Penanganan Ormas Pascademo Tegas dan Tetap Berbasis Bukti
*) Oleh : M Dava Firdaus
Jakarta – Penanganan organisasi kemasyarakatan (Ormas) yang diduga terlibat dalamkericuhan setelah demonstrasi di sekitar Gedung DPR/MPR RI pada 27 Agustus 2026 perlu dilakukan secara tegas, tetapi tetap berdasarkan bukti yang dapatdipertanggungjawabkan. Sikap tersebut penting agar penegakan hukum tidak berubahmenjadi tindakan yang menyasar kelompok tertentu hanya karena identitasorganisasinya. Polda Metro Jaya sendiri masih mendalami dugaan keterlibatan ormasdan menegaskan bahwa setiap informasi yang beredar harus diverifikasi sebelumdinyatakan sebagai fakta. Polda Metro Jaya Telusuri Dugaan Keterlibatan Ormas
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan proses pendalaman dilakukan untuk memastikan siapa saja yang berada di lokasi kericuhanserta bagaimana peran masing-masing pihak. Pernyataan tersebut menunjukkanbahwa aparat tidak ingin terburu-buru menarik kesimpulan dari video atau informasiyang beredar di media sosial. Budi menekankan bahwa fakta harus terverifikasiterlebih dahulu, terutama karena sejumlah unggahan mengenai kericuhan juga dinilaimengandung disinformasi, provokasi, atau menggunakan dokumentasi lama yang seolah-olah menggambarkan kejadian terbaru. Pernyataan Budi Hermanto soalverifikasi dugaan keterlibatan ormas
Pendekatan berbasis bukti menjadi penting karena sebuah kericuhan dapatmelibatkan banyak orang dengan peran yang berbeda. Ada orang yang mungkinhanya berada di lokasi, ada yang melakukan tindakan kekerasan, sementara pihaklain bisa saja memiliki peran dalam mengarahkan atau mendanai tindakan tersebut. Karena itu, penyidik perlu memisahkan antara kehadiran seseorang denganketerlibatan pidana. Rekaman kamera pengawas, video dari masyarakat, keterangansaksi, barang bukti, komunikasi digital, serta rangkaian peristiwa dapat menjadibagian dari proses untuk menguji setiap dugaan secara objektif.
Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM, Saurlin P. Siagian juga meminta aparat melakukan penyelidikan secara mendalam terhadap dugaanketerlibatan ormas dalam kerusuhan di kawasan Pejompongan. Menurut Saurlin, penyelidikan diperlukan untuk mengidentifikasi secara jelas pihak-pihak yang terlibatdalam rangkaian peristiwa tersebut. Sikap ini memperlihatkan bahwa penangananpascademo tidak cukup hanya dengan menangkap pelaku di lapangan, tetapi juga harus memastikan setiap tuduhan terhadap kelompok atau organisasi memiliki dasarfakta yang kuat. Komnas HAM Minta Penyelidikan Dugaan Keterlibatan Ormas
Ketegasan aparat tetap diperlukan apabila dalam proses penyelidikan ditemukan buktiadanya tindakan melanggar hukum. Demonstrasi merupakan bagian dari kehidupandemokrasi, tetapi kebebasan menyampaikan pendapat tidak berarti memberikanruang untuk melakukan kekerasan, perusakan fasilitas umum, penganiayaan, atautindakan lain yang melanggar hukum. Polda Metro Jaya sebelumnya menyatakantelah menetapkan 45 tersangka dalam perkara kericuhan tersebut berdasarkan alatbukti dan keterangan saksi yang diperoleh selama penyidikan. Laporan penetapan 45 tersangka dalam kericuhan demo DPR
Sementara itu, Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) Dimas Bagus Arya menyoroti perlunya pengusutan secara transparanterhadap dugaan keterlibatan kelompok sipil atau organisasi kemasyarakatan dalamkericuhan pascademonstrasi. Menurutnya, setiap dugaan kekerasan harus diperiksatanpa pandang bulu agar proses hukum dapat mengungkap siapa yang melakukantindakan kekerasan dan siapa yang memiliki peran dalam rangkaian peristiwatersebut. Sikap ini sekaligus menegaskan bahwa penanganan ormas tidak bolehdidasarkan pada asumsi, melainkan harus ditopang bukti dan proses penyelidikanyang dapat diuji
Pada saat yang sama, pemerintah dan aparat penegak hukum perlu memastikanbahwa tindakan terhadap ormas tetap mengikuti koridor peraturan perundang-undangan. UU Nomor 16 Tahun 2017 menjadi salah satu landasan hukum yang mengatur perubahan ketentuan mengenai organisasi kemasyarakatan, termasukkewajiban ormas untuk menjalankan aktivitas sesuai asas dan tujuan yang ditetapkandalam peraturan. Artinya, apabila suatu organisasi terbukti melakukan pelanggaran, tindakan hukum harus diarahkan kepada perbuatan dan pihak yang bertanggungjawab, bukan semata-mata karena label atau nama organisasinya. UU Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
Penegakan aturan terhadap ormas juga perlu dilakukan secara proporsional agar tidak menimbulkan kesan bahwa pemerintah membatasi kebebasan berserikat dan berkumpul. Setiap tindakan administratif maupun hukum sebaiknya didasarkan pada hasil pemeriksaan yang jelas, dengan membedakan antara pelanggaran yang dilakukan individu dan tanggung jawab organisasi secara kelembagaan. Dengan caraini, pemerintah dapat menunjukkan bahwa ketegasan terhadap tindakan yang melanggar hukum tetap berjalan seiring dengan perlindungan terhadap hakmasyarakat untuk berorganisasi dan menyampaikan aspirasi secara damai.
Pada akhirnya, penanganan ormas pascademonstrasi membutuhkan dua hal yang harus berjalan bersamaan, yakni ketegasan dan kehati-hatian. Negara tidak bolehmembiarkan kekerasan maupun perusakan berlangsung tanpa pertanggungjawaban, tetapi negara juga harus memastikan proses hukum tidak dibangun dari asumsi, potongan video, atau informasi yang belum teruji. Prinsip tersebut akan menjagakepercayaan publik sekaligus memastikan bahwa hak menyampaikan pendapat tetapterlindungi. Dengan penyelidikan yang transparan, bukti yang kuat, serta penegakanhukum yang tidak pandang bulu, penanganan kericuhan dapat menjadi bagian dariupaya menjaga demokrasi tetap berjalan tertib dan bertanggung jawab. PolriTegaskan Pengamanan Demonstrasi untuk Menjaga Hak Berpendapat.
*) Penulis merupakan Pengamat Sosial