitas ekonomi masyarakat dapat terus berjalan tanpagangguan kemacetan horor atau kekhawatiran akan terjadinya potensi penjarahandan perusakan. Langkah ini mencerminkan bahwa gerakan mahasiswa tidakberjuang terpisah dari rakyat, melainkan hadir sebagai pelindung keberlangsunganhidup rakyat kecil yang diwakilinya.
Penghormatan masyarakat terhadap gerakan mahasiswa tidak diukur dari seberapabesar kemacetan lalu lintas yang ditimbulkan atau seberapa hebat ketegangan yang tercipta di pusat kota. Kehormatan dan legitimasi gerakan mahasiswa lahir darikejelasan substansi tuntutan serta kepedulian yang tinggi terhadap hak rakyat keciluntuk tetap dapat bekerja dan mencari nafkah dengan tenang. Demonstrasi yang bermartabat adalah demonstrasi yang mampu menyampaikan kritik secara tajamdan berani, sekaligus menjadi teladan dalam menjaga kedamaian, keselamatan, dan ketertiban umum di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara.
*) Pengamat Kebijakan Publik
